KABARIKA.ID, BANTEN– Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Hotel Aston Serang, Banten, Ahad (8/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum nasional bertema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” ini menghadirkan ratusan insan pers dari berbagai daerah, mulai dari pimpinan redaksi, pengurus organisasi pers, konstituen Dewan Pers, hingga praktisi komunikasi.
Dalam sambutannya, Meutya menegaskan bahwa akselerasi digital harus tetap berpijak pada kepentingan publik. Ia mengingatkan bahwa kehadiran kecerdasan buatan tidak boleh mengikis nilai-nilai dasar jurnalisme, khususnya etika, verifikasi, dan tanggung jawab sosial.
Menurutnya, teknologi AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu kerja jurnalistik, bukan menggantikan peran manusia dalam memastikan kebenaran informasi dan menjaga kualitas pemberitaan.
“Perubahan digital tidak boleh melemahkan demokrasi. Pers harus tetap menjadi institusi yang dipercaya, independen, dan berintegritas,” ujar Meutya di hadapan peserta konvensi.
Ia juga mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan kerangka kebijakan digital yang lebih menyeluruh guna melindungi ekosistem informasi nasional. Regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan relasi yang seimbang antara media lokal dan platform digital global.
Selain aspek regulasi, Meutya menekankan pentingnya penguatan kapasitas wartawan, khususnya di daerah. Peningkatan literasi dan keterampilan digital dinilai menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan kualitas informasi antara wilayah pusat dan daerah.
Pemerintah, lanjut Meutya, juga berkomitmen menyempurnakan penerapan publisher rights melalui sinergi dengan Dewan Pers dan organisasi pers. Transparansi dan keadilan kebijakan disebut sebagai fondasi keberlanjutan industri media nasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai disrupsi teknologi merupakan bagian alami dari perjalanan peradaban. Namun, ia menegaskan masyarakat tetap membutuhkan media arus utama yang mampu menyajikan informasi akurat dan bertanggung jawab.
“Di tengah derasnya arus informasi dan konten bermasalah, publik justru mencari sumber yang bisa dipercaya. Di situlah pers berperan sebagai penyaring kebenaran,” kata Komaruddin.
Ia mengibaratkan era digital sebagai banjir besar yang bisa merusak, tetapi juga berpotensi menyuburkan apabila dikelola melalui adaptasi dan inovasi yang tepat.
Menurutnya, media profesional tetap menjadi rujukan publik karena menjunjung etika, proses verifikasi, dan nilai kemanusiaan—hal yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi.
Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 diharapkan menjadi ruang konsolidasi bagi insan pers untuk merespons tantangan era digital, sekaligus memperkuat komitmen menjaga mutu jurnalisme Indonesia.
Kegiatan ini ditutup dengan pembacaan deklarasi nasional dan diskusi panel yang menghadirkan pakar teknologi serta tokoh media, membahas isu regulasi AI, etika jurnalistik, dan perlindungan hak cipta karya pers di ranah digital.
