Memutus Warisan yang Tak Diminta: Jalan Indonesia Bebas Hepatitis

Oleh Ir. Amril Taufik Gobel, ST,IPU.,ASEAN Eng.

Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika IKA Teknik Unhas / Blogger (daengbattala.com)

“Kita sudah memiliki alat untuk mengeliminasi hepatitis,” tegas Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sembari mengingatkan bahwa dunia tetap tertinggal dari target 2030 apabila pencegahan, diagnosis, dan pengobatan tidak segera diperluas. Kalimat itu ia sampaikan ketika Laporan Hepatitis Global 2026 diluncurkan pada 28 April lalu.

Setiap 28 Juli dunia berhenti sejenak untuk mengenang seorang dokter genetika kelahiran Brooklyn, Baruch Samuel Blumberg. Pada awal 1960-an ia menelusuri sampel darah dari berbagai penjuru bumi, lalu menemukan protein asing yang kelak dikenal sebagai antigen Australia, pintu masuk menuju identifikasi virus hepatitis B pada 1967.

Tidak lama berselang lahirlah vaksin pertamanya, dan pada 1976 Blumberg menerima Hadiah Nobel Kedokteran bersama D. Carleton Gajdusek.

Peringatan tahunan ini sendiri lahir dari gerakan pasien sedunia, yang mula-mula menggelar hari kepedulian hepatitis C pada 2004, sebelum Majelis Kesehatan Dunia mengukuhkan tanggal kelahiran Blumberg lewat resolusi WHA63.18 pada Mei 2010 dan memperingatinya secara resmi sejak 2011, sebagaimana dirangkum dalam catatan sejarahnya.

Tanggal ulang tahun seorang ilmuwan berubah menjadi tanggal ulang tahun harapan bagi ratusan juta manusia.

Tahun ini dunia mengusung tema “Hepatitis: Let’s Break It Down” atau ajakan membongkar hambatan, yang di Indonesia bergema sebagai seruan memperluas akses, memperkuat kolaborasi, dan mewujudkan eliminasi. Tema itu bukan slogan indah tanpa isi. Laporan Hepatitis Global 2026 mencatat 240 juta penduduk bumi hidup dengan hepatitis B kronik pada 2024, setara 2,9 persen populasi dunia, ditambah 47 juta orang dengan hepatitis C.

Pada tahun yang sama, 1,3 juta nyawa melayang, sekitar 1,1 juta di antaranya karena hepatitis B. Kabar baiknya nyata: infeksi baru hepatitis B turun 32 persen sejak 2015, prevalensi pada balita menyusut ke 0,6 persen, dan 85 negara sudah melampaui target 2030 untuk kelompok usia tersebut.

Kabar buruknya sama nyata: kurang dari 5 persen penyandang hepatitis B kronik menerima pengobatan, dan laju perbaikan terlalu lambat untuk mengejar tenggat.

Di kawasan Asia Tenggara, potretnya menyentuh sekaligus menggugah. Pernyataan WHO regional pada 28 Juli 2026 menyebut 43 juta orang hidup dengan hepatitis B dan 8 juta dengan hepatitis C, sementara lebih dari 200.000 jiwa hilang setiap tahun akibat sirosis dan kanker hati.

Cakupan imunisasi hepatitis B tiga dosis mencapai 92 persen, sebuah prestasi kolektif yang layak dirayakan. Namun dosis pertama dalam 24 jam pertama kehidupan baru menjangkau 58 persen bayi, cakupan pengobatan hepatitis B tertahan di angka 0,1 persen, hepatitis C di 11 persen, dan hanya satu dari sepuluh penyandang infeksi kronis yang mengetahui statusnya.

Maladewa membuktikan bahwa kemustahilan itu semu ketika pada 2025 negara kecil tersebut menjadi yang pertama di dunia divalidasi untuk eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke bayi.

Indonesia berdiri persis di titik paling menentukan dari cerita ini. Kementerian Kesehatan menempatkan negeri ini pada peringkat keempat dunia untuk beban hepatitis B, dan laporan WHO memasukkan Indonesia ke dalam sepuluh negara yang menanggung 69 persen kematian akibat hepatitis B sedunia pada 2024.

Survei Kesehatan Indonesia 2023 memperkirakan 6,7 juta penduduk mengidap hepatitis B dan 2,5 juta mengidap hepatitis C. Angka yang paling memilukan justru bukan angka kematian, melainkan angka ketidaktahuan: sekitar 90 persen pengidap hepatitis di Indonesia tidak menyadari dirinya terinfeksi, dan cakupan pemeriksaan pada ibu hamil baru menyentuh 71,6 persen sampai 2025.

