Jelang Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal Mengakui Negara Palestina

KABARIKA.ID, LONDON — Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, secara resmi mengakui negara Palestina, pada Minggu (21/09/2025) sebagaimana disiarkan televisi Inggris.

Langkah London ini segera diikuti oleh Kanada, Australia, dan Portugal yang juga mengakui negara Palestina pada hari yang sama.

Keputusan keempat negara tersebut sejalan dengan lebih dari 140 negara lainnya, meskipun langkah mereka akan membuat Israel dan sekutu utamanya, AS, kesal.

Sejumlah negara lainnya diperkirakan akan mengumumkan pengakuannya terhadap negara Palestina pada forum Sidang Majelis Umum PBB ke-80 yang berlangsung mulai Senin (22/09/2025) di New York, AS.

Langkah keempat negara tersebut mengakui negara Palestina, merupakan sebuah pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri Barat selama beberapa dekade terakhir, yang memicu kemarahan Israel.

“Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Britania Raya secara resmi mengakui Negara Palestina,” kata PM Keir Starmer dalam sebuah pesan di X.

Inggris dan Kanada menjadi negara G7 pertama yang mengambil langkah tersebut, diikuti oleh Prancis.

“Kanada mengakui negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi negara Palestina dan negara Israel,” tulis PM Kanada, Mark Carney di akun X.

Sementara itu, Menlu Portugal Paulo Rangel mengatakan bahwa mengakui negara Palestina merupakan pemenuhan kebijakan yang fundamental, konsisten, dan disepakati secara luas.

“Portugal menganjurkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi, yang mendorong koeksistensi dan hubungan damai antara Israel dan Palestina,” ujar Rangel kepada awak media di New York, jelang Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Senin (22/09/2025).

Ini adalah momen penting bagi Palestina dan ambisi mereka yang telah berlangsung puluhan tahun untuk mencapai kemerdekaan.

Israel Menentang Keras

Negara-negara Barat yang paling berpengaruh telah lama berpendapat bahwa hal itu seharusnya hanya menjadi bagian dari kesepakatan damai yang dinegosiasikan dengan Israel.

Namun, langkah ini membuat negara-negara tersebut berselisih dengan AS dan Israel.

PM Israel Benjamin Netanyahu bereaksi dengan marah dan bersumpah untuk menentangnya dalam perundingan PBB.

Seruan untuk negara Palestina akan membahayakan keberadaan kami dan menjadi imbalan yang absurd bagi terorisme,” ujar Netanyahu, pada Minggu (21/09/2025).

Semakin banyak sekutu lama yang mengubah pendirian mereka, seiring Israel mengintensifkan serangannya di Gaza, dan bersumpah untuk melenyapkan militan Palestina, Hamas.

Jalur Gaza telah mengalami kerusakan parah, jumlah korban tewas yang terus meningkat, dan kekurangan makanan yang telah memicu krisis kemanusiaan besar sejak awal konflik dan menuai kecaman internasional.

Beban Khusus

Pemerintah Inggris berada di bawah tekanan publik yang semakin meningkat untuk bertindak, dengan ribuan orang berunjuk rasa setiap bulan di jalan.

Sebuah jajak pendapat yang dirilis oleh YouGov pada hari Jumat (19/09/2025) menunjukkan dua pertiga pemuda Inggris berusia 18-25 tahun mendukung negara Palestina.

Wakil PM David Lammy mengakui di PBB pada bulan Juli lalu, bahwa Inggris memikul beban tanggung jawab khusus untuk mendukung solusi dua negara.

Lebih dari seabad yang lalu, Inggris berperan penting dalam meletakkan dasar bagi pembentukan negara Israel melalui Deklarasi Balfour 1917.

Tiga perempat anggota PBB telah mengakui negara Palestina, dengan lebih dari 140 dari 193 anggota telah mengambil langkah tersebut.

Starmer mengatakan pada bulan Juli silam bahwa pemerintahan Partai Buruhnya bermaksud mengakui negara Palestina, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif, termasuk mencapai gencatan senjata di Gaza, mengirimkan lebih banyak bantuan ke wilayah tersebut, dan memastikan Israel tidak akan mencaplok Tepi Barat.

Starmer juga telah berulang kali mendesak Hamas untuk membebaskan sisa sandera yang mereka tangkap dalam serangan tahun 2023, dan diperkirakan akan menetapkan sanksi baru terhadap militan Palestina.

Lammy mengatakan bahwa Otoritas Palestina, yaitu badan sipil yang memerintah di wilayah Tepi Barat, telah menyerukan langkah tersebut selama beberapa waktu terakhir.

“Apakah ini akan memberi makan anak-anak? Tidak, itu karena bantuan kemanusiaan. Apakah ini akan membebaskan sandera? Itu pasti karena gencatan senjata,” ujar Lammy.

Namun, ia mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk menunggu solusi dua negara.

Sementara itu, Menlu Palestina Varsen Aghabekian Shahin, mengatakan bahwa pengakuan negara-negara tersebut bukan simbolis.

“Ini mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Israel tentang ilusi mereka untuk melanjutkan pendudukan selamanya,” ujar Shahin.

Kampanye militer Israel hingga saat ini telah menewaskan sedikitnya 65.208 warga Gaza, sebagian besar adalah warga sipil, yang terdiri dari perempuan dan anak-anak.

Angka tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza, dan PBB mengandalkan data-data tersebut.

Terkait dengan pengakuan Portugal terhadap negara Palestina, Presiden Portugal menegaskan dukungannya atas solusi dua negara.

“Dengan bertindak sekarang, seperti yang telah diputuskan oleh pemerintah Portugal, kami tetap menjaga kemungkinan memiliki dua negara,” kata Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. (rus)