Dari Eppa Sulapa hingga Panggung Pengabdian Bangsa, Membaca Jejak Kepemimpinan M. Jusuf, Jusuf Kalla, dan Andi Amran Sulaiman
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh: Muslimin Mawi
Aktivis dan Pemerhati Organisasi
Ada tanah-tanah tertentu yang tidak hanya melahirkan manusia, tetapi juga melahirkan watak, “Bone adalah salah satunya”.
Di tanah yang pernah menjadi salah satu pusat penting peradaban Bugis itu, sejarah seperti memiliki cara sendiri untuk menumbuhkan manusia-manusia yang tidak sekadar hidup untuk dirinya, tetapi hadir untuk mengambil peran dalam perjalanan masyarakat, negara dan bangsa.
Dari tanah Bone lahir para saudagar yang menembus batas lautan. Dari sana pula tumbuh pejuang, cendekiawan, birokrat, prajurit, politisi dan pemimpin yang jejaknya melampaui batas geografis Sulawesi Selatan.
Tiga nama, dalam medan pengabdian yang berbeda, menarik untuk direnungkan sebagai bagian dari fenomena tersebut:
1. Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf,
2. Dr. (H.C.) H. Muhammad Jusuf Kalla, dan
3. Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.
Mereka bukan manusia yang sama. Mereka hidup dalam zaman yang berbeda. Mereka bergerak dalam dunia yang berbeda pula, militer, pemerintahan, bisnis, diplomasi, politik dan pembangunan pangan.
Namun, jika kita mencoba membaca benang merah perjalanan mereka, tampak sebuah pertanyaan menarik:
Apakah ada nilai-nilai kebudayaan yang ikut membentuk cara mereka memimpin?
Jawabannya mungkin tidak dapat disederhanakan hanya pada faktor kesukuan. Sebab kepemimpinan besar tidak pernah lahir semata-mata karena seseorang berasal dari suku tertentu.
Tetapi kebudayaan, keluarga, lingkungan sosial, pendidikan dan nilai-nilai yang diwariskan oleh peradaban tentu dapat menjadi tanah tempat karakter bertumbuh.
Dan dalam peradaban Bugis, salah satu kompas nilai yang sangat penting adalah Eppa Sulapa.
KEPEMIMPINAN BUKAN SOAL SIAPA YANG PALING UNGGUL
Membicarakan keunggulan orang Bugis dalam kepemimpinan tidak berarti mengatakan bahwa orang Bugis lebih unggul daripada suku bangsa lainnya.
Indonesia terlalu besar dan terlalu kaya untuk dibaca dengan cara seperti itu.
Setiap suku bangsa memiliki kebijaksanaan, nilai dan tradisi kepemimpinannya sendiri.
Orang Minangkabau memiliki tradisi intelektual dan perdagangan.
Orang Jawa memiliki kekayaan filosofi tentang harmoni dan kepemimpinan.
Orang Batak dikenal dengan ketegasan dan tradisi argumentatifnya.
Orang Sunda memiliki nilai kesantunan dan keseimbangan sosial.
Demikian pula masyarakat Bugis-Makassar memiliki khazanah peradaban yang membentuk pandangan hidup dan karakter sosialnya.
Karena itu, yang patut kita pahami bukanlah siapa yang lebih unggul, melainkan bagaimana sebuah kebudayaan mampu mewariskan nilai-nilai yang melahirkan manusia-manusia yang memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab.
Dalam tradisi Bugis, kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan.
Pemimpin bukan sekadar orang yang berada di depan.
Pemimpin adalah orang yang memiliki watak.
Ia harus memiliki pengetahuan.
Ia harus memiliki keberanian.
Ia harus jujur.
Dan ketika keadaan mengharuskannya mengambil keputusan, ia tidak boleh mudah goyah.
Nilai-nilai itulah yang dalam narasi budaya Bugis sering dipahami melalui falsafah:
EPPA SULAPA
Empat sisi yang menjadi kompas karakter.
