KABARIKA.ID, MAKASSAR – Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin (UNHAS) menggelar workshop publik nasional bertajuk Menuju Pemilu yang Adil dan Representatif: Masukan Publik untuk Revisi Regulasi Kepemiluan di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menjaring pandangan kritis dari berbagai elemen masyarakat dalam rangka pembenahan sistem pemilu nasional.
Workshop yang digelar di UNHAS Hotel and Convention ini dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik UNHAS, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., yang menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi kepemiluan.
“Ada beberapa isu fundamental yang harus menjadi perhatian, seperti politik uang dan mahalnya biaya politik, yang berpotensi menciptakan demokrasi semu. Isu keserentakan pemilu juga penting karena menyangkut efektivitas penyelenggara dan konsistensi sistem. Selain itu, penguatan pengawasan dan independensi lembaga penyelenggara pemilu adalah kunci untuk menjamin demokrasi yang sehat dan partisipatif,” tegas Prof. Farida.
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah tokoh penting, baik dari jajaran pemerintahan, parlemen, maupun lembaga perencanaan pembangunan. Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, hadir memberikan pandangannya terkait pentingnya regulasi yang inklusif dan terbuka terhadap masukan publik.
Ia menilai bahwa proses revisi undang-undang pemilu harus melibatkan perspektif yang beragam agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kebutuhan demokrasi Indonesia ke depan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyoroti aspek teknis dan substansi revisi undang-undang yang saat ini menjadi perhatian parlemen. Ia menegaskan pentingnya memastikan agar revisi regulasi tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif dalam memperkuat representasi politik.
Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Bappenas, Nazula Anggraeni, juga turut berbicara mengenai bagaimana arah kebijakan nasional terkait pemilu harus disinergikan dengan visi pembangunan jangka panjang negara. “Demokrasi yang kuat akan mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” sebutnya.
Dari kalangan akademisi UNHAS, sejumlah pakar turut memberikan pandangan kritis dan akademik. Dekan FISIP UNHAS, Prof. Sukri, M.Si., bersama Prof. Muhammad, dan Endang Sari, membahas peran strategis perguruan tinggi dalam menjaga integritas pemilu serta mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan proses demokrasi.
Workshop ini diikuti secara antusias oleh akademisi, mahasiswa, aktivis pemilu, serta masyarakat umum. Forum diskusi berlangsung dinamis dengan beragam gagasan yang ditawarkan sebagai masukan konkret bagi para pembuat kebijakan.
Melalui kegiatan ini, UNHAS kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat demokrasi Indonesia dengan menjadi ruang dialog yang konstruktif antara akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Harapannya, hasil dari workshop ini dapat menjadi rekomendasi penting dalam proses penyusunan ulang regulasi kepemiluan yang lebih adil, transparan, dan representatif. (*)
