KABARIKA.ID, MAKASSAR – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar mendeportasi tiga warga negara asing (WNA) asal Filipina yang merupakan satu keluarga, terdiri atas seorang ibu dan dua anak di bawah umur, melalui Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketiganya masing-masing berinisial JT, AT, dan AST. Pendeportasian dilakukan setelah hasil pemeriksaan keimigrasian menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan telah melampaui masa berlaku izin tinggal (overstay) lebih dari 60 hari.

Tindakan tersebut merupakan bagian dari Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau tidak menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, petugas Imigrasi Makassar melakukan pengawalan dan pengawasan secara melekat sejak proses pemberangkatan, pemeriksaan dokumen perjalanan, hingga penyelesaian proses check-in di konter maskapai. Petugas juga memastikan ibu dan kedua anaknya tersebut naik ke pesawat menuju negara asal dengan aman dan tertib.

Mengingat dua orang di antaranya masih berusia di bawah umur, proses pemulangan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan perlindungan anak, tanpa mengesampingkan ketegasan dalam penegakan hukum keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen jajarannya dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan setiap orang asing mematuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku.

“Setiap pelanggaran keimigrasian akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, khususnya terhadap kelompok rentan.

Melalui penindakan ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar mengimbau masyarakat dan para penjamin orang asing untuk turut berperan aktif dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas WNA di lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pihak Imigrasi apabila menemukan indikasi pelanggaran keimigrasian. (*)