KABARIKA.ID, RIYADH — Mantan kepala intelijen Arab Saudi, Pangeran Turki bin Faisal sangat jarang melakukan interaksi dengan media Israel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun pada hari Senin (22/12/2025) ia mengatakan kepada The Times of Israel bahwa Riyadh sampai saat ini tidak pernah mempertimbangkan gagasan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, dan hal itu hanya akan dilakukannya jika Yerusalem (Israel) mulai bertindak seperti negara normal.
“Arab Saudi tidak akan mempertimbangkan kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel. Jika Israel menjadi negara normal dengan penerimaan hukum internasional yang normal, maka Arab Saudi akan mempertimbangkan normalisasi,” katanya dalam sebuah wawancara dengan media Israel tersebut.
Pangeran Turki bin Faisal menegaskan, kerajaan tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa penyelesaian masalah Palestina yang mencakup solusi dua negara.
Meskipun Pangeran Turki menyampaikan komentar tersebut dalam pertemuan yang sangat jarang terjadi dengan media Israel, isi pernyataannya merupakan penegasan tentang betapa jauhnya negara Arab dan Muslim terkemuka di dunia ini dari menjalin hubungan dengan Israel, meskipun Washington sangat ingin hal itu terjadi.
Pangeran Turki dikenal karena mengadopsi nada yang lebih keras terhadap Israel daripada pemerintahnya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi posisinya mencerminkan sikap resmi Riyadh tentang potensi hubungan dengan negara Yahudi tersebut.
Ia menjabat sebagai direktur jenderal Direktorat Intelijen Umum Arab Saudi dari 1979 hingga 2001, sebelum menjabat sebagai duta besar kerajaan Teluk untuk Inggris dan AS.
Ia terus memberikan pandangannya tentang urusan internasional sejak pensiun dari kehidupan publik, dan saat ini menjabat sebagai ketua Pusat Penelitian dan Studi Islam Yayasan Raja Faisal.
Meskipun para pejabat Saudi umumnya menerapkan kebijakan tidak berhubungan dengan media Israel, Pangeran Turki setuju untuk menjawab serangkaian pertanyaan mengenai prospek kesepakatan normalisasi hubungan antara Riyadh dan Yerusalem (Israel).
Mendefinisikan Jalan Menuju Kemerdekaan
Saat diminta untuk mengklarifikasi syarat-syarat spesifik bagi Riyadh untuk menjalin hubungan dengan Israel, mengingat beberapa pejabat Saudi telah berbicara tentang perlunya pembentukan negara Palestina, sementara yang lain bersikeras hanya pada jalan menuju solusi dua negara, Pangeran Turki mengatakan tidak ada perbedaan.
“Mewujudkan solusi dua negara membutuhkan jalur yang serius dan terpercaya yang mengarah pada tujuan akhir, yaitu negara Palestina yang layak seperti yang diimpikan oleh Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002 dan visi perdamaian yang disajikan untuk penyelesaian akhir konflik berkepanjangan ini dalam inisiatif tersebut,” kata Pangeran Turki.
Pernyataannya itu merujuk pada proposal yang didukung Saudi untuk solusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, bersama dengan solusi yang adil dan disepakati untuk masalah pengungsi Palestina. Syarat-syarat tersebut telah ditolak oleh pemerintah Israel sejak lama.
Pangeran Turki menekankan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel dikondisikan oleh tercapainya solusi akhir dan adil untuk masalah Palestina.
Oleh karena itu, lanjutnya, pernyataan Saudi tentang jalan keluar berarti perlunya proses damai yang dapat diandalkan yang mengarah pada solusi akhir tersebut.
Menurutnya, proses tersebut membutuhkan keterlibatan banyak negara internasional dan regional, termasuk Arab Saudi.
“Itulah yang terjadi setelah Konferensi Perdamaian Timur Tengah Madrid tahun 1991, ketika Arab Saudi, bersama negara-negara Arab lainnya, terlibat dalam proses tersebut. Sayangnya, semuanya sia-sia. Israel tidak siap membayar harga perdamaian. Tokoh perdamaian di Israel pada saat itu dibunuh dan rekannya dari pihak Palestina diracuni,” kata Pangeran Turki.
Peristiwa itu merujuk pada mantan PM Israel Yitzhak Rabin dan mantan ketua Organisasi Pembebasan Palestina Yasser Arafat, yang dituduh Israel sebagai dalang Intifada Kedua.
Meskipun Palestina telah lama menuduh Israel meracuni Arafat, Yerusalem dengan tegas membantah klaim tersebut, dan tidak satu pun dari investigasi independen yang dilakukan oleh tim forensik Swiss, Prancis, dan Rusia secara pasti menyimpulkan bahwa kematian pendiri PLO pada 2004 di usia 75 tahun adalah akibat keracunan.
Pemerintahan Trump berupaya untuk melupakan perselisihan historis ini dan berharap Arab Saudi akan segera bergabung dengan Kesepakatan Abraham, yakni serangkaian perjanjian normalisasi yang ditengahi oleh pemerintahan Trump pada 2020 antara Israel dan beberapa negara Arab.
Namun, pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, menolak gagasan tersebut selama pertemuannya di Gedung Putih dengan Presiden AS Donald Trump bulan lalu.
“Kami ingin menjadi bagian dari Kesepakatan Abraham, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa kami mengamankan jalan yang jelas menuju solusi dua negara,” tegas putra mahkota.
Perilaku Pemimpin Israel sebagai Penghambat
Para pejabat Saudi secara berkala menambahkan kualifikasi tambahan pada “jalan” menuju kemerdekaan Palestina yang mereka upayakan, seperti “terbatas waktu” atau “tidak dapat dibatalkan.”
