Deng Ical: di Dunia yang Serba Digital Isi Otak Kita Harus di-Upgrade

KABARIKA.ID, MAKASSAR — Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Himapem Unhas) menggelar dialog kebangsaan bertema, “Menjaga Nasionalisme di Era Disinformasi: Peran Pemerintah, Media dan Masyarakat”.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unhas, Prof. Dr. Phill. Sukri, SIP., M.Si, Jumat (22/08/2025) di Aula Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar.

Kegiatan ini merupakan penutup dari rangkaian kegiatan Gelar Lomba Riset dan Ilmiah (GELORA) Nasional 2025 yang dilaksanakan oleh Himapem Unhas.

Peserta dialog mayoritas dari mahasiswa FISIP Unhas, serta lima tim finalis GELORA 2025 yang berasal dari Unhas, UIN Makassar, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan Universitas Muhammadiyah Palopo.

Dialog kebangsaan ini menghadirkan empat narasumber, dari unsur legislatif, eksekutif, dan media.

Kegiatan dipandu oleh Ashar Prawitno, S.IP, M.Si selaku moderator.

Tampil sebagai pembicara pertama adalah Dr. Syamsu Rizal MI, M.Si yang akrab disapa Deng Ical, anggota Komisi I DPR RI, yang menyajikan materi berjudul, “Peran Legislator Nasional dalam Merumuskan Kebijakan Penangkalan Disinformasi”.

Dalam uraiannya, Deng Ical mengatakan bahwa saat ini masih banyak orang yang melihat dunia ini masih seperti yang dulu.

“Padahal kita sekarang berada di dunia yang serba digital, maka isi otak kita harus diupgrade, seperti halnya sistem komputer. Jika tidak, hal itu mengakibatkan gangguan yang menyebabkan kita gagal paham,” ujar Deng Ical.

Menurut mantan Wawali Kota Makassar ini, disinformasi itu sengaja dibuat tdk benar dan merupakan tantangan yang harus diatasi.

Namun harus diingat, lanjut Deng Ical, bahwa pemerintah tidak hadir di situ. Semua kembali kepada kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi informasi yang benar dan sesuai lebutuhan.

Karena sumber daya kita sangat terbatas, lanjut Deng Ical, sehingga dari segi kemandirian informasi sebenarnya kita dijajah oleh asing.

“Kalau kita salah mengonsumsi informasi kita akan kehilangan waktu melakukan perbaikan. Kalau kita setip hari makanan yang baik, maka kita akan punya muka yang baik. Seperi filosofi garbage in, garbage out, kalau sampah yang masuk sampah juga yang akan keluar,” kata Deng Ical.

Di mata Deng Ical, program Makan Bergizi Grtatis (MBG) untuk siswa yang merupakan program andalan Presiden Prabowo, bisa juga dilihat dari perspektif kemampuan memilih informasi yang benar.

“Program MBG bukan sekadar membuat kenyang, tetapi agar anak-anak kita memiliki otak yang sehat dan cderdas dalam memilih informasi,” tandas Deng Ical.

Ia menegaskan, dalam era digital kita semua menjadi penjaga gawang informasi karena semua terletak di ujung jari kita.

Pendapat senada dikemukakan oleh Zulhajar, S.IP, MA, anggota DPRD Kota Makassar, yang tampil sebagai pembicara kedua.

Membawakan materi berjudul, “Strategi Pemerintah Daerah dalam Merawat Nasionalisme di Tengah Arus Disinformasi Global,” Icul, sapaan akrab Zulhajar, memulai uraiannya mengenai nasionalisme dengan mengutip pendapat Benedict Anderson bahwa nasionalisme itu bersifat imajinasi.

Anderson adalah seorang sejarawan dan antropolog yang telah sejak lama meneliti tentang Indonesia. Dalam bukunya berjudul Imagined Communities, Anderson mencoba menggali nasionalisme dari akar budayanya dan asal mula kesadaran nasional.

