KABARIKA.ID, MAKASSAR – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menemukan dua akar masalah utama dalam tubuh Polri, yaitu infiltrasi politik dan kepemimpinan yang tidak efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini terungkap dalam kunjungan KPRP ke Makassar, di mana mereka menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri menurun drastis—bahkan banyak masyarakat lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran (Damkar) daripada ke polisi.
Setelah melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah daerah, termasuk Maluku dan Kalimantan Timur, anggota KPRP Mahfud MD mengungkapkan bahwa reformasi Polri telah usai, tetapi yang kini diperlukan adalah percepatan reformasi untuk memperbaiki kinerja yang masih disorot masyarakat.
“Kita mencari akar masalah, seperti mendiagnosis orang sakit. Ada pemerasan, premanisme, hedonisme, hingga kolaborasi dengan kejahatan,” kata Mahfud usai menghadiri public hearing dengan akademisi, tokoh agama, dan pengusaha di Ruang Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Selasa (16/12/2025).
Menurut Mahfud, dua faktor utama yang menyebabkan Polri terus disorot adalah:
1. Masuknya unsur politik ke dalam tubuh kepolisian.
2. Masalah kepemimpinan, karena Polri sangat terkomando—jika pimpinannya baik, maka bawahan juga baik.
“Kalau yang di atas tidak terkontaminasi politik, ke bawah pasti bagus. Hanya itu kuncinya: politik dan leadership,” tegas Mahfud.
Sementara itu, anggota KPRP lainnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, mengakui bahwa sejak era Reformasi 1999, Polri sempat cukup baik, tetapi kini mengalami degradasi kepercayaan publik. Bahkan, masyarakat cenderung lebih memilih melapor ke Damkar daripada ke polisi.
“Kalau kepercayaan publik sudah turun, apa pun yang dilakukan Polri dianggap negatif. Itu yang perlu diperbaiki,” ujar mantan Kapolri itu.
Dalam kunjungannya di Makassar, KPRP telah menerima masukan dari 70 lembaga sipil dan organisasi masyarakat. Semua aspirasi ini akan dirangkum untuk menyusun kerangka kebijakan percepatan reformasi Polri, yang kemudian akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Badrodin menegaskan, pilihan masyarakat untuk melapor ke Damkar bukan tanpa alasan. “Persepsi masyarakat berbeda-beda. Mungkin respons cepat, tapi ada rasa yang beda saat berinteraksi dengan Polri. Itu jadi masukan penting untuk kami.”
KPRP berjanji akan mengolah semua masukan tersebut agar Polri kembali menjadi polisi rakyat yang dekat dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum secara adil, terutama dalam kasus yang menyangkut bisnis dan politik, yang selama ini dinilai “compang-camping.
Dengan temuan dua masalah struktural ini, KPRP berharap reformasi yang dipercepat dapat mengembalikan kepercayaan publik dan membuat Polri benar-benar berfungsi sebagai pelayan masyarakat. (*)
