KABARIKA.ID, MAKASSAR — Di tengah peringkat Indonesia yang menempati posisi ke-17 dunia untuk polusi udara terburuk menurut Indeks Kualitas Udara (AQI), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan kritik tajam kepada pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal merespons krisis iklim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu disampaikan dalam Green Leadership Forum di Hotel Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025), yang turut dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut mendampingi Wamendagri dalam forum yang bertujuan memperkuat komitmen daerah terhadap pembangunan berkelanjutan dan upaya pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).
Dalam pemaparannya, Bima Arya menyoroti lemahnya eksekusi kebijakan iklim di lapangan, meski Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional seperti Conference of Parties (COP).
“Kalau kita rutin ikut COP tetapi tidak diumumkan secara nasional, dan tidak diturunkan secara lokal, maka kita hanya menjadi peserta seremoni. Kita butuh eksekusi nyata,” tegasnya.
Bima juga mengungkap data krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan: 170 flora dan 189 fauna Indonesia kini berstatus kritis dan terancam punah, sementara polusi udara menempatkan Indonesia dalam deretan negara dengan kualitas udara terburuk.
Dua sektor yang menurutnya paling relevan bagi pemda, yakni transportasi dan pengelolaan limbah, justru belum dikelola optimal. “Tidak semua kota punya industri besar, tapi semua punya kendaraan dan sampah. Sayangnya, belum ada satu kota pun di Indonesia yang berhasil menangani sampah dari hulu ke hilir secara paripurna,” ujar Bima.
Ia menegaskan bahwa perubahan tak akan datang lewat simbolisme. Diperlukan kepemimpinan hijau (green leadership) yang menyeluruh, inklusif, dan menyasar akar masalah di lapangan—mulai dari tata kelola, kesadaran masyarakat, hingga pelibatan sektor swasta.
“Green leadership harus melampaui kegiatan simbolik dan menjadi ekosistem perubahan di seluruh tingkatan pemerintahan,” tutupnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kritik tersebut dan menegaskan komitmennya untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang serius dalam transformasi hijau. “Pembangunan berkelanjutan bukan hanya kebutuhan, tapi tanggung jawab moral bagi generasi masa depan,” ujarnya.
Ia mengklaim bahwa Pemkot Makassar telah memulai langkah konkret, di antaranya perluasan program edukasi lingkungan, penguatan sistem bank sampah, dan pengembangan transportasi ramah lingkungan.
Munafri juga menegaskan pentingnya sinergi dari pemerintah pusat hingga kelurahan untuk menciptakan ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan. “Makassar siap menjadi kota percontohan kebijakan lingkungan hidup terintegrasi. Tentu ini butuh dukungan dari semua pihak,” tukasnya. (*)