Lempu’ – Kejujuran
Kejujuran adalah fondasi.
Sebab kekuasaan tanpa kejujuran akan berubah menjadi alat kepentingan.
Pengetahuan tanpa kejujuran dapat menjadi alat manipulasi.
Keberanian tanpa kejujuran dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Karena itu, dalam tradisi kepemimpinan Bugis, lempu’ bukan sekadar berkata benar. Ia adalah kesediaan untuk menjaga amanah.
Macca’ – Cerdas dan Berilmu
Pemimpin tidak cukup hanya memiliki keberanian.
Keberanian tanpa pengetahuan dapat membawa orang menuju kesalahan.
Karena itu diperlukan macca’ – kecerdasan, keluasan wawasan, kemampuan membaca keadaan dan kecakapan mencari jalan keluar.
Pemimpin yang baik harus mampu melihat persoalan yang tidak dilihat orang lain.
Ia harus mampu membaca masa depan dari tanda-tanda kecil yang muncul hari ini.
Warani’ – Berani Membela Kebenaran
Ada saat ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang tidak selalu populer.
Di sinilah diperlukan warani’.
Keberanian bukan sekadar menghadapi bahaya.
Keberanian yang lebih besar adalah keberanian untuk berkata:
“Ini yang benar”.
Meskipun jalan menuju kebenaran sering kali tidak selalu mudah.
Magetteng – Teguh Memegang Prinsip
Pemimpin akan selalu menghadapi tekanan.
Dari kepentingan; Dari kekuasaan; Dari lingkungan.
Bahkan kadang dari orang-orang yang paling dekat dengannya.
Karena itu, seorang pemimpin harus memiliki magetteng, keteguhan hati dan konsistensi terhadap prinsip.
Bukan berarti keras kepala.
Tetapi tidak mudah berubah hanya karena angin kepentingan berubah arah.
EPPA SULAPA, KOMPOSISI KARAKTER SEORANG PEMIMPIN
Jika keempat nilai itu kita satukan, lahirlah sebuah kerangka kepemimpinan yang sangat relevan hingga hari ini:
Jujur dalam memegang amanah; Cerdas dalam membaca persoalan; Berani dalam mengambil keputusan; Teguh dalam mempertahankan prinsip.
Nilai-nilai tersebut pula yang, dalam perjalanan panjang sejarah masyarakat Bugis, ikut membentuk keberanian untuk merantau, kemampuan membangun jaringan, kecakapan berdagang, kemampuan beradaptasi dan keberanian memikul tanggung jawab.
Orang Bugis memahami laut bukan sebagai batas.
Laut adalah jalan.
Tanah rantau bukan tempat untuk kehilangan identitas.
Ia adalah ruang untuk membuktikan kemampuan.
Karena itu, sejarah Indonesia mencatat bahwa masyarakat Bugis tidak hanya hadir sebagai pendatang di berbagai daerah.
Mereka hadir sebagai:
Saudagar; Pengusaha; Pemimpin organisasi; Tokoh masyarakat; Prajurit TNI dan anggota Polri; Birokrat; hingga Pemimpin Nasional.
Di antara banyak nama besar itu, Bone telah melahirkan sejumlah putera yang jejak pengabdiannya layak dibaca sebagai pelajaran kepemimpinan.
JENDERAL M. JUSUF: KESEDERHANAAN SEORANG PANGLIMA
Nama Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf memiliki tempat tersendiri dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, disiplin, dekat dengan bawahan, namun tetap memiliki kesederhanaan yang kuat dalam kehidupan pribadinya.
Badan Pemeriksa Keuangan, dalam mengenang almarhum Jenderal M. Jusuf, menggambarkannya sebagai sosok yang jujur, tegas, disiplin, bijaksana dan dekat dengan bawahannya. Ia juga menjabat sebagai Ketua BPK selama dua periode, 1983–1993.
