KABARIKA.ID, MUNICH — Kepala badan intelijen Latvia, Egils Zviedris mengatakan, Rusia tidak akan mengakhiri militerisasi ekonominya setelah perang Ukraina berakhir, sebagaimana dilansir kantor berita AFP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penegasan itu disampaikan Zviedris di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, yang berakhir pada Minggu (15/02/2026).
“Potensi agresivitas Rusia ketika perang Ukraina berakhir akan bergantung pada banyak faktor, seperti bagaimana perang berakhir, apakah perang dibekukan atau tidak, dan apakah sanksi tetap berlaku,” ujar Zviedris.
Beberapa pengamat percaya bahwa Rusia telah sepenuhnya menerapkan ekonomi perang dan melakukan mobilisasi militer penuh, sehingga akan sulit bagi Rusia untuk membalikkan arah, dan ini dapat mendorong Moskow untuk melancarkan serangan lebih lanjut terhadap wilayah Eropa.
Zviedris mengatakan bahwa pencabutan sanksi saat ini akan memungkinkan Rusia untuk mengembangkan kapasitas militernya lebih cepat.
Ia mengakui bahwa Rusia telah menyusun rencana militer yang berpotensi untuk menyerang Latvia dan negara-negara Baltik tetangganya.
Meski demikian, Zviedris mengatakan bahwa Rusia tidak menimbulkan ancaman militer bagi Latvia saat ini.
“Fakta bahwa Rusia telah membuat rencana untuk menyerang negara-negara Baltik, seperti halnya rencana untuk banyak hal lainnya, tidak berarti Rusia akan menyerang,” lanjut Zviedris.
Namun, negara tersebut juga menghadapi ancaman lain dari Moskow, khususnya serangan siber, menurut lembaga intelijen yang dipimpinnya.
Badan Keamanan Siber (SAB) Latvia baru-baru ini menulis dalam laporan tahunannya tahun 2025, bahwa Rusia merupakan ancaman siber utama bagi Latvia, karena tujuan strategis yang lebih luas serta dukungan kuat Latvia terhadap Ukraina.
Ancaman tersebut telah meningkat secara signifikan sejak invasi skala penuh Moskow ke Ukraina pada 2022, menurut laporan tersebut.
SAB juga memperingatkan bahwa Rusia berupaya mengeksploitasi dugaan keluhan minoritas berbahasa Rusia di Baltik, khususnya di Latvia.
Kementerian Luar Negeri Rusia telah berulang kali mengklaim sedang mempersiapkan kasus terhadap Latvia, Lituania, dan Estonia di Mahkamah Internasional PBB terkait hak-hak minoritas berbahasa Rusia
“Tujuan litigasi adalah untuk mendiskreditkan Latvia di tingkat internasional dan memastikan tekanan internasional jangka panjang terhadap Latvia, untuk mengubah kebijakannya terhadap Rusia dan penduduk berbahasa Rusia,” kata laporan itu.
Pada tahun 2025, sekitar 23 persen dari 1,8 juta penduduk Latvia mengidentifikasi diri sebagai etnis Rusia, menurut kantor statistik nasional.
Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, otoritas Latvia memutuskan untuk mewajibkan penutur bahasa Rusia yang tinggal di negara itu untuk mengikuti ujian guna menilai pengetahuan mereka tentang bahasa Latvia, dan mereka yang gagal berisiko dideportasi. (arabnews/rus)
