KABARIKA.ID, MAKASSAR – Hasil survei yang dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bekerja sama dengan lembaga independen Parameter Publik Indonesia (13 Oktober – 8 Desember 2025) terhadap 3.566 responden itu menunjukkan tren membaik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Ras MD, memaparkan sembilan unsur yang dinilai, dengan biaya/tarif pelayanan menjadi satu-satunya unsur berkategori “Sangat Baik”.

“IKM ini refleksi kerja pelayanan kita. Hasilnya murni dari persepsi publik,” tegas Ras MD dalam paparannya di Hotel Novotel Makassar, Rabu (17/12/2025).

Beberapa unit layanan mencatatkan prestasi gemilang. Puskesmas Bara-Baraya meraih nilai tertinggi (98,906), disusul Puskesmas Maccini Sawah (96,685). Di tingkat kecamatan, Ujung Tanah menjadi terbaik dengan skor 96,366.

Namun, sejumlah kecamatan seperti Biringkanaya, Tamalate, dan Manggala masih berada di kategori “Kurang Baik” karena sistem pelayanannya dinilai perlu pembenahan serius.

“Ini bukan camatnya yang kurang baik, tetapi sistem pelayanannya,” jelas Ras MD.

Merespons hasil survei, Wali Kota Munafri Arifuddin memberikan instruksi tegas untuk percepatan perbaikan. Ia mewajibkan seluruh OPD merespons setiap aduan masyarakat, termasuk yang masuk melalui aplikasi *Lontara Plus*, maksimal dalam waktu 2×24 jam.

“Fast response ini kunci. Masyarakat tidak butuh jawaban panjang, mereka butuh kepastian dan solusi,” tegas Munafri.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian layanan di tingkat kelurahan, kecamatan, puskesmas, dan sekolah, serta mendorong transformasi budaya kerja ASN. Munafri meminta aparatur beralih dari rutinitas administratif menjadi pekerja yang proaktif dan solutif.

“Birokrasi Makassar harus jadi bagian dari solusi, bukan masalah. Kepala OPD bukan sekadar administrator anggaran, tapi pengambil keputusan yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia menginstruksikan agar ego sektoral ditinggalkan dan koordinasi lintas OPD diperkuat untuk menghindari praktik saling lempar tanggung jawab.

Survei ini menyoroti beberapa pekerjaan rumah, terutama pada unsur sarana prasarana dan waktu pelayanan. Ras MD juga mengingatkan bahwa banyak unit layanan yang skornya berada di ambang batas kategori, sehingga rawan turun jika tidak dibenahi.

Rekomendasi utama meliputi pemenuhan sarana prasarana yang layak, akses bagi disabilitas, optimalisasi waktu layanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan sistem pengaduan terpadu.

Transformasi digital juga menjadi fokus. Saat ini, pengguna aktif aplikasi *Lontara Plus* baru sekitar 42 ribu atau kurang dari 2% populasi Makassar, sehingga perlu optimalisasi lebih lanjut.

Dengan refleksi ini, Pemkot Makassar menegaskan komitmen untuk menjadikan suara publik sebagai kompas perbaikan berkelanjutan menuju pelayanan yang lebih responsif dan berdampak nyata. (*)