KABARIKA.ID, BLITAR — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah memperkuat perlindungan terhadap peternak ayam ras petelur rakyat melalui pengawalan tata kelola perunggasan dari hulu hingga hilir. Selain membantu menekan biaya produksi melalui penyaluran jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Kementerian Pertanian (Kementan) juga memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha integrator agar kegiatan budidaya dan peredaran telur berjalan sesuai ketentuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengawalan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Regulasi ini menjadi salah satu instrumen untuk menjaga tata kelola usaha perunggasan, termasuk pengaturan peran pelaku usaha integrasi, koperasi, dan peternak.
Dukungan pemerintah dirasakan langsung oleh peternak rakyat di Blitar. Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Asuti, mengatakan penyaluran jagung SPHP membantu peternak menghadapi tingginya harga bahan baku pakan di pasaran. Saat ini, harga jagung di luar program SPHP mencapai Rp7.800–Rp7.900 per kilogram, sedangkan jagung yang diperoleh melalui Bulog sebesar Rp5.000 per kilogram.
“Jagung yang di luar itu kita belinya sudah Rp7.800-Rp7.900 saat ini. Sedangkan kita membeli kepada Bulog harganya Rp5.000. Makanya ini sangat membantu kami,” ujar Yesi di Blitar, Kamis (5/11/2026).
Meski demikian, Yesi mengatakan harga jagung yang lebih terjangkau belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan peternak. Pasalnya, harga telur di tingkat peternak juga sedang mengalami tekanan sehingga biaya produksi masih sulit tertutupi.
“Walaupun dengan harga telur yang saat ini masih jatuh, dengan harga jagung Rp5.000 pun kami masih merugi. Tapi minimal ini bisa membantu kami untuk melanjutkan hidup,” katanya.
Selain persoalan pasokan dan harga pakan, peternak juga meminta pemerintah memastikan pengaturan usaha integrator berjalan sesuai ketentuan. Yesi menjelaskan, aspirasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Mentan Amran dalam pertemuan dengan perwakilan peternak di Jakarta pada 27 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Mentan Amran meminta agar persoalan yang disampaikan peternak dibahas lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Menurut Yesi, tindak lanjut pembahasan itu kemudian disampaikan melalui surat kepada pihak integrator.
“Alhamdulillah tanggal 27 kita diundang ke Jakarta dan kami berkesempatan menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri. Kemudian Bapak meminta untuk membahas ini dengan Bapak Dirjen. Kami difasilitasi untuk bertemu dengan Bapak Dirjen dan juga bapak-bapak yang berkepentingan di situ,” jelasnya.
Menurutnya, tindak lanjut dengan Kementan tersebut penting untuk menjaga ruang pasar bagi peternak rakyat. Ia berharap produksi telur peternak mandiri tetap memiliki akses yang memadai ke pasar rakyat, sementara kegiatan usaha integrator dijalankan sesuai koridor regulasi.
“Kalau memang menurut Permentan 10 Tahun 2024 ini budidayanya untuk ekspor, harusnya memang tidak dijual di pasar becek. Biarkan pasar becek itu adalah produksi dari telur-telur kami peternak rakyat,” ujarnya.
Namun, Yesi menegaskan bahwa tindak lanjut kebijakan harus disertai pengawasan di lapangan agar ketentuan yang telah disampaikan kepada pelaku usaha benar-benar dijalankan.
Hal senada disampaikan Eti Marlina, Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri BKTMT yang menaungi asosiasi dan koperasi peternak di Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek. Eti yang juga Ketua Koperasi BPKB Bina Peternak Karya Bersama mengapresiasi dukungan pemerintah melalui penyaluran jagung SPHP serta upaya membangun ekosistem petani dan peternak.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Pertanian, Perum Bulog dan jajaran atas penyaluran jagung SPHP SK-1, SK-2, dan SK-3. Kami berharap di tahun 2027 tetap ada penyaluran jagung SPHP dan seterusnya,” ujar Eti.
Menurut Eti, penguatan ekosistem perlu dilakukan agar kebutuhan jagung peternak dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan petani. Koperasi peternak dapat menjadi penghubung antara kelompok tani dan gapoktan yang memproduksi jagung dengan kebutuhan bahan baku pakan.
“Ekosistem yang terbentuk ini sangat baik karena kami membutuhkan jagung. Petani mikro kecil kalau ditanam bersama, nanti petani yang menanam melalui gapoktan dan akan dibeli oleh koperasi kami. Apabila koperasi kami nanti sudah berkecukupan, itu bisa dibeli oleh Perum Bulog,” jelasnya.
Pola tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus membantu peternak memperoleh pasokan jagung secara lebih berkelanjutan. Eti berharap dukungan pemerintah terhadap peternak mikro dan kecil terus dilanjutkan, terutama ketika harga telur mengalami tekanan dan pasokan pakan terbatas.
“Harapan kami semoga dengan ekosistem yang terbentuk ini, peternak mikro kecil bisa terus bertahan, bisa terus menjadi peternak yang tangguh,” katanya.
Eti juga berharap harga telur dapat kembali berada pada kisaran HAP yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp24.000–Rp26.500 per kilogram.
Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan menghindari persoalan yang dihadapi petani maupun peternak. Setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian untuk dicarikan penyelesaian melalui koordinasi dengan jajaran terkait.
“Kalau ada petani berteriak, ada peternak berteriak, tidak pernah kami menghindar. Kita selesaikan,” tegas Mentan Amran.
Melalui penyaluran jagung SPHP, penguatan koperasi, kerja sama produksi jagung dengan kelompok tani, serta pengawasan tata kelola usaha integrator, Kementan mendorong ekosistem perunggasan yang lebih seimbang. Pemerintah ingin memastikan petani memperoleh kepastian pasar, peternak rakyat mendapatkan akses bahan baku pakan dan ruang pemasaran, sementara seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
