KABARIKA.ID, ANKARA — Turkiye tidak berpangku tangan melihat aksi genosida Israel di Gaza. Negara yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan itu, pada hari Jumat (7/11/2025) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan 36 pejabat Israel lainnya atas tuduhan “genosida”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kejaksaan Tinggi Istanbul mengatakan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 37 orang pejabat Israel.
Selain Netanyahu, surat perintah tersebut juga menargetkan, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, dan panglima militer IDF, Eyal Zamir, serta sejumlah pejabat lainnya.
Pernyataan yang dikeluarkan kantor Kejaksaan Tinggi Istanbul menyebutkan, surat perintah penangkapan tersebut mendakwa para pejabat Israel dengan “kejahatan terhadap kemanusiaan” dan “genosida” yang dilakukan di Gaza, dan terhadap armada yang membawa bantuan ke wilayah tersebut. Armada bantuan dicegat oleh otoritas Israel bulan lalu.
Dokumen Surat Perintah lengkapnya dapat diakses di sini.
Israel segera mengutuk dan menolak surat perintah tersebut. Menlu Israel Gideon Sa’ar menyebut langkah tersebut sebagai “aksi humas” (PR stunt) oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan.
“Di Turki di bawah Erdoðan, peradilan telah lama menjadi alat untuk membungkam lawan politik dan menahan jurnalis, hakim, dan wali kota,” kata Sa’ar dalam sebuah unggahan di media sosial X.
Hamas Sambut Baik Surat Perintah Turkiye
Dari Gaza Hamas menyatakan menyambut baik surat perintah Kejaksaan Tinggi Turkiye tersebut.
Hamas mengatakan, langkah tersebut meneguhkan posisi mulia rakyat Turkiye dan kepemimpinannya.
Surat perintah Turkiye tersebut menimbulkan pertanyaan tentang peran apa yang akan dimainkan Turkiye dalam pasukan keamanan multinasional untuk Gaza guna menegakkan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi AS.
Awal pekan ini, beberapa negara mayoritas Muslim bertemu di Istanbul untuk membahas pasukan stabilisasi internasional (ISF) untuk Gaza, bagian penting dari rencana gencatan senjata 20 poin Presiden AS Donald Trump.
Pasukan sementara tersebut akan melatih pasukan polisi Palestina yang baru dan membantu menstabilkan wilayah kantong tersebut.
Para pejabat AS telah menyebut Turkiye, yang memainkan peran penting dalam mendorong Hamas menyetujui gencatan senjata, sebagai calon peserta dalam pasukan penjaga perdamaian tersebut.
Meskipun belum jelas peran apa yang akan dimainkan Turkiye dalam pasukan tersebut, namun Israel telah menegaskan bahwa mereka akan melawan pasukan Turkiye di Gaza.
Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Israel pada akhirnya harus menyetujui penempatan pasukan asing di Gaza.
Surat perintah penangkapan Turkiye untuk Netanyahu dan pejabat lainnya muncul hampir setahun setelah Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah untuk pemimpin Israel tersebut, yang menuduhnya melakukan kejahatan perang.
Kantor PM Israel telah menolak surat perintah ICC tersebut sebagai absurd dan antisemit. (rus)
