KABARIKA.ID, MAKASSAR – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengundang sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait, untuk melakukan rapat koordinasi penanganan kasus kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Papua Tengah, Rabu siang (2/08/2023) di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri dan pejabat yang diundang adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M, dan Kepala Bulog Budi Waseso.
Wapres selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau yang juga disebut Badan Pengarah Papua (BPP), ingin memastikan upaya percepatan penanganan bencana kekeringan dan kelaparan di wilayah tersebut.
“Agenda utama rapat internal tersebut adalah mengoordinasikan upaya percepatan penanganan bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda Papua Tengah,” ujar Juru Bicara Wakil Presiden RI Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Rabu (2/08/2023).
Masduki mengatakan, rapat ini juga sebagai tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo, agar bencana kelaparan di Papua Tengah itu cepat teratasi.
Pemerintah, kata Masduki, juga ingin memastikan peristiwa seperti di Papua Tengah tersebut tak terjadi di tempat lain.
Masduki mengatakan, peristiwa kekeringan atau kemarau panjang telah menyebabkan sejumlah tanaman yang menjadi makanan pokok, seperti umbi-umbian, gagal panen di Distrik Lambewi, Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
“Menurut laporan pemerintah setempat, kondisi inilah antara lain yang menjadi sebab terjadinya kelaparan di sana. Wapres menggelar rapat internal fokus membahas percepatan penanganan dampak dari kekeringan tersebut,” ujar Masduki.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kurang lebih 7.500 warga terdampak bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Hal ini berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Puncak per Minggu (30/7/2023).
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, kemarau berkepanjangan diiringi cuaca dingin ekstrem memicu terjadinya gagal panen warga Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Kondisi tersebut membuat warga kesulitan mendapatkan bahan makanan dan air bersih, hingga dilaporkan lima orang dewasa dan seorang bayi meninggal dunia karena diduga diare dan dehidrasi.
“Penanganan darurat yang telah dilakukan meliputi penyelidikan epidemiologi kepada para korban yang meninggal dunia oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Selain itu, distribusi bantuan makanan dan obat-obatan serta penyuluhan kesehatan juga dilakukan secara berkala,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran persnya, Senin (31/7/2023).
Muhari mengatakan, pemerintah pusat juga turut memberi perhatian dalam penanganan darurat kekeringan di kawasan Pegunungan Tengah Papua itu.
Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bertolak ke Kabupaten Papua Tengah pada Rabu dini hari (2/08/2023) .
Tim akan membawa dan menyerahkan langsung dukungan logistik serta peralatan kepada pemerintah daerah setempat.
Sementara itu, pengamat pertanian dari Universitas Papua, Dr Mulyadi, mengatakan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi lebih dini permasalahan kelaparan yang berulang, khususnya di daerah-daerah rawan kekeringan, seperti di pegunungan Papua Tengah.
Dia menegaskan, pengiriman bantuan pangan oleh pemerintah tidak cukup menyelesaikan masalah tersebut.
“Pemerintah perlu memikirkan solusi yang sifatnya jangka panjang, seperti melakukan riset dan perkembangan inovasi di bidang pertanian agar petani di daerah Papua lebih diberdayakan,” ujar Mulyadi. (rus)