“Sayangnya, dengan mentalitas yang berkuasa di Israel saat ini, setiap langkah menuju perdamaian dapat dibatalkan dan tidak ‘terikat waktu’,” kata Pangeran Turki.
Pernyataannya itu merujuk pada pemerintahan yang dipimpin oleh PM Benjamin Netanyahu, yang telah berupaya menggagalkan kemungkinan pembentukan negara Palestina, dengan alasan bahwa hal itu akan menimbulkan ancaman keamanan.
“Perilaku agresif Israel di kawasan itu, di Gaza dan Tepi Barat, Suriah, danLebanon, yang membatalkan komitmen terhadap gencatan senjata selama perang Gaza dan membatalkan komitmen verbalnya terhadap Perjanjian Abraham tentang tidak mengubah status di lapangan, bersama dengan pernyataan tentang Israel Raya menurut Alkitab, tidak menimbulkan kepercayaan pada Israel,” papar mantan kepala intelijen Saudi itu.
Israel telah membela serangannya di Gaza setelah gencatan senjata tercapai pada bulan Oktober, dengan alasan bahwa serangan tersebut sebagian besar sebagai tanggapan terhadap pelanggaran Hamas.
Pasukan Israel telah membangun zona penyangga di dalam Suriah dan Lebanon yang menurut Yerusalem diperlukan untuk mengamankan perbatasan utara Israel.
Netanyahu setuju untuk menunda rencana aneksasi sebagian besar Tepi Barat sebagai imbalan atas kesepakatan normalisasi Abraham Accords dengan Uni Emirat Arab, tetapi para kritikus berpendapat bahwa Israel telah mengambil langkah-langkah signifikan sejak saat itu untuk memperketat cengkeramannya di luar Garis Hijau yang sama dengan aneksasi de facto.
“Memperoleh kepercayaan mengharuskan Israel untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB serta mematuhinya,” tegas Pangeran Turki.
Tidak akan Ditekan oleh Trump
Ditanya apakah Riyadh berisiko membuat Trump marah dan merusak hubungannya dengan AS dengan menolak menormalisasi hubungan dengan Israel, Pangeran Turki menjawab bahwa kerajaan Teluk tersebut mendasarkan kebijakan luar negerinya pada kepentingan nasionalnya sendiri, bukan menurut keinginan dan tekanan dari pihak lain.
“Pangeran Mohammed bin Salman secara terbuka menyatakan pandangan Saudi di Gedung Putih di hadapan Presiden Trump, dan Trump tidak mengatakan bahwa ia marah dengan kata-kata Pangeran Mohammed,” kata Pangeran Turki.
Channel 12 Israel melaporkan bahwa presiden AS merasa kecewa dan marah setelah pertukaran pendapat yang tegang dengan Pangeran Mohammed mengenai masalah tersebut selama pembicaraan tertutup dari pertemuan mereka di Gedung Putih.
Pangeran Turki juga dengan tegas menolak anggapan bahwa Riyadh hampir menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang Gaza selama lebih dari dua tahun.
“Semua spekulasi tentang normalisasi sebelum 7 Oktober hanyalah angan-angan dari sebagian besar sumber pro-Israel Israel atau Amerika,” tandas Pangeran Turki.
Meski demikian, lanjut Pangeran Turki, Arab Saudi selalu siap untuk membicarakan perdamaian di Timur Tengah dan persyaratannya.
“Posisi Arab Saudi adalah tidak ada normalisasi dengan Israel tanpa resolusi damai untuk masalah Palestina yang mencakup solusi dua negara,” tegas Pangeran Turki.
Sementara itu, Putra Mahkota Muhammed bin Salman mengatakan beberapa minggu sebelum 7 Oktober bahwa setiap hari kita semakin dekat dengan normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel, sambil mengklarifikasi bahwa masalah Palestina masih merupakan komponen yang sangat penting dalam proses tersebut.
Otoritas Palestina Bukanlah Masalahnya
Ketika ditanya apakah Riyadh masih melihat manfaat strategis dari hubungan dengan Israel di tengah melemahnya Iran dan proksi regionalnya?
Pangeran Turki menjawab: “Tidak ada manfaat strategis bagi normalisasi Arab Saudi dengan Israel yang belum menjadi negara normal yang damai dan hidup berdampingan dengan tetangganya sesuai dengan aturan dan norma hubungan alami antarnegara.”
Ia juga menolak anggapan bahwa Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, merupakan penghalang bagi kesepakatan perdamaian dengan Israel.
“Saya percaya Israel bertanggung jawab atas kegagalan Otoritas Palestina, karena Israel mengendalikan semua aspek kehidupan di wilayah Palestina. Oleh karena itu, kegagalan Otoritas Palestina bukanlah alasan untuk menghindari isu-isu perdamaian yang sebenarnya. Israel harus melakukan reformasi dengan meninggalkan ambisi ekspansionisnya dan mencari perdamaian, bukan dominasi,” kata Pangeran Turki.
Warga Israel secara umum dianggap telah bergeser lebih jauh ke kanan secara politik setelah serangan Hamas yang menghancurkan pada 7 Oktober, dan sementara Pemimpin Oposisi Yair Lapid mengatakan dia masih mendukung solusi dua negara, kandidat yang paling berpeluang untuk menggulingkan Netanyahu, mantan perdana menteri Naftali Bennett, menentang kerangka kerja tersebut.
Ketika ditanya apakah ia melihat salah satu alternatif Netanyahu sebagai mitra potensial untuk perdamaian dengan Arab Saudi, Pangeran Turki menjawab, “Siapa pun yang menggantikan Netanyahu harus menerima solusi dua negara. Itu terserah rakyat Israel untuk memutuskan.” (rus)