Jenderal M. Jusuf lahir pada 23 Juni 1928 di Kajuara, Bone Selatan, Sulawesi Selatan. Ia lahir dari lingkungan bangsawan Bugis.
Namun sejarah hidupnya menunjukkan sebuah pelajaran penting,
latar belakang sosial tidak boleh menjadi tembok yang memisahkan seorang pemimpin dari rakyatnya. Justru seorang pemimpin menjadi besar ketika ia mampu melihat kehidupan dari sudut pandang rakyat kecil.
PEMIMPIN YANG TIDAK BERJARAK DENGAN PRAJURIT
Dalam perjalanan karier militernya, M. Jusuf dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para prajurit.
Tidak berlebihan apabila namanya kemudian lekat dengan sebutan,
“Panglima Para Prajurit.”
Sebutan itu bukan hanya gelar simbolik. Ia mencerminkan gaya kepemimpinan.
Bahwa seorang panglima tidak hanya memberi perintah dari kejauhan.
Ia harus memahami kehidupan orang-orang yang dipimpinnya; Ia harus mengetahui persoalan mereka; Ia harus hadir.
Dalam kepemimpinan modern, konsep seperti ini dikenal sebagai leadership by presence – kepemimpinan melalui kehadiran.
Pemimpin tidak cukup hanya hadir dalam struktur.
Ia harus hadir dalam kenyataan.
DARI MOMEN SEJARAH KE PUNCAK KEPEMIMPINAN ABRI
Dalam sejarah politik Indonesia, M. Jusuf juga memainkan peran penting pada masa-masa transisi kekuasaan yang sangat menentukan.
Perjalanan pengabdiannya kemudian membawanya ke berbagai jabatan strategis negara.
Ia pernah mengemban tugas sebagai Menteri Perindustrian, sebelum akhirnya dipercaya memegang jabatan besar sebagai:
Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI
pada periode 1978–1983.
Setelah itu, pengabdiannya kepada negara berlanjut sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama periode 1983–1993.
Dari perjalanan hidup M. Jusuf, kita belajar bahwa kepemimpinan besar tidak selalu harus ditampilkan dengan kemewahan.
Kadang justru kekuatan seorang pemimpin terletak pada hal-hal yang sederhana: Jujur dalam perkataan; Tegas dalam tindakan; Disiplin dalam bekerja, dan dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya.
Di zaman ketika jabatan sering kali menciptakan jarak, M. Jusuf mengingatkan kita:
Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk tetap membumi.
MUHAMMAD JUSUF KALLA, CEPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN, CEPAT MENCARI JALAN DAMAI
Jika M. Jusuf dikenal melalui dunia kemiliteran dan pemerintahan, maka Muhammad Jusuf Kalla, atau yang lebih akrab disapa JK, hadir sebagai fenomena kepemimpinan dari dunia yang lebih luas: Bisnis; Organisasi; Politik; Pemerintahan dan Perdamaian.
Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 15 Mei 1942. Data resmi Wakil Presiden Republik Indonesia mencatatnya sebagai Wakil Presiden ke-10 periode 2004–2009 dan Wakil Presiden ke-12 periode 2014–2019.
JK adalah salah satu contoh menarik tentang bagaimana pengalaman sebagai saudagar dapat membentuk cara seseorang memimpin.
Seorang pengusaha terbiasa dengan kenyataan, Pasar bergerak cepat; Harga berubah; Peluang datang dan pergi. Jika terlalu lama berpikir, kesempatan bisa hilang.
Dari dunia itulah lahir salah satu karakter kepemimpinan JK yang sangat dikenal:
CEPAT MEMBACA MASALAH, CEPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN.
Namun kecepatan bukan berarti tergesa-gesa.
Kecepatan dalam kepemimpinan adalah kemampuan membedakan:
Mana persoalan yang harus dipikirkan panjang, dan
mana persoalan yang harus segera diselesaikan.