Mereka bekerja, menikah, membesarkan anak, dan tertawa seperti kita semua, sementara sebuah organ seberat satu setengah kilogram di sisi kanan perut menanggung luka yang tak pernah bersuara. Hati memang organ paling setia sekaligus paling pendiam; ia baru mengeluh ketika kerusakannya sudah menyerupai batu.

Tantangan ke depan berdiri di atas panggung ekonomi yang tidak ramah. Pendanaan kesehatan global sedang mengetat, dan WHO secara terbuka meminta setiap negara membangun kemandirian pembiayaan domestik.

Di dalam negeri, ruang fiskal harus dibagi ke banyak prioritas: APBN 2026 menetapkan belanja negara Rp3.842,7 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan alokasi kesehatan Rp244 triliun, sementara anggaran kesehatan itu sudah lebih dulu terikat pada bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa, gizi ibu dan balita, serta Cek Kesehatan Gratis untuk 130,3 juta peserta.

Ekonomi nasional memang menunjukkan daya tahan, dengan pertumbuhan 5,61 persen pada triwulan I 2026 menurut Badan Pusat Statistik. Namun bagi keluarga di pesisir Nusa Tenggara atau pedalaman Papua, pertumbuhan itu belum tentu berarti ongkos perjalanan ke rumah sakit rujukan menjadi terjangkau. Beban ganda inilah musuh sesungguhnya: virus yang diam, ditambah biaya yang berisik.

Jalan keluarnya justru tidak menuntut penemuan baru, hanya keberanian menata ulang yang sudah kita miliki.

Pertama, jadikan Cek Kesehatan Gratis sebagai gerbang massal penapisan hepatitis, karena program yang sudah menjangkau puluhan juta warga jauh lebih murah dijadikan pintu deteksi ketimbang membangun kanal baru.

Kedua, kunci kemenangan terletak di ruang bersalin: setiap ibu hamil wajib diperiksa saat pemeriksaan kehamilan, setiap bayi berhak menerima vaksin hepatitis B dalam 24 jam pertama, dan bayi dari ibu positif berhak atas imunoglobulin sementara ibunya berhak atas antivirus tenofovir.

Pemerintah telah menyiapkan 1.410 layanan tenofovir di 206 kabupaten/kota; tugas kita memastikan tidak satu pun ibu tertinggal.

Ketiga, obat hepatitis C generasi baru mampu menyembuhkan lebih dari 95 persen pasien, tetapi layanannya masih terpusat di 71 rumah sakit pada 56 kabupaten/kota.

Mendorong pengobatan itu turun kelas ke puskesmas, dipandu telekonsultasi dengan dokter spesialis, akan mengubah kesembuhan dari hak istimewa kota besar menjadi hak seluruh warga.

Keempat, satukan pembiayaan hepatitis ke dalam jaminan kesehatan nasional dan data ke dalam sistem kesehatan digital, agar setiap hasil penapisan berujung pada pengobatan, bukan berhenti sebagai lembar laboratorium yang terselip di laci.

Selebihnya menyangkut hati kita sendiri, bukan hanya hati sebagai organ. Stigma masih membuat orang memilih tidak tahu daripada tahu lalu dijauhi tetangga, ditolak melamar kerja, atau dibisikkan di belakang punggung.

Melawan stigma jauh lebih murah daripada mengobati kanker hati, dan di sinilah peran guru, tokoh agama, kader posyandu, jurnalis, serta pembuat konten menjadi setara dengan peran dokter.

Perusahaan dapat menjadikan penapisan hepatitis bagian dari pemeriksaan tahunan karyawan. Organisasi keagamaan dapat membuka gerai vaksinasi seusai ibadah. Kampus dapat menempatkan mahasiswa kesehatan sebagai penyuluh desa.

Eliminasi hepatitis pada 2030 bukan pekerjaan satu kementerian, melainkan pekerjaan satu bangsa yang menolak kehilangan warganya secara diam-diam.

Tiga setengah tahun tersisa. Waktu sesingkat itu terasa mustahil bila diukur dari panjangnya daftar pekerjaan, tetapi terasa cukup bila diukur dari kesungguhan.

Sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa cepat ekonominya tumbuh, melainkan dari seberapa banyak anak yang dilahirkannya tanpa warisan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah.

“Tidak ada pengungkapan yang lebih tajam tentang jiwa sebuah masyarakat daripada cara masyarakat itu memperlakukan anak-anaknya,” ucap Nelson Mandela saat meluncurkan Nelson Mandela Children’s Fund pada 8 Mei 1995.

Hari ini, jiwa bangsa kita sedang diuji lewat sesuatu yang sangat sederhana: satu tetes darah untuk diperiksa, dan satu suntikan vaksin dalam dua puluh empat jam pertama kehidupan.