Penulis: Muliadi Saleh, Esais Reflektif dan Arsitek Kesadaran Sosial
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
JIKA energi adalah urat nadi kekuasaan, maka selama ini Indonesia masih hidup dengan infus dari luar negeri. Fakta telanjang itu diakui negara sendiri bahwa impor BBM masih berkisar 30 juta kiloliter per tahun, terutama solar dan bensin.
Angka ini bukan sekadar statistik perdagangan, melainkan penanda rapuhnya kedaulatan. Setiap barel impor adalah ruang intervensi yang dibiarkan terbuka.
Arahan Presiden yang disampaikan Bahlil menandai perubahan mendasar bahwa kedaulatan energi tanpa kompromi, ketahanan sebagai pagar, dan swasembada sebagai garis akhir.
Namun, yang membuat fase ini menarik. Atau bahkan ‘mengganggu status quo’ adalah pergeseran episentrum energi nasional. Dari perut bumi ke permukaan tanah pertanian.
Pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) bukan seremoni kosong. Masuknya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke dalam DEN adalah sinyal keras bahwa green energy Indonesia tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap,
melainkan sebagai strategi utama.
Pertanian tidak sekadar penyedia pangan, tetapi calon tulang punggung energi terbarukan.
Data menunjukkan arahnya jelas. Saat ini, lebih dari 90 persen produksi biodiesel nasional berbasis kelapa sawit (CPO). Program mandatori biodiesel—yang telah melampaui B35 dan diproyeksikan ke B50—secara matematis mampu menekan impor solar hingga puluhan persen.
Pemerintah bahkan menyatakan target ambisius. Menghentikan impor solar ketika B50 berjalan penuh. Ini bukan mimpi teknokratik, melainkan kalkulasi suplai–demand yang berbasis kapasitas domestik.
Namun cerita green energy tidak berhenti di sawit. Tebu telah lama menjadi sumber bioetanol, meski kontribusinya masih tertahan oleh persoalan produktivitas dan tata niaga. Yang kini mulai didorong agresif adalah singkong (ubi kayu)—komoditas yang selama ini dipinggirkan dalam diskursus energi.
Padahal, singkong memiliki rasio konversi bioetanol yang tinggi, adaptif di lahan marjinal, dan tidak berkompetisi langsung dengan pangan pokok seperti beras. Dalam bahasa strategi energi: murah, fleksibel, dan lokal.
Indonesia, sebagai negara agraris, sesungguhnya memiliki keunggulan struktural. Lahan, biomassa, dan tenaga kerja tersedia. Yang selama ini kurang adalah keberanian politik untuk menjadikan bioenergi sebagai arus utama, bukan sekadar proyek demonstratif. Di titik inilah DEN diuji.
Mampukah ia menyatukan kebijakan energi, pertanian, industri, dan fiskal dalam satu tarikan napas panjang?
Green energy juga bukan semata soal emisi dan iklim. Ia adalah soal ekonomi politik desa dan pertanian.
Hilirisasi biofuel berarti pabrik, rantai pasok, dan nilai tambah yang tinggal di dalam negeri. Petani tidak lagi hanya penonton transisi energi global, tetapi aktor utama. Setiap liter biodiesel adalah hasil kerja ladang. Setiap pengurangan impor adalah penguatan rupiah dan peningkatan martabat bangsa.
Jika selama ini transisi energi sering terdengar abstrak—dipenuhi istilah panel surya dan karbon—maka pendekatan Indonesia justru membumi yakni energi yang tumbuh dari tanah sendiri. Inilah green energy dengan aksen Nusantara.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah bisa, melainkan apakah negara cukup berani. Sebab di hadapan pilihan antara terus menyembah impor atau memerdekakan energi lewat pertanian, sejarah jarang memberi kesempatan dua kali.
___________
Muliadi Saleh:
“Menulis Makna, Membangun Peradaban