SAUDAGAR YANG MEMBANGUN JARINGAN
Sejak muda, Jusuf Kalla telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan organisasi. Perjalanannya antara lain melalui:
Ketua HMI Cabang Makassar;
Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
Ketua KADINDA Sulawesi Selatan;
Ketua Umum Partai Golkar;
Ketua Umum PMI;
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia.
serta berbagai peran penting lainnya dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.
Di dunia bisnis, ia mengembangkan usaha keluarga menjadi jaringan bisnis besar melalui Kalla Group.
Dunia bisnis mengajarkan kepadanya satu hal penting:
Keputusan yang terlambat kadang lebih berbahaya daripada keputusan yang belum sempurna.
Namun seorang pemimpin yang baik bukan hanya cepat mengambil keputusan.
Ia juga harus memahami manusia yang berada di balik persoalan.
Dan di situlah JK memperlihatkan salah satu sisi kepemimpinannya yang paling penting.
DARI POLITIK MENUJU PERDAMAIAN
Indonesia mengenal Jusuf Kalla bukan hanya sebagai pengusaha dan politisi.
Ia juga dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai upaya penyelesaian konflik dan perdamaian.
Dalam berbagai konflik sosial di Indonesia, pendekatan JK sering kali memperlihatkan ciri khas:
Langsung pada persoalan, Memahami kepentingan para pihak; membuka ruang dialog dan mendorong keputusan.
Dalam perjalanan perdamaian nasional, namanya sangat lekat dengan penyelesaian konflik di Poso, Ambon, dan proses perdamaian Aceh.
Perjanjian Malino menjadi bagian penting dari upaya menghentikan konflik komunal di Poso dan Maluku.
Sementara proses perdamaian Aceh yang menghasilkan MoU Helsinki tahun 2005 menjadi salah satu tonggak paling penting dalam sejarah perdamaian Indonesia.
Di sinilah kepemimpinan JK memperlihatkan pelajaran besar:
Tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan kekuatan, Ada konflik yang hanya dapat diselesaikan dengan:
Keberanian berbicara; Kesediaan mendengar; Kemampuan memahami luka dan
Keberanian mengambil keputusan untuk perdamaian.
Seorang pemimpin harus tahu kapan bersikap keras.
Tetapi pemimpin yang lebih besar adalah mereka yang tahu, kapan harus membuka pintu perdamaian.
DUA KALI MENJADI WAKIL PRESIDEN
Dalam pemerintahan, JK mencatat sejarah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada dua periode yang berbeda:
2004–2009, mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan
2014–2019, mendampingi Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, ia juga mengemban jabatan sebagai:
Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; serta berbagai jabatan strategis lainnya.
Dari perjalanan JK, kita menemukan perpaduan menarik antara nilai macca’ dan warani’. Cerdas membaca persoalan dan ketika waktunya tiba, Berani mengambil keputusan.
Itulah sebabnya kepemimpinannya sering diingat dengan ungkapan yang sangat sederhana, tetapi mengandung filosofi manajemen yang kuat: Lebih cepat, lebih baik.
Bukan berarti semua harus dilakukan terburu-buru.
Tetapi jangan sampai bangsa kehilangan kesempatan hanya karena pemimpinnya terlalu lama berada dalam keraguan.
ANDI AMRAN SULAIMAN
KEPEMIMPINAN YANG BERGERAK CEPAT UNTUK RAKYAT
Generasi berikutnya dari putera Bone memperlihatkan wajah kepemimpinan yang berbeda.
Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.
Ia lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968. Profil resmi Badan Pangan Nasional mencatat latar belakang pendidikan dan perjalanan pengabdiannya sebagai akademisi, pengusaha, Menteri Pertanian, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional.
Jika M. Jusuf dikenal melalui ketegasan seorang panglima dan Jusuf Kalla dikenal melalui kecepatan mengambil keputusan serta kemampuan membangun perdamaian, maka Andi Amran Sulaiman memperlihatkan karakter kepemimpinan yang sangat kuat pada satu kata:
RESPONSIF.
