KABARAIKA.ID, MAKASSAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan realisasi belanja negara di wilayah Sulsel mencapai Rp36,9 triliun per 30 September 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp13,5 triliun (57,49% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah senilai Rp23,4 triliun (74,11% dari pagu).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi, menyatakan bahwa pelaksanaan belanja pemerintah pusat mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan efisiensi yang dialihkan kepada prioritas pembangunan nasional.
“Realisasi belanja ini merupakan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Angin Mammiri, dikutip Kamis (30/10/2025).
Secara rinci, realisasi Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk belanja pegawai Rp8,1 triliun, digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan lembur sekitar 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK.
Kemudian belanja barang sebesar Rp4,5 triliun, untuk operasional 763 satuan kerja di 52 kementerian/lembaga. Dan belanja modal Rp839,1 miliar, membiayai proyek infrastruktur seperti Jalan Irigasi Gilireng Kiri di Wajo, Jembatan Gantung Minasa Upa, fasilitas pelabuhan di Kalatoa dan Jinato, serta pembangunan kampus UIN Alauddin Makassar.
Serta bantuan sosial Rp78,7 miliar, disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 5 ribu penerima di 11 kabupaten/kota.
Sementara itu, realisasi Belanja Transfer ke Daerah senilai Rp23,4 triliun mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) Rp16,6 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp4,4 triliun, Dana Desa Rp1,6 triliun, serta dana turunan lainnya.
Sejumlah proyek daerah yang didanai Transfer ke Daerah telah berjalan, di antaranya Pembangunan Perpustakaan Manurung di Luwu Timur, Pembangunan Puskesmas Doi-doi di Barru, Rehabilitasi Ruang Kelas TK Pekkabata di Pinrang, dan Rekonstruksi Jalan Samping Dolog di Parepare.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel, Wibawa Pram Sihombing, mendorong pemerintah daerah untuk terus mempercepat penyerapan anggaran. “Kami terus mendorong optimalisasi penyerapan anggaran pemerintah, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dengan realisasi ini, belanja negara di Sulsel diharapkan dapat semakin mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah. (*)
