Men-PAN RB Resmikan MPP Empat Daerah di Sulsel

Berita510 Dilihat

KABARIKA.ID, MAROS – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Prof. Mahfud MD saat peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Maros, Jumat (19/8/2022).

Selain MPP Maros, Menko Polhukam Mahfud MD selaku Plt Menpan RB juga meresmikan secara virtual MPP Kota Parepare, Kabupaten Bantaeng, dan Pinrang.

Prof Mahfud MD menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kabupaten kota yang ikut meresmikan MPP-nya saat ini.

“Kami dari Menpan RB memberikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang tergabung dalam kegiatan ini. Semoga MPP ini dapat dimanfaatkan sebagai pelayanan dan dapat segera rasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Mahfud MD.

Menurut Prof Mahfud MD, peresmian ini adalah momentum revolusi yang bersejarah bagi kabupaten Maros, kota Parepare, kabupaten Bantaeng, dan kabupaten Pinrang semua demi kemajuan bangsa.

“Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan selamat atas peresmian MPP Maros, Pinrang, Parepare, dan Bantaeng,” ujar Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, program ini merupakan upaya untuk membangun Indonesia dalam bentuk pelayanan. Apalagi arah Indonesia saat ini pulih lebih cepat bangkit lebih kuat untuk kemajuan Indonesia.

“Ini menjadi bentuk kolaborasi positif bagi daerah lain, juga menjadi bagian dalam menghadapi sebuah kepastian dalam bentuk pelayanan,” lanjut Mahfud MD.

Ia menegaskan, harus ada revolusi untuk menghindari korupsi dan birokrasi yang bertele-tele. “Birokrasi kita ini adalah birokrasi yang diwarisi dari sejak zaman Majapahit,” tandas Mahfud MD.

Sementara itu, Sekprov Sulsel Abdul Hayat menjelaskan, kehadiran MPP ini merupakan sebuah revolusi bagi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang ramah, nyaman, cepat dan murah kepada masyarakat.

“Upacara terima kasih dari Pemprov Sulsel kami sampaikan kepada bapak Menteri Menpan RB yang juga Menko Polhukam,” kata Abdul Hayat dalam sambutannya.

Menurut Abdul Hayat, masyarakat harus merasakan betul bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan.

“Saya kira ini untuk mendekatkan masyarakat dengan pelayanan. Harusnya MPP ini menjadi pelayan masyarakat, bagaimana formulirnya diantar langsung ke depan rumah masyarakat, lebih-lebih untuk pelaku usaha dan para investor. Kenyamanan dalam pelayanan adalah cita-cita birokrasi,” tandas Abdul hayat. (*/rs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *