KABARIKA.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, meminta pemerintah menghentikan kebijakan penambahan kuota impor gula kristal mentah (GKM) pada 2027. Pasalnya, produksi gula konsumsi nasional pada 2026 dinilai sudah mencukupi kebutuhan masyarakat atau dalam kondisi surplus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Soemitro ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar capaian swasembada gula dipercepat. Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada gula impor mengingat masih banyak potensi lahan dan kemampuan petani yang dimiliki. Karena itu Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan gula dari produksi dalam negeri.
Presiden Prabowo bahkan telah memangkas target swasembada gula dari empat tahun menjadi dua tahun. Hal itu disampaikan Presiden dalam Panen Raya Tebu di Malang, Jawa Timur, pada 17 Juli 2026.
“Tadi Menteri Pertanian melaporkan kepada saya program kita sekarang adalah 100 ribu hektare per tahun. Dengan demikian akan dicapai dalam empat tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, ‘Pak, kita bisa dalam dua tahun’,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, percepatan swasembada gula merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat kemandirian pangan nasional. Target dua tahun tersebut ditempuh melalui peremajaan tebu seluas 100 ribu hektare per tahun dan modernisasi budi daya.
Sejalan dengan target itu, Soemitro menilai orientasi kebijakan harus bergeser dari impor ke penguatan produksi dalam negeri.
“Jangan lagi berorientasi pada penambahan impor kalau produksi dalam negeri sudah cukup, untuk apa impor ditambah?” ujar Soemitro, Senin, 9 November 2026.
Soemitro menekankan kebijakan impor tidak perlu dilakukan mengingat produksi nasional mampu memenuhi permintaan pasar. “Sebaliknya momentum surplus produksi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat industri gula nasional dan melindungi petani tebu rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah bukan lagi bagaimana menambah pasokan melalui impor, melainkan bagaimana memastikan gula produksi dalam negeri terserap secara optimal.
“Yang perlu digarisbawahi adalah produksi gula tahun ini cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat,” katanya.
Soemitro mengingatkan, penambahan kuota impor di tengah kondisi produksi nasional yang mencukupi justru berpotensi menciptakan kelebihan pasokan di pasar domestik.
“Kondisi tersebut dapat menekan harga dan mengganggu penyerapan gula hasil produksi petani tebu dalam negeri,” katanya.
Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan impor terhadap keberlangsungan usaha petani. Sebab, ketika gula impor terus masuk sementara produksi dalam negeri mencukupi, petani berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Karena itu, APTRI secara tegas meminta pemerintah tidak menambah kuota impor GKM pada 2027. Bahkan, apabila neraca gula nasional menunjukkan produksi dalam negeri tetap mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, impor seharusnya dihentikan.
“Jangan sampai ketika petani dan pabrik gula dalam negeri sudah mampu memproduksi gula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah justru membuka keran impor lebih besar. Ini tentu tidak memberikan kepastian bagi petani tebu,” tegasnya.
Soemitro menilai, kebijakan penghentian impor ketika produksi domestik mencukupi merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani tebu nasional. Selain menjaga kepastian pasar, langkah tersebut juga akan mendorong industri gula dalam negeri semakin kuat dan mandiri.
“Dengan produksi yang sudah mencukupi, prioritas pemerintah semestinya beralih dari membuka keran impor menjadi memastikan hasil produksi gula petani dalam negeri terserap di pasar,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada gula nasional. Hal itu disampaikan Amran saat kunjungan kerja di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Rabu, 26 Agustus 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Mentan meninjau pengembangan areal tebu baru di Lampung yang telah mencapai sekitar 30 ribu hektare. “Moga-moga bisa (produksi) 100 ton satu hektare,” ujar Mentan Amran saat itu.
Mentan Amran juga menyebut sekitar 86 persen tanaman tebu rakyat atau plasma membutuhkan peremajaan. Untuk itu pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun guna membongkar tanaman lama dan menggantinya dengan tebu baru yang lebih produktif.
“86 persen itu plasma, tebu rakyat yang tidak layak, dibongkar. Sehingga Bapak Presiden perintahkan, kami diberi anggaran Rp1,7 triliun untuk membongkar plasma-plasma ini menjadi tebu baru,” kata Mentan Amran.
“Kalau itu terjadi, insya Allah kebutuhan gula putih bisa cukup, bahkan lebih,” ujarnya.