Ia dikenal sebagai pemimpin yang ingin melihat persoalan secara langsung. Dan ketika persoalan sudah terlihat, ia ingin segera mencari jalan keluar.
DARI DUNIA INOVASI DAN USAHA MENUJU PANGGUNG PENGABDIAN NEGARA
Sebelum memasuki pemerintahan, Andi Amran Sulaiman dikenal sebagai pengusaha dan pengembang inovasi di bidang pertanian.
Ia membangun Tiran Group, yang berkembang melalui berbagai kegiatan usaha, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pengembangan ekonomi.
Latar belakang sebagai pengusaha membentuk pola pikir yang khas.
Dalam dunia usaha, persoalan tidak bisa dibiarkan terlalu lama.
Masalah harus diidentifikasi, Pilihan harus dibuat; Risiko harus dihitung; dan tindakan harus dilakukan.
Pola pikir seperti itulah yang kemudian terbawa dalam gaya kepemimpinannya di pemerintahan.
Andi Amran Sulaiman menjabat sebagai Menteri Pertanian pada periode 2014–2019, kemudian kembali dipercaya memimpin Kementerian Pertanian sejak 25 Oktober 2023 dan tetap menjalankan tugas tersebut dalam pemerintahan berikutnya.
Pada 2025, ia juga dipercaya memimpin Badan Pangan Nasional, sehingga pengelolaan sektor pertanian dan agenda pangan nasional memperoleh koordinasi yang semakin terintegrasi.
KETIKA KEPEMIMPINAN HARUS CEPAT MERESPONS
Pemimpin yang baik bukan hanya mampu membuat kebijakan.
Pemimpin yang baik harus mampu mendengar suara yang datang dari pinggir.
Dari mahasiswa; Dari petani; Dari masyarakat kecil; Dari daerah yang jauh dari pusat kekuasaan.
Karena persoalan bangsa sering kali tidak terdengar dari ruang rapat.
Ia justru terdengar dari:
Harga pangan yang mahal; Hasil panen yang tidak terserap; Pupuk yang sulit diperoleh, atau Masyarakat yang kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.
Dalam sejumlah peristiwa, karakter responsif Andi Amran tampak melalui kecenderungannya untuk segera menindaklanjuti persoalan masyarakat.
Dan di situlah sesungguhnya makna kepemimpinan memperoleh bentuknya.
Jabatan bukan sekadar posisi untuk memerintah.
Jabatan adalah kesempatan untuk menyelesaikan masalah.
SWAEMBADA BERAS, KETIKA ANGKA MENJADI CERITA TENTANG KEDAULATAN
Puncak penting dari perjalanan kepemimpinan Andi Amran Sulaiman pada sektor pangan adalah capaian Indonesia dalam memperkuat produksi dan kemandirian beras.
Data resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2025 produksi beras untuk konsumsi pangan mencapai sekitar 34,69 juta ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi padi nasional juga mengalami kenaikan signifikan.
Badan Pangan Nasional menyatakan bahwa produksi tersebut telah melampaui kebutuhan konsumsi nasional dan Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang 2025, yang menjadi salah satu indikator capaian swasembada beras.
Pada pertengahan 2026, pemerintah juga menyatakan optimisme bahwa swasembada pangan dapat berkelanjutan, dengan stok Cadangan Beras Pemerintah berada pada tingkat yang sangat tinggi.
Namun di balik angka-angka itu, sesungguhnya ada cerita yang lebih besar.
Tentang petani; Tentang sawah; Tentang pupuk; Tentang air; Tentang benih.
Tentang keberanian sebuah bangsa untuk tidak selalu bergantung kepada pangan dari luar.
Swasembada bukan hanya soal statistik.
Swasembada adalah soal:
KEDAULATAN.
Sebuah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya dengan kekuatan produksinya sendiri memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk berdiri tegak.
