KABARIKA.ID, MAKASSAR – Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengerahkan dua strategi utama, yaitu gerakan massal tanam cabai di pekarangan dan percepatan transaksi digital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini diambil untuk mengamankan pasokan pangan sekaligus mendongkrak pendapatan daerah, memastikan daya beli masyarakat terjaga di momen tahun akhir. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam rapat puncak pengendali inflasi dan digitalisasi daerah, Rabu (3/12/2025).
Pada Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Meeting) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulsel di Kantor BI Sulsel, Makassar, menghasilkan langkah konkret antisipasi gejolak harga. Tidak hanya sekadar rapat koordinasi, forum ini langsung mendorong aksi di lapangan dengan mencontoh kabupaten yang sukses.
Wagub Fatmawati secara gamblang menyebut cabai sebagai biang kerok inflasi dan menyerukan aksi kolektif.
“Bagaimana kalau hari ini kita semua berkomitmen untuk menanam cabai bersama? Ini langkah sederhana tapi dampaknya sangat besar,” serunya, mendorong optimalisasi urban farming di setiap kabupaten/kota.
Ia menunjuk Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai role model yang patut ditiru dalam menjaga stabilitas harga.
Di sisi lain, pertemuan ini juga menjadi momentum evaluasi sekaligus akselerasi digitalisasi. Sulsel patut berbangga karena kembali dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik I TP2DD tingkat Sulawesi pada 2025, dengan Kota Makassar, Sidrap, dan Luwu juga masuk kategori terbaik regional. Prestasi ini dilengkapi dengan Bank Sulselbar yang meraih Peringkat 4 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik Nasional.
Namun, Wagub mengingatkan, gelar bukanlah tujuan akhir. “Tantangannya adalah memastikan manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Fatmawati.
Oleh karena itu, program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) akan didorong lebih masif untuk menciptakan tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel.
Ketua Harian TPID Sulsel, yang Juga Sekda Sulsel Jufri Rahman, memaparkan langkah teknis yang wajib dieksekusi daerah, mulai dari optimalisasi cold storage, pembangunan pabrik es mini di pelabuhan, hingga penggunaan teknologi ozon untuk memperpanjang usia simpan sayur.
Ia pun menekankan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang lebih intens dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.
Sementara itu, data dari Bank Indonesia mengonfirmasi situasi yang relatif terkendali. Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rezki Ernadi Wimanda, melaporkan Sulsel mengalami deflasi 0,07% (mtm) pada November 2025, setelah inflasi 0,10% di bulan sebelumnya. Inflasi tahunan Sulsel masih dalam koridor target nasional.
“Stabilitas ini didukung oleh pasokan hortikultura, beras, ikan, dan cabai rawit yang terjaga. Kenaikan harga emas dan daging ayam ras sempat menahan laju deflasi,” jelas Rezki.
Ia juga menegaskan bahwa digitalisasi merupakan peluang emas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen Bersama dan Tindak Lanjut
Rapat ditutup dengan tiga komitmen inti:
1. Menjaga pasokan dan harga pangan strategis jelang Nataru.
2. Mempercepat implementasi digitalisasi pembayaran daerah.
3. Memperkuat sinergi seluruh jajaran TPID dan TP2DD di tingkat tapak.
Seluruh kepala daerah diinstruksikan untuk segera menjalankan rencana aksi dan melaporkan progresnya, memastikan langkah antisipasi ini tidak hanya menjadi wacana di ruang rapat, tetapi nyata di pasar dan kantong masyarakat Sulsel. (*)
