KABARIKA.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa pasokan pupuk bersubsidi tahun 2025 dalam kondisi aman. Pemerintah meminta petani tidak khawatir dengan isu kelangkaan yang belakangan ramai dibicarakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapoksi Pupuk Bersubsidi Ditjen PSP Kementan, Sri Pujiati, SP, MAP, menjelaskan bahwa alokasi pupuk subsidi tahun ini mencapai 9,55 juta ton dengan nilai sekitar Rp44 triliun, yang ditujukan bagi 14,9 juta petani terdaftar dalam e-RDKK.
“Per 25 Agustus 2025, penyaluran pupuk sudah mencapai 4,8 juta ton atau sekitar 59 persen dari total alokasi. Jadi anggapan pupuk langka itu tidak benar. Stok masih tersedia, hanya distribusinya memang bertahap,” ujar Sri dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan), Rabu (27/8/2025).
Sri menjelaskan, data kebutuhan pupuk mengacu pada sistem e-RDKK yang diperbarui setiap tahun.
Mekanisme ini memberi ruang bagi petani yang belum terdaftar pada musim tanam pertama untuk tetap bisa masuk pada musim berikutnya, sehingga tidak perlu menunggu tahun depan.
Ia menambahkan, pemerintah juga menerapkan sistem verifikasi untuk mencegah adanya petani fiktif.
Misalnya, satu NIK hanya dapat mengajukan maksimal dua hektare lahan.
Alokasi pupuk didistribusikan dari pusat ke provinsi, lalu ke kabupaten sesuai SK Kepala Dinas Pertanian provinsi.
Selanjutnya, penyaluran dilakukan melalui 27 ribu lebih pengecer resmi, koperasi, dan gapoktan dengan mekanisme tebus menggunakan Kartu Tani maupun KTP yang terintegrasi.
“Petani menebus pupuk sesuai harga eceran tertinggi (HET). Jika ada selisih karena biaya distribusi, itu di luar kewenangan pemerintah. Namun, harga resmi tetap berlaku,” jelasnya.
Pemerintah juga memberi fleksibilitas dalam penyaluran. Jika petani berhalangan hadir, keluarga atau kerabat dapat mewakili dengan dokumen sah.
Bahkan bila petani meninggal, ahli waris tetap bisa menebus pupuk untuk lahan yang masih aktif.
Menurut Sri, langkah ini memastikan distribusi pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
Dengan realisasi 59 persen hingga Agustus, Kementan optimistis target penyaluran pupuk tahun ini tercapai. Jika ada daerah dengan penyerapan rendah, pemerintah akan melakukan realokasi antarprovinsi.
“Pemerintah hadir memastikan pupuk subsidi tersedia dan bisa diakses petani. Jadi isu kelangkaan tidak perlu dibesar-besarkan, yang penting distribusinya terus diawasi bersama,” tutup Sri.
