KABARIKA.ID, JAKARTA -Universitas Pertahanan RI menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Strengthening Water Governance for Urban Resilience” di Hotel Borobudur Jakarta pada Senin (30/9). Acara ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PUPR serta pakar tata kelola air untuk membahas tantangan sekaligus strategi pengelolaan sumber daya air di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seminar dibuka resmi oleh Gubernur DKI Jakarta yang juga menjadi keynote speaker, Pramono Anung. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai kalangan dan pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Pramono menargetkan cakupan air bersih di Jakarta mencapai 85 persen pada 2026 dan tuntas 100 persen pada 2029. Namun, ia menyoroti persoalan non-revenue water (NRW) atau tingkat kebocoran air yang masih tinggi, yakni sekitar 45,88 persen. Sebagai perbandingan, di negara maju seperti Jepang, Korea, dan Singapura, angka NRW hanya berkisar belasan persen. Oleh karena itu, Pemprov DKI menargetkan penurunan NRW di Jakarta hingga 20–25 persen.
Untuk mempercepat layanan air bersih, Pemprov DKI bersama PAM Jaya tengah mendorong sejumlah proyek strategis. Di antaranya SPAM Karian Serpong yang dapat menambah layanan sekitar 212 ribu pelanggan baru, SPAM Jatiluhur I dengan tambahan 300 ribu sambungan rumah, serta SPAM Buaran III yang ditargetkan menambah 250 ribu sambungan rumah.
Salah satu pembicara, Laksda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU, memaparkan materi berjudul “Institutional Transformation & Modern Governance of Urban Water Utilities: Alternative Seawater Access and Business Expansion to Support Water Security”. Ia menekankan bahwa ketahanan air merupakan isu multidimensi yang berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur seperti bendungan, waduk, dan irigasi merupakan pilar penting untuk penyimpanan dan distribusi air. Karena itu, pengelolaan terpadu daerah aliran sungai, konservasi, serta pengendalian pencemaran menjadi krusial.
Rivai yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Kasal sejak 2024 menambahkan, regulasi yang mendukung pengelolaan berkelanjutan dan kerja sama antarpemangku kepentingan harus diperkuat. Perubahan iklim dan dinamika global lain membuat upaya adaptasi semakin mendesak. Ia juga memaparkan fakta bahwa distribusi air di Indonesia belum merata: akses air minum layak nasional mencapai 92,64 persen, namun akses air minum perpipaan baru 20,69 persen. Dalam konteks global, Indonesia menempati urutan ke-125 untuk kualitas air minum dan sanitasi, serta peringkat ke-9 di Asia Tenggara.
Jakarta sendiri menghadapi defisit air baku hingga 3.000 liter per detik pada Februari 2024, dengan cakupan layanan baru 65,85 persen. Meski memiliki 13 sungai besar dan beberapa waduk, kualitas air yang tercemar serta kapasitas yang kritis membuat sebagian besar tidak layak dijadikan sumber air baku. Sekitar 80 persen suplai air baku Jakarta bahkan masih bergantung dari luar wilayah. Tantangan utamanya meliputi menurunnya kualitas air sungai, keterbatasan sumber air lokal, serta penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah.
Menurut Rivai yang juga juga adalah Doktor pertama di bidang Ilmu Politik Pertahanan di lingkungan Militer yang diperolehnya dari Universitas Indonesia (UI) dan mengantongi tiga gelar Magister, yakni Magister Ketahanan Nasional, Magister Politik – Hubungan Internasional, dan Magister Manajemen Strategi – Operasi serta alumni Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin ini, transformasi kelembagaan dan modernisasi tata kelola air menjadi keharusan bagi kota global. Ekspansi bisnis utilitas air serta pencarian sumber alternatif harus dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan air akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya kebutuhan industri. Perusahaan air dituntut berinovasi melalui desalinasi, daur ulang, dan konservasi. Teknologi hemat air seperti sistem irigasi pintar, perlengkapan beraliran rendah, dan modul daur ulang air juga berpotensi dikomersialkan untuk efisiensi sekaligus menekan biaya.
Seminar ini menegaskan pentingnya kebijakan air bersih yang berpihak pada publik, mencakup penguatan aspek kelembagaan, regulasi, hingga inovasi teknologi. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam tata kelola air berkelanjutan. Ekspansi perusahaan air yang kompetitif sekaligus bernilai ekonomi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan Jakarta menuju kota global yang tangguh dan berkelanjutan.
