Oleh Ir. Amril Taufik Gobel, ST,IPU.,ASEAN Eng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika IKA Teknik Unhas / Blogger (daengbattala.com)
“Anak muda seharusnya berdiri paling depan dalam perubahan dan inovasi dunia.” Kalimat Kofi Annan itu terdengar sederhana, hampir seperti doa yang diucapkan pelan.
Namun setiap 12 Agustus, kalimat tersebut kembali menagih kita semua dengan satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan tepuk tangan: sudahkah kita benar benar memberi ruang bagi mereka yang paling banyak diminta bersabar?
Sejarah hari ini bermula jauh sebelum banyak dari kita lahir. Pada 1985, Perserikatan Bangsa Bangsa menetapkan Tahun Pemuda Internasional sebagai pengakuan resmi bahwa kaum muda bukan sekadar penonton pembangunan.
Sepuluh tahun berselang, dunia menyepakati Program Aksi Dunia untuk Pemuda yang memetakan bidang bidang genting seperti pendidikan, pekerjaan, lingkungan, hingga relasi antargenerasi.
Momentum menguat pada 1998, ketika Konferensi Dunia Para Menteri Urusan Kepemudaan di Lisbon mengusulkan satu hari khusus untuk merayakan sekaligus mengevaluasi nasib anak muda sedunia.
Usulan itu disahkan Majelis Umum PBB lewat Resolusi 54/120 pada 1999, dan peringatan pertama Hari Pemuda Internasional digelar pada 12 Agustus 2000.
Sejak itu, tanggal tersebut menjadi cermin tahunan.
Untuk 2026, PBB mengangkat tema “Different Contexts, Common Aspirations” atau konteks yang berbeda dengan cita cita yang sama, dengan perhatian khusus pada anak muda di negara kurang berkembang, negara terkurung daratan, dan negara kepulauan kecil.
Temanya jujur dan menyentuh: latar hidup boleh berbeda jauh, tetapi keinginan dasar mereka nyaris seragam, yakni martabat, pendidikan yang layak, pekerjaan yang pantas, dan suara yang didengar.
Persoalannya, dunia yang mereka warisi sedang berjalan tertatih. Organisasi Perburuhan Internasional dalam laporan Employment and Social Trends 2026 mencatat pengangguran muda global bertengger di 12,4 persen, sementara sekitar 260 juta anak muda atau seperlima populasi muda dunia tidak sedang bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan.
Angka pengangguran global memang stabil di 4,9 persen, namun kesenjangan pekerjaan menembus 408 juta orang dan 2,1 miliar pekerja masih bergantung pada pekerjaan informal tanpa perlindungan memadai. Stabilitas yang tampak di permukaan itu, seperti diingatkan laporan tersebut, jangan cepat cepat dibaca sebagai kabar baik.
Indonesia berdiri persis di tengah paradoks yang sama. Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 66,83 juta pemuda berusia 16 sampai 30 tahun pada 2025, kira kira seperlima penduduk negeri ini. Perekonomian nasional pun tumbuh cukup meyakinkan, yakni 5,29 persen pada triwulan kedua 2026.
Namun angka pertumbuhan tidak selalu berbicara dengan bahasa yang sama seperti kamar kos berukuran tiga kali tiga meter, tempat seorang lulusan sekolah kejuruan menekan tombol kirim lamaran untuk kesekian puluh kalinya.
Data ketenagakerjaan Februari 2026 memperlihatkan tingkat pengangguran terbuka nasional 4,68 persen dengan 7,24 juta penganggur, tetapi beban terberatnya ditanggung anak muda.
Kelompok usia 15 sampai 24 tahun mencatat tingkat pengangguran 16,36 persen, tertinggi di antara semua kelompok umur, sementara lulusan sekolah menengah kejuruan justru menempati posisi teratas dengan 7,74 persen.
Di luar itu, 19,44 persen anak muda usia 15 sampai 24 tahun pada 2025 tercatat tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan apa pun, sebuah angka yang memang membaik dari tahun tahun sebelumnya namun tetap menyisakan jutaan tenaga potensial yang belum tersentuh.
Tekanan itu merembes ke ruang paling pribadi. Otoritas Jasa Keuangan menemukan bahwa 48,65 persen kredit macet pinjaman daring per Maret 2026 berasal dari kelompok usia 19 hingga 34 tahun, dengan total pembiayaan menembus Rp101,03 triliun.
Di balik persentase itu tersimpan cerita cerita kecil yang jarang naik ke berita: uang kuliah yang dikejar tenggat, motor yang harus dicicil untuk bisa bekerja, atau sekadar gengsi yang dipupuk lini masa.
Sementara itu, ruang digital tumbuh nyaris tanpa rem. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat 235,26 juta pengguna internet atau 81,72 persen populasi dengan durasi akses rata rata empat sampai enam jam sehari.
Media sosial menjadi pedang bermata dua: ia bisa menjadi etalase karya, ruang belajar, dan pasar tanpa sewa, tetapi juga bisa menjadi mesin pembanding yang diam diam mengikis rasa cukup dan rasa berharga.
