KABARIKA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan bergerak cepat mengamankan pasokan pangan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Minggu (1/3/2026), Satgas Saber menggelar rapat koordinasi (rakor) strategis bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Mapolda Sulsel, melahirkan sekanario pengawasan super ketat terhadap komoditas utama.
Rakor yang dihadiri langsung oleh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, serta jajaran Forkopimda ini menyoroti titik-titik rawan dalam rantai pasok pangan, dengan fokus utama pada dua komoditas vital: minyak goreng dan beras.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Andri Ananta Yudhistira, yang juga menjabat sebagai Koordinator Satgas Saber Sulsel, mengungkapkan fakta mengejutkan. Sebanyak 65 persen distribusi minyak goreng di Sulsel dikelola oleh pelaku usaha swasta, sementara hanya 35 persen oleh BUMN.
“Inilah yang perlu menjadi perhatian khusus kami. Pengawasan akan difokuskan pada sektor swasta untuk memastikan tidak ada permainan harga atau penimbunan yang merugikan masyarakat,” tegas Kombes Andri.
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Brigjen Hermawan, memperingatkan para pelaku usaha nakal yang kerap memanfaatkan momen.
Ia menyoroti praktik pengemasan ulang beras medium menjadi premium untuk meraup untung besar, serta potensi pencampuran daging haram dan halal.
“Kami akan tindak tegas beras yang tidak sesuai ketentuan. HET, kualifikasi, nama dagang, hingga alamat produsen harus jelas. Jangan sampai ada ‘beras bodong’ yang beredar. Begitu pula dengan daging, semua harus diawasi ketat,” ujar Brigjen Hermawan dengan tegas.
Deputi Bapanas, Andriko Noto Susanto, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sulsel, dan menyebutkan secara keseluruhan untuk soal pangan Sulsel sangat aman.
Ia mencontohkan suksesnya pengiriman cabai dari Kabupaten Enrekang ke Jakarta sebagai bukti nyata koordinasi yang baik dalam menjaga stabilitas harga antarwilayah.
“Secara konstitusional, Pemprov Sulsel telah luar biasa membantu. Terbitnya surat tindak lanjut dari pusat dan pengiriman cabai ke Ibu Kota adalah langkah nyata yang patut dicontoh,” pujinya.
Ia juga menekankan pentingnya peta jalan pengawasan terintegrasi, termasuk di sektor kesehatan hewan, serta peran strategis Perum Bulog dalam mobilisasi beras dan minyak goreng.
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel M. Ilyas, memaparkan strategi jitu yang telah dan akan dijalankan. Dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang terbit cepat, eksekusi di lapangan pun digencarkan.
“Kami tidak hanya menambah kios pangan murah di seluruh kabupaten/kota, tetapi juga mendorong para bupati agar penyaluran beras SPHP bisa menjangkau hingga ke tingkat kecamatan. Sekarang tinggal bagaimana kita memastikan semua program ini berjalan optimal,” jelas lyas.
Di tengah upaya pengawasan, peran informasi publik juga menjadi krusial. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Pemprov Sulsel, Muhammad Salim Basmin, menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks dan kepanikan.
“Kami akan lebih fokus menyampaikan narasi-narasi positif dan data akurat terkait kondisi harga dan pasar di Sulawesi Selatan. Informasi yang benar adalah kunci utama menjaga stabilitas,” tambahnya.
Rakor yang dihadiri oleh puluhan pimpinan instansi vertikal seperti Bulog Sulselbar, BBPOM, Bank Indonesia, BPS, serta sejumlah dinas teknis ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi.
Pengawasan terpadu akan semakin diintensifkan, terutama menjelang periode peningkatan kebutuhan masyarakat, guna memastikan tidak ada celah bagi pelaku curang dan masyarakat mendapatkan pangan yang aman, bermutu, dengan harga yang stabil. (*)
