Oleh: Muliadi Saleh
Direktur Eksekutif Lembaga SPASIAL
Pemerhati Pangan Nasional
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Satu tahun telah berlalu sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memulai perjalanan mereka memimpin negeri ini.
Satu tahun yang terasa panjang sekaligus singkat; penuh gejolak, wacana, harapan, dan kenyataan yang bergulir di ladang politik, ekonomi, dan kehidupan rakyat sehari-hari. Waktu setahun ini bukan sekadar angka dalam kalender kekuasaan, tetapi semacam cermin besar yang memantulkan wajah bangsa—tentang apa yang telah kita capai, dan apa yang masih harus kita benahi bersama.
Kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal keberanian memberi perintah, tapi tentang kesungguhan untuk menepati janji. Pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan hal itu sejak awal: bergerak cepat dengan tekad yang kuat untuk mewujudkan swasembada pangan nasional dan memperkuat fondasi kemandirian bangsa. Dari podium istana hingga lumpur sawah di pelosok negeri, suara yang sama bergema—kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, memberi makan rakyat sendiri, dan suatu hari nanti, memberi makan dunia.
Kita menyaksikan bagaimana Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Dr. Andi Amran Sulaiman menjelma menjadi mesin kerja yang efektif. Dalam tempo yang singkat, capaian besar diraih: target swasembada yang semula dirancang untuk empat tahun berhasil dicapai hanya dalam satu tahun. Produksi beras nasional melonjak signifikan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang kebijakan pangan modern, impor beras benar-benar berhenti. Angka-angka itu bukan sekadar statistik keberhasilan, melainkan lambang dari kepercayaan diri bangsa yang mulai pulih setelah lama hidup dalam ketergantungan.
Namun dari keberhasilan itu, kita juga belajar tentang ‘kerapuhan sistem’ yang harus terus diperbaiki. Kita belajar bahwa swasembada bukan hanya soal panen melimpah, tetapi juga tentang keadilan distribusi dan tata kelola yang jujur. Di banyak desa, pupuk bersubsidi masih menemui berbagai masalah terkait ketersediaan, distribusi dan harga, data petani belum tertib, dan pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat. Pengadaan, pembagian dan kualitas bibit juga tak sepi dari praktek ‘ kecurangan’ serta manajemen yang belum terkelola dengan baik. Di situlah letak pekerjaan rumah kita bersama: menjaga agar semangat kedaulatan tidak digerogoti oleh praktik kecil yang menodai cita besar. Sebab keadilan pangan dimulai dari desa, dari transparansi yang tumbuh di sawah-sawah kecil, dari manajemen lokal yang jujur dan berpihak.
Kita belajar pula tentang gaya kepemimpinan dua generasi yang berpadu dalam satu layar. Prabowo membawa ketegasan, keberanian, dan semangat kemandirian yang meledak dari pengalaman panjangnya di dunia pertahanan dan nasionalisme. Sementara Gibran membawa ketenangan, efisiensi, dan energi muda yang akrab dengan dunia digital serta tata kelola modern. Dua generasi ini mungkin berbeda irama, tetapi di sanalah letak pelajaran penting: bahwa masa depan Indonesia tidak dibangun oleh satu gaya tunggal, melainkan oleh harmoni antara pengalaman dan inovasi, antara kebijaksanaan masa lalu dan keberanian masa depan.
Dalam satu tahun ini, kita juga belajar bahwa pemerintahan yang kuat tidak harus menakutkan, dan kritik bukanlah musuh. Kita melihat masyarakat mulai terbiasa mengawasi, memberi masukan, bahkan menggugat kebijakan dengan cara yang lebih terbuka. Dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang menyoal proyek- proyek strategis hingga petani yang menyuarakan tentang pupuk, sarana dan prasarana produksi. Dari mahasiswa yang menggelar diskusi publik hingga media yang memeriksa setiap janji—semuanya menjadi tanda bahwa bangsa ini mulai menuju kematangan berdemokrasi. Pemerintahan yang terbuka pada kritik justru menunjukkan keyakinan diri; bahwa kebenaran bukan monopoli, melainkan hasil dialog yang jujur antara negara dan rakyatnya.
