KABARIKA.ID, JAKARTA — Merespons tuntutan yang disampaikan melalui gelombang unjuk rasa di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir, Ketua DPR RI Puan Maharani mengumpulkan para pimpinan fraksi partai politik yang ada parlemen untuk membahas transformasi DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani itu dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta para ketua fraksi, Kamis (4/09/2025) di ruang rapat pimpinan DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” kata Puan dalam keterangan resminya.
Puan menambahkan, DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi. Prinsipnya, DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai masukan yang membangun.
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai dengan harapan rakyat.
“Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” tandas Puan.
DPR telah mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa, pada Rabu (3/09/2025), untuk berdialog mengenai kondisi bangsa pasca-aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25–31 Agustus 2025.
Minta Maaf atas Kekeliruan
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mewakili seluruh anggota DPR RI, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan para wakil rakyat selama menjalankan tugas maupun fungsinya.
Dasco menegaskan bahwa aspirasi rakyat merupakan tanggung jawab bagi seluruh anggota DPR RI. Namun begitu, dia memahami permintaan maaf saja tidak akan cukup.
“Permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Dasco dalam pertemuan tersebut.
Dasco juga mengatakan akan ada reformasi untuk DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, untuk membuat DPR RI lebih baik dan transparan.
Menurut Dasco, para pimpinan DPR sudah saling berkoordinasi untuk membahas hal yang sudah dan akan dilakukan, di antaranya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gaji dan tunjangan, serta moratorium kunjungan kerja luar negeri maupun dalam negeri.
Selain itu, dia mengatakan DPR juga akan mendukung pembentukan tim investigasi dugaan makar serta mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Dasco menambahkan bahwa DPR juga merespons tuntutan pengurangan pajak-pajak yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR. (*/mr)