Di titik inilah muncul cerita yang lebih terang.
Ruang digital yang sama juga melahirkan profesi baru yang dulu belum ada namanya. Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat sekitar 17 juta konten kreator di Indonesia, dengan 8 juta di antaranya menjadikannya profesi utama dan 63 persen berpenghasilan di atas upah minimum.
Angkanya bukan sekadar hiburan di lini masa. Riset Oxford Economics yang dipaparkan pada Juli 2026 menunjukkan ekosistem kreatif YouTube menyumbang lebih dari Rp8,4 triliun terhadap produk domestik bruto dan menopang lebih dari 190 ribu pekerjaan penuh waktu sepanjang 2025, sementara 81 persen kreator Indonesia memakai kanal itu untuk membawa budaya, musik, dan karya mereka ke audiens global.
Laporan yang sama memproyeksikan nilai ekspor kreatif hingga Rp6,7 triliun per tahun bila alat penerjemahan dan sulih suara otomatis dimanfaatkan secara penuh.
Seorang anak muda di Blitar kini bisa menghidupi keluarganya dari kanal animasi, dan seorang perempuan muda di Makassar bisa memasarkan tenun ibunya tanpa perlu menyewa gerai.
Namun profesi ini masih rapuh secara kelembagaan. Penghasilan naik turun mengikuti algoritma, jaminan sosial nyaris tidak ada, dan status usaha baru mulai ditata lewat kewajiban nomor induk berusaha bagi kreator yang penghasilannya sudah melewati batas tidak kena pajak.
Tanpa pendampingan, kebijakan semacam itu berisiko dibaca sebagai beban, padahal ia bisa menjadi pintu menuju pembiayaan bank, kredit usaha rakyat, dan perlindungan hukum atas karya sendiri.
Tantangan ke depan karena itu tidak berhenti pada soal lapangan kerja. Kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri masih menganga, otomatisasi serta kecerdasan buatan mulai menggeser pekerjaan pemula yang biasanya menjadi pintu masuk anak muda, dan akses digital belum merata dengan penetrasi di wilayah Maluku dan Papua yang baru menyentuh 69,74 persen.
Yang paling luput dari perbincangan justru soal suara. Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2025 menunjukkan capaian nasional 62,88 pada 2024, namun domain partisipasi dan kepemimpinan tertinggal jauh di angka 48,24. Anak muda kita relatif sehat dan makin terdidik, tetapi paling jarang diberi kursi di meja pengambilan keputusan.
Jalan keluarnya harus sekonkret masalahnya.
Pendidikan vokasi perlu dirombak agar kurikulumnya ditulis bersama industri, bukan untuk industri, lengkap dengan magang berbayar yang layak dan sertifikasi yang diakui lintas perusahaan.
Indonesia juga pantas mempertimbangkan jaminan transisi kerja bagi lulusan baru, yakni komitmen negara memastikan setiap anak muda memperoleh pelatihan, magang, atau pekerjaan dalam hitungan bulan setelah lulus, pendekatan yang selama ini didorong ILO melalui kebijakan ketenagakerjaan muda.
Investasi perlu diarahkan ke sektor yang benar benar menyerap tenaga kerja muda seperti industri pengolahan, pertanian bernilai tambah, ekonomi hijau, pariwisata, dan ekonomi kreatif berbasis desa.
Literasi keuangan dan literasi digital sebaiknya masuk ke ruang kelas dengan bobot yang sama seriusnya dengan pelajaran wajib, sebab generasi yang mahir membuat konten tetapi rapuh mengelola utang akan terus berputar di lingkaran yang sama.
Perempuan muda membutuhkan dukungan khusus berupa penitipan anak terjangkau, pelatihan yang fleksibel, dan transportasi yang aman. Terakhir, ruang partisipasi harus dibuka lebar, mulai dari musyawarah desa, dewan pemuda daerah, sampai keterlibatan dalam perancangan anggaran, agar keterwakilan mereka berpindah dari poster kampanye ke lembar kebijakan.
Peringatan 12 Agustus bukan seremoni untuk memuji anak muda selama satu hari lalu melupakannya selama 364 hari berikutnya. Ia adalah pengingat bahwa negeri dengan puluhan juta pemuda sedang memegang bahan bakar paling berharga di dunia, dan bahan bakar itu akan menguap begitu saja bila tidak segera dinyalakan.
Setiap anak muda yang diberi pelatihan, modal kecil, mentor yang sabar, atau sekadar kepercayaan, sesungguhnya sedang dititipi masa depan bangsa. Mereka tidak meminta dimanjakan. Mereka hanya meminta pintu, dan kunci yang tidak dipersulit.
Maka izinkan hari ini ditutup dengan suara seorang perempuan muda yang pernah ditembak karena ingin bersekolah, dan tetap memilih percaya.
Di hadapan Majelis Pemuda PBB, Malala Yousafzai menegaskan bahwa satu guru, satu buku, dan satu pena bisa mengubah dunia.
Indonesia memiliki jauh lebih banyak dari itu. Yang tersisa hanyalah keberanian kolektif untuk memakainya.
