KABARIKA.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kualitas penilaian kinerja pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Tingkat Pusat dalam Rangka Penguatan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 16–17 April 2026 di Depok, Jawa Barat.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Fauzan Hasan, dalam sambutannya menegaskan bahwa stunting merupakan isu strategis nasional yang memerlukan intervensi terintegrasi lintas sektor. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting sebesar 14,2 persen pada tahun 2029 dan terus menurun hingga 5 persen pada tahun 2045.
“Penilaian kinerja daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan aksi konvergensi berjalan optimal, terukur, dan berdampak nyata agar mendorong daerah meningkatkan kualitas program,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, sebanyak 197 kabupaten/kota telah mencapai kategori berkinerja baik, sementara sebagian besar lainnya masih berada pada kategori sedang dan kurang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi, pendampingan, serta penyempurnaan metodologi penilaian guna mencapai target peningkatan jumlah daerah berkinerja baik pada tahun 2026 dan 2027.
Semantara dalam laporan Ketua panitia yang disampaikan oleh Heri Supriyanto selaku Koordinator Kesehatan Direktorat SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mereviu 31 indikator kinerja daerah pada enam kelompok sasaran percepatan penurunan stunting, menyepakati metode penilaian kinerja tahun 2026 yang lebih objektif dan transparan, serta menyusun rencana kerja kolaboratif antar kementerian/lembaga.
“Melalui forum ini diharapkan terbangun kesepahaman dalam penyempurnaan indikator, metode penilaian, serta langkah tindak lanjut yang konkret dalam meningkatkan kinerja daerah,” jelasnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian/lembaga, yaitu Firial dari Kementerian PPN/Bappenas, Dakhlan Choeron dari Kementerian Kesehatan, Deva Kurniawan Rahmadi dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta Ismi Nurmawati dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Tidak kurang dari 50 peserta dan undangan hadir dalam kegiatan ini. Adapun peserta yang hadir berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain perwakilan Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Kementerian Kesehatan. Selain itu, turut hadir tenaga ahli dan pejabat teknis yang terlibat langsung dalam percepatan penurunan stunting, serta perwakilan lembaga terkait lainnya.
Melalui kegiatan ini, Kemendagri menekankan pentingnya penguatan sistem penilaian berbasis digital melalui Web Aksi Bangda, peningkatan kualitas dan validitas data, serta ketepatan waktu pelaporan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif.
Dalam sesi paparan, Imam Muttaqin, Tenaga Ahli INEY Bangda Kemendagri, menyampaikan proyeksi capaian kinerja daerah dalam percepatan penurunan stunting. Ia menjelaskan bahwa target tahun 2026 ditetapkan sebesar 412 kabupaten/kota berkinerja baik, dengan capaian sementara per 31 Januari 2025 sebesar 252 kabupaten/kota.
“Sehingga capaian akumulasi sampai tahun 2026 diproyeksikan mencapai 449 dari target 609 kabupaten/kota berkinerja baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pada tahun 2027 ditargetkan tambahan 411 kabupaten/kota berkinerja baik, sehingga target akumulatif nasional mencapai 1.020 kabupaten/kota.
Imam Muttaqin menekankan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan jumlah kabupaten/kota berkinerja baik secara signifikan pada tahun 2026.
Hal tersebut diyakini dapat terwujud melalui penguatan sinergi lintas sektor yang saat ini terus dibangun, khususnya dalam memperkuat tata kelola penilaian kinerja daerah.
Dengan upaya tersebut, percepatan penurunan stunting diharapkan semakin optimal dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (*)