Karena itu, perjuangan pangan bukan sekadar perjuangan ekonomi.
Ia adalah perjuangan tentang martabat bangsa.
TIGA PUTERA BONE, TIGA MEDAN PENGABDIAN
Jika kita membaca perjalanan ketiga tokoh tersebut, kita menemukan tiga medan perjuangan yang berbeda.
M. Jusuf
berjuang melalui disiplin, ketegasan dan kepemimpinan militer.
Jusuf Kalla
berjuang melalui kewirausahaan, politik, diplomasi dan perdamaian.
Andi Amran Sulaiman
berjuang melalui inovasi, pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan.
Tiga medan; Tiga generasi; Tiga gaya kepemimpinan.
Tetapi ada beberapa nilai yang tampak memiliki gema yang sama.
PERTAMA: KEBERANIAN UNTUK MEMIKUL TANGGUNG JAWAB
Tidak semua orang ingin berada pada posisi ketika keputusan harus dibuat.
Sebab keputusan selalu membawa risiko. Tetapi pemimpin tidak boleh lari dari risiko.
M. Jusuf mengambil tanggung jawab dalam dunia militer dan negara.
Jusuf Kalla mengambil tanggung jawab dalam dunia politik dan perdamaian.
Andi Amran mengambil tanggung jawab dalam persoalan besar ketahanan dan kedaulatan pangan.
Itulah warani’ dalam makna kepemimpinan.
Bukan keberanian berbicara paling keras. Tetapi keberanian berkata:
“Biarkan saya yang bertanggung jawab”.
KEDUA: KECERDASAN MEMBACA KEADAAN
Setiap zaman memiliki persoalannya sendiri.
Pemimpin yang baik tidak memaksakan cara lama untuk menghadapi masalah baru.
Ia harus mampu membaca perubahan.
Itulah macca’.
M. Jusuf membaca kebutuhan prajurit dan negara.
JK membaca dinamika ekonomi, politik dan konflik sosial.
Andi Amran membaca persoalan pangan dalam konteks kebutuhan rakyat dan masa depan bangsa.
Kecerdasan kepemimpinan bukan sekadar gelar akademik.
Kecerdasan adalah kemampuan, Memahami persoalan; Membaca keadaan, dan
Menemukan jalan keluar.
KETIGA: KEJUJURAN DAN KEPEDULIAN
Kepemimpinan tanpa kepedulian akan berubah menjadi administrasi kekuasaan.
Pemimpin mungkin berhasil membangun sistem.
Tetapi jika ia tidak mampu merasakan penderitaan masyarakat, maka kepemimpinannya kehilangan jiwa.
Di sinilah lempu’ memperoleh makna yang lebih dalam.
Kejujuran bukan hanya tidak mencuri; Kejujuran juga berarti:
jujur terhadap kenyataan.
Jika rakyat mengalami kesulitan, pemimpin harus berani mengakuinya.
Jika kebijakan belum berhasil, pemimpin harus berani memperbaikinya.
Jika ada kesalahan, pemimpin tidak boleh mencari kambing hitam.
KEEMPAT, KETEGUHAN PADA TUJUAN
Tidak ada perubahan besar yang lahir tanpa konsistensi.
Pembangunan membutuhkan waktu; Perdamaian membutuhkan kesabaran; Reformasi membutuhkan keberanian; Swasembada membutuhkan kerja panjang.
Karena itu diperlukan magetteng, Teguh; Tidak mudah menyerah; Tidak mudah berubah arah hanya karena menghadapi kritik atau tekanan.
BONE DAN PESAN UNTUK GENERASI MENDATANG
Kisah tiga tokoh ini sesungguhnya bukan hanya cerita tentang masa lalu.
Ini adalah pesan untuk generasi muda.
Bahwa untuk menjadi pemimpin, seseorang tidak harus lahir dari keluarga besar.
Tidak harus berasal dari pusat kekuasaan; Tidak harus hidup di kota metropolitan.
