KABARIKA.ID, RIYADH — Para menteri luar negeri (Menlu) dari Arab Saudi, Yordania, UEA, Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, dan Mesir menyatakan dukungan mereka terhadap rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada hari Senin (29/09/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden Trump mengumumkan usulannya dalam konferensi pers bersama dengan PM Israel Benjamin Netanyahu, setelah pembicaraan antara kedua pemimpin di Gedung Putih, AS.

Para Menlu Arab dan negara Muslim tersebut mengeluarkan pernyataan bersama yang menyambut upaya tulus Presiden Trump dan menyuarakan keyakinan mereka atas kemampuannya untuk menemukan jalan menuju perdamaian di kawasan tersebut.

Melansir kantor berita Arab Saudi, Saudi Press Agency, pada Rabu (1/10/2025) para Menlu tersebut menyoroti pentingnya bekerja sama dengan Washington dalam mencapai perdamaian.

Usulan Penyelesaian Komprehensif

Mereka juga menyebut usulan tersebut sebagai peluang untuk memajukan penyelesaian yang komprehensif. Rencana tersebut menawarkan kerangka kerja untuk stabilitas.

Usulan perdamaian itu tertuang dalam dokumen 20 poin yang dirilis oleh Gedung Putih, mencakup:
1. Perjanjian gencatan senjata,
2. Pertukaran sandera yang ditahan oleh Hamas dan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel,
3. Penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza,
4. Pelucutan senjata Hamas, dan
5. Rekonstruksi Gaza dengan bantuan komunitas internasional.

Bantuan kemanusiaan akan diizinkan mengalir ke Gaza dalam jumlah besar, dengan upaya bantuan yang dijalankan oleh badan internasional yang netral, termasuk PBB dan Bulan Sabit Merah.

Juga ditegaskan bahwa tidak akan ada pemindahan paksa warga Palestina dari wilayah tersebut.

AS akan bekerja sama dengan mitra Arab dan mitra internasional lainnya untuk membentuk otoritas transisi guna mengawasi keamanan di Gaza.

Otoritas Palestina yang diakui secara internasional pada awalnya akan memiliki peran perwakilan yang terbatas dalam hal ini, dan diharapkan berkomitmen pada reformasi sebelum perannya dapat diperluas, dengan tujuan agar pada akhirnya dapat memerintah.

PM Netanyahu Dukung Rencana Trump

Meskipun proposal tersebut merujuk pada kemungkinan akhir dari jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, namun detailnya masih samar.

PM Netanyahu mengatakan ia mendukung rencana Trump. Namun, beberapa elemen tampaknya bertentangan dengan pandangan pemerintahannya yang telah dinyatakan sebelumnya, khususnya yang terkait dengan kemungkinan Otoritas Palestina pada akhirnya memerintah Gaza.

Rencana tersebut juga mensyaratkan persetujuan dari Hamas, yang akan diwajibkan untuk melucuti senjata secara sukarela, yang secara efektif berarti menyerah.

Trump memperingatkan bahwa jika kelompok tersebut menolak kesepakatan tersebut, ia dapat memberi otoritas Israel lebih banyak keleluasaan untuk melanjutkan kampanye militer mereka di wilayah yang dilanda perang tersebut.

Selain mendukung rencana perdamaian Gaza yang diprakarsai Trump, para Menlu Arab dan negara Muslim itu juga menyambut baik janji Presiden Trump untuk memblokir setiap upaya Israel untuk mencaplok Tepi Barat sebagai langkah signifikan.

Para Menlu itu menguraikan serangkaian komitmen yang mereka yakini penting bagi perdamaian abadi, yang banyak di antaranya tercakup dalam rencana Trump, yakni upaya untuk memastikan bantuan kemanusiaan yang cukup mencapai Gaza tanpa hambatan; mencegah pemindahan paksa warga Palestina; pembebasan sandera; pembentukan mekanisme keamanan untuk semua pihak; dan jaminan penarikan penuh Israel dari wilayah tersebut.

Mereka menambahkan bahwa rekonstruksi Gaza, dan kemajuan menuju solusi dua negara untuk konflik antara Israel dan Palestina, di mana Gaza dan Tepi Barat menjadi bagian dari negara Palestina yang berdaulat penuh, adalah kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional.

Para Menlu Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Turki, Negara Qatar, dan Republik Arab Mesir foto bersama usai menyampaikan pernyataan bersama (Joint Statement) mendukung usulan perdamaian di Gaza yang diprakarsai Presiden AS, Donald Trump, Senin (29/09/2025) di Riyadh, Arab Saudi. (Foto: dohanews)

Pernyataan Bersama Menlu Arab Saudi, Yordania, UEA, Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, dan Mesir

Pada 29 September 2025/7 Rabiul Akhir 1447 para Menlu Arab Saudi dan negara-negara Muslim mengeluarkan pernyataan bersama di kantor Kemlu Arab Saudi, yang mendukung rencana perdamaian yang diprakrsai Presiden AS, Donald Trump.

Berikut naskah penyanyaan bersama para Menlu tersebut, sebagaimana dimuat di akun X Kemlu Arab Saudi.

Menlu Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Turki, Negara Qatar, dan Republik Arab Mesir menyambut baik kepemimpinan Presiden Donald Trump dan upaya tulusnya untuk mengakhiri perang di Gaza, serta menegaskan keyakinan mereka atas kemampuannya menemukan jalan menuju perdamaian.

Mereka menekankan pentingnya kemitraan dengan Amerika Serikat dalam mengamankan perdamaian di kawasan.

Sejalan dengan itu, para menteri menyambut baik pengumuman Presiden Trump mengenai usulannya untuk mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, mencegah pengungsian rakyat Palestina, dan memajukan perdamaian yang komprehensif, serta pengumumannya bahwa ia tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat.

Para menteri menegaskan kesiapan mereka untuk terlibat secara positif dan konstruktif dengan Amerika Serikat dan para pihak dalam penyelesaian perjanjian dan memastikan implementasinya, dengan cara yang menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi rakyat di kawasan tersebut.

Mereka menegaskan kembali komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengakhiri perang di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai tanpa batas ke Gaza, tidak ada pengungsian warga Palestina, pembebasan sandera, mekanisme keamanan yang menjamin keamanan semua pihak, penarikan penuh Israel, pembangunan kembali Gaza, dan menciptakan jalan menuju perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara, yang di dalamnya Gaza terintegrasi sepenuhnya dengan Tepi Barat dalam negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional. (rus)