Zulhajar mengatakan bahwa nasionalisme itu bersifat imajiner. MBG akan menciptakan generasi yang mempunyai kemampuan berimajinasi.

Menurut Icul, komunitas imajiner yang yang digambarkan Anderson penekanannya pada isi kepala.

“Berita bohong dan propaganda yang kita konsumsi bisa merusak imajinasi nasionalisme kita. Kebohongan yang berulang bisa menjadi kebenaran. Saat ini semua selera dan citarasa kita ditentukan oleh media,” ujar Icul.

Kepada para peserta dialog kebangsaan yang mayoritas adalah mahasiswa, Icul mengingatkan bahwa ilmu propdanda melahirkan disinformasi.

Ketua umum IKA FISIP Unhas yang juga Bupati Bone periode 2013-2023, Dr H.A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si tampil sebagai pembicara dengan materi berjudul, “Peran Pemerintah dalam Membangun Nasionalisme Melalui Pendidikan dan Literasi Informasi”.

Puang Baso, panggilan akrab Fahsar M. Padjalangi, mengawali materinya dengan pertanyaan retoris, “Sejauh mana nasionalisme kita saat ini”?

Menurut Puang Baso, paradigma nasionalisme punya fase dan gaya masing-masing. Setelah kemerdekaan lahirlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan realitas masyarakat Indoensia yang mejemuk.

Selanjutnya, pada masa Orde Baru lahirlah slogan cinta produksi dalam negeri. Pada masa itu orang tidak bisa menjadi pejabat kalau tidak lulus penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

“Karena nasionalisme mulai pudar di kalangan masyarakat saat ini, maka banyak mahasiswa bahkan sarjana yang sudah tidak hafal Pancasila,” ujar Puang Baso.

Menurutnya, rasa nasionalisme menurun karena kepentingan bangsa cenderung dinomorduakan.

Akibat dari rasa nasionalisme yang memudar, lanjut Puang Baso, menyebabkan kita kehilangan sense of belonging, rasa memiliki kebangsaan ini menjadi lemah.

“Saya minta idealisme adik-adik terus dijaga karena masih murni,” pesan Puang Baso.

Perkembangan masyarakat yang berlangsung sangat dinamis sering kali melahirkan gejolak.

Menurut Puang Baso, untuk meredakan gejolak pemerintah harus tampil sebagai perekat dan pemberi solusi atas setiap permasalahan.

“Jangan biarkan persoalan berkembang menjadi membesar karena susah diatasi. Penyebabnya bisa karena berita bohong dibenarkan dan berita benar disalahkan,” ujar Puang Baso.

Ia membagi pengalamannya ketika menjadi bupati Bone selama 10 tahun. Selama kepemimpinannya, Puang Baso selalu membangun relasi dengan media dan LSM untuk mendapatkan informasi yang akurat sekaligus memberikan informasi yang benar tentang berbagai hal yang terkait dengan pemerintahan.

Pemateri terakhir adalah Nur Thamsil Thahir, pemimpin Redaksi Tribun Timur. Materi yang dibawakan berjudul, “Peran Media dan Masyarakat Sipil dalam Memperkuat Nasionalisme Digital”.

Secara tegas Thamsil mengatakan tidak sepakat terhadap istilah berita hoax, karena menurutnya dari perspektif jurnalistik semua berita sudah melalui proses verifikasi.

Media dalam melaporkan sebuah peristiwa, kata Thamsil, memberitakan apa adanya. Itulah yang disebut objektif.

Selian itu, ia juga menjelaskan tentang realitas subjektif, yaitu seseorang hanya mau percaya apa yang dia yakini.

Realitas ketiga yang dia jelaskan adalah intersubjektif. Yaitu, pemahaman dan kesepakatan bersama tentang sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran oleh sekelompok orang, bukan karena sifatnya yang objektif secara fisik, tetapi karena persetujuan kolektif atas keberadaannya. (rus)