Sejarah telah membuktikan:
Sebuah kampung dapat melahirkan pemimpin nasional; Sebuah daerah dapat melahirkan gagasan besar; Sebuah keluarga sederhana dapat melahirkan manusia yang mengubah perjalanan bangsa.
Yang paling menentukan bukan dari mana seseorang berasal.
Tetapi:
Nilai apa yang ia pegang; Ilmu apa yang ia pelajari; Keberanian apa yang ia miliki dan Untuk siapa ia menggunakan kekuasaannya.
EPPA SULAPA UNTUK INDONESIA MODERN
Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, nilai-nilai lama tidak selalu harus ditinggalkan.
Justru banyak nilai budaya yang dapat menjadi jawaban bagi persoalan kepemimpinan modern.
Indonesia hari ini membutuhkan pemimpin yang:
Lempu’ jujur dan dapat dipercaya.
Macca’ cerdas, berilmu dan mampu memahami perubahan zaman.
Warani’ berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat.
Magetteng teguh terhadap prinsip dan tidak mudah dikendalikan kepentingan.
Keempat nilai ini sangat relevan bukan hanya untuk orang Bugis.
Nilai ini adalah nilai universal. Karena kejujuran tidak mengenal suku; Kecerdasan tidak mengenal daerah; Keberanian tidak memiliki batas geografis.
Dan keteguhan prinsip adalah kebutuhan setiap bangsa.
PENUTUP, DARI TANAH BONE UNTUK INDONESIA
Bone mungkin hanya satu titik di peta Indonesia.
Namun sejarah membuktikan bahwa dari satu titik kecil dapat lahir gelombang besar.
Dari tanah itu lahir manusia-manusia yang berjalan ke medan pengabdian masing-masing.
Ada yang mengenakan seragam jenderal.
Ada yang membangun perusahaan dan kemudian memimpin negara.
Ada yang bergelut dengan tanah, sawah, pangan dan akhirnya memikul tanggung jawab besar atas kedaulatan pangan bangsa.
Jenderal M. Jusuf mengajarkan kesederhanaan dan kedekatan seorang pemimpin dengan bawahannya.
Muhammad Jusuf Kalla mengajarkan keberanian untuk mengambil keputusan dan membuka jalan perdamaian.
Andi Amran Sulaiman memperlihatkan arti kepemimpinan yang cepat merespons dan berorientasi pada penyelesaian persoalan rakyat.
Mereka adalah tiga tokoh dengan jalan hidup yang berbeda.
Namun mungkin ada satu pesan yang dapat kita ambil dari perjalanan mereka:
Pemimpin besar bukanlah mereka yang sekadar berhasil mencapai kedudukan tertinggi.
Pemimpin besar adalah mereka yang menjadikan kedudukan sebagai jalan untuk memberi manfaat kepada orang lain.
Dan dari tanah Bone, sejarah seolah kembali mengingatkan kita: Bahwa kebudayaan dapat menjadi akar; Pendidikan dapat menjadi sayap; Keberanian dapat menjadi langkah dan Pengabdian kepada rakyat adalah tujuan tertinggi dari kepemimpinan.
Maka, Eppa Sulapa bukan sekadar warisan masa lalu. Ia adalah kompas.
Kompas yang mengingatkan generasi hari ini bahwa pemimpin harus tetap:
Lempu’ dalam hati.
Macca’ dalam pikiran.
Warani’ dalam tindakan.
Magetteng dalam prinsip.
Dan selama nilai-nilai itu terus hidup, akan selalu ada kemungkinan bahwa dari kampung-kampung kecil, dari tanah-tanah yang jauh dari pusat kekuasaan, akan kembali lahir putera-putera dan puteri-puteri bangsa yang mampu berjalan jauh, bukan untuk membesarkan dirinya sendiri, tetapi untuk membesarkan Indonesia.
Eramas 2000, 31 Agustus 2026.
