KABARIKA.ID, TANJUNG PINANG – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mendadak menggelar inspeksi dan konferensi pers di Kepulauan Riau, Minggu (19/1). Penyebabnya, pengungkapan kasus penyelundupan beras ilegal dengan modus yang disebutnya tidak masuk akal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Amran mengungkapkan, pihaknya berhasil menyita beras ilegal yang berasal dari Tanjung Pinang, sebuah wilayah yang tidak memiliki areal persawahan, dan rencananya akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan.
“Ini tidak masuk akal. Sumber berasnya dari Tanjung Pinang yang tidak punya sawah, akan dikirim ke Palembang yang surplus 1,1 juta ton. Anda silahkan simpulkan,” tegas Amran di hadapan awak media, dengan nada tinggi.
Yang membuat Amran geram bukan hanya modusnya, tetapi timing-nya. Aksi sindikat ini terjadi persis ketika Indonesia, gencar mengumumkan pencapaian surplus beras di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB.
“Bapak Presiden sudah mengumumkan di tingkat nasional dan internasional bahwa kita surplus. Masa ini diganggu? Ini penghianat bangsa menurut saya,” cetus Amran dengan mata berapi-api.
Amran menegaskan, penyelundupan komoditas pangan bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Ia menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap lebih dari 100 juta jiwa petani Indonesia yang hidupnya bergantung pada sektor pertanian.
“Bayangkan hanya 2-3 orang yang menghianati petani kita. Di mana keadilan?” tanyanya retoris.
Lebih jauh, Amran mengingatkan bahaya terbesar dari praktik ilegal ini, yaitu masuknya hama dan penyakit ternak serta tanaman. Ia menyodorkan contoh pahit ketika Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masuk ke Indonesia pada 2022 setelah puluhan tahun negara ini bebas.
“Kerugiannya waktu itu mencapai Rp135 triliun. Kalau tidak melalui prosedur karantina, itu membahayakan negara. Siapa yang mau tanggung?” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan tentang nasib puluhan ton beras sitaan, Amran memberikan instruksi tanpa ampun. “Musnahkan. Jangan diberi ampun.”
Ia juga memastikan bahwa aparat penegak hukum dari tingkat pusat sudah turun tangan. “Ini akan dituntaskan. Nanti penyidik dari Mabes, Satgas turun, bersama Polda, dibackup TNI, Kejaksaan. Diusut sampai ke akar-akarnya,” paparnya.
Sementara itu, untuk menjamin stabilitas harga dan pasokan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kepri, Amran memerintahkan Perum Bulog setempat untuk menjaga gudang tetap penuh. Ia menegaskan, stok beras nasional dalam kondisi sangat aman.
“Stok kita akhir tahun 3,2 juta ton. Tidak ada alasan untuk kekurangan beras,” pungkasnya. (*)