Namun di balik segala capaian dan dinamika, satu pelajaran terbesar mungkin justru datang dari cara bangsa ini memaknai kemajuan. Kita diingatkan kembali bahwa pembangunan bukan hanya tentang gedung yang menjulang atau jalan yang membentang, tetapi tentang manusia yang merasa dihargai dan bumi yang tetap hidup. Ketika petani kembali tersenyum di sawahnya, ketika nelayan merasa aman menebar jala, ketika anak-anak desa bisa bermimpi menjadi insinyur pertanian tanpa harus meninggalkan tanahnya—di situlah kemajuan sejati mulai tumbuh. Dalam riuh rendah politik yang penuh janji dan perdebatan, satu hal menonjol dan menyala: tekad untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Sebuah mimpi besar yang tidak sekadar soal beras, jagung, atau daging; tetapi tentang martabat dan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas tanahnya sendiri, memberi makan anak-anaknya tanpa bergantung pada kapal-kapal impor yang datang dari pelabuhan jauh.
Tahun pertama ini seolah menjadi bab awal dari kitab besar kedaulatan pangan. Pemerintah menepati sebagian janji strategisnya: swasembada beras yang tadinya ditargetkan empat tahun, dilaporkan tercapai hanya dalam satu tahun. Data produksi nasional menunjukkan peningkatan signifikan, sawah-sawah di berbagai daerah kembali hidup, dan aroma panen menyebar seperti kabar baik di tengah resah dunia yang kelaparan.
Presiden Prabowo, dalam berbagai kesempatan, menyampaikan pujian kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementerian Pertanian atas kesungguhan mereka bekerja. Dari subuh hingga senja, langkah mereka menembus lumpur sawah, meninjau bendungan, menggerakkan penyuluh, dan memulihkan semangat petani yang lama terabaikan. Dalam kesederhanaan kerja lapangan itu, kita melihat bahwa kedaulatan tidak lahir dari pidato, tetapi dari peluh dan tekad di antara petak-petak tanah basah yang digarap dengan pemihakan dan kesungguhan. Menempatkan pertanian dan petani-nelayan sebagai basis dan fondasi pembangunan di negeri agraris-maritim.
Namun, di balik optimisme nasionalisme pangan—narasi “kita bisa sendiri, kita jadi eksportir”—kita juga tidak boleh abai akan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan ekologis. Sebab kita tahu, pangan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan; tanah yang lapar dan sakit tidak akan menumbuhkan padi yang subur dan sehat.
Tetapi barangkali, memang di sinilah letak pembelajaran paling berharga dari tahun pertama ini: bahwa kemandirian pangan bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan kesadaran kolektif. Ia memerlukan keseimbangan antara ambisi dan kehati-hatian, antara kecepatan produksi dan keberlanjutan alam. Kita belajar bahwa mencetak sawah baru tanpa mencetak kesadaran ekologis sama saja menanam panen semu.
Impor beras, kata Presiden, kini benar-benar tidak ada lagi. Pernyataan itu menggema dengan kebanggaan nasional. Tapi di balik euforia itu, masih ada pekerjaan rumah besar di tingkat akar rumput. Distribusi pupuk di desa-desa, manajemen penyuluhan, dan tata kelola lahan yang perlu diawasi dan dikelola dengan lebih baik. Sebab sering kali bukan pada produksi kita lemah, melainkan pada manajemen distribusi, ketepatan data, dan keberpihakan terhadap petani kecil yang menjadi tulang punggung pangan bangsa.
Di banyak tempat, petani masih menunggu sistem yang lebih adil: harga komoditi yang stabil, pupuk yang tepat waktu, dan pasar yang tidak mematikan. Mereka adalah penjaga sejati kedaulatan pangan, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Mereka menanam bukan hanya untuk hidup, tapi untuk mempertahankan hidup bangsa. Dan selama petani masih menunduk di sawah, sesungguhnya bangsa ini masih punya harapan untuk berdiri tegak di dunia.
Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran memberi kita cermin besar. Di dalamnya, kita melihat refleksi kerja, optimisme, dan tantangan yang nyata. Kita belajar bahwa kemandirian tidak bisa dideklarasikan—ia harus ditanam, dirawat, dan dipanen dengan kesungguhan. Dan dari sawah-sawah yang kembali hijau itu, kita belajar satu hal sederhana: bahwa kedaulatan pangan adalah tentang menghormati bumi, menegakkan keadilan, dan memelihara kepercayaan diri bangsa.
Dari janji ke bukti, dari sawah ke daulat—tahun pertama ini bukan sekadar capaian teknokratis, tetapi langkah spiritual bangsa menuju kemerdekaan sejati: kemerdekaan untuk memberi makan diri sendiri. Di situlah arti terdalam dari cita-cita menjadi lumbung pangan dunia: bukan untuk menaklukkan pasar global, melainkan untuk menumbuhkan martabat nasional. Sebab hanya bangsa yang mampu memberi makan dirinya sendiri yang pantas disebut berdaulat. (*)
