Oleh Muhammad Ruslin Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Unhas
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Transformasi kesehatan nasional membutuhkan lebih dari peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia. Indonesia juga memerlukan kemandirian dalam pengembangan teknologi, obat, dan alat kesehatan.
Untuk mencapainya, pendidikan tinggi, sistem kesehatan, dan industri perlu terhubung secara berkelanjutan. Keterhubungan ini memastikan hasil riset berkembang dari pengetahuan di laboratorium menjadi inovasi yang dapat diproduksi dan dimanfaatkan masyarakat.
Pada akhirnya, kemajuan ilmu memperoleh makna sosial ketika manfaatnya menjangkau manusia yang membutuhkan. Urgensi tersebut terlihat dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap produk kesehatan impor. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Juni 2026 menyebut ketergantungan impor produk kesehatan berada pada kisaran 70-80%. Sementara itu, BPOM mencatat sekitar 94% bahan baku obat masih berasal dari luar negeri.
Pada sektor alat kesehatan, data transaksi e-Katalog tahun 2023 menunjukkan produk impor masih mendominasi sekitar 52% transaksi. Ketiga angka tersebut menggambarkan cakupan dan periode pengukuran yang berbeda, tetapi memperlihatkan tantangan yang sama: perlunya memperkuat riset, inovasi, dan kapasitas produksi dalam negeri.
Ketergantungan impor juga berkaitan dengan kepastian akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Gangguan pasokan internasional, kenaikan biaya distribusi, atau perubahan nilai tukar dapat meningkatkan kerentanan penyediaan obat dan alat kesehatan. Bagi keluarga yang sedang mendampingi anggota keluarganya menjalani pengobatan, persoalan tersebut dapat berarti tambahan biaya dan kecemasan. Karena itu, kemandirian kesehatan perlu ditempatkan sebagai kemampuan bangsa menjaga keberlanjutan pelayanan sekaligus melindungi masyarakat dari kerentanan pasokan.
Sinergi dan Orientasi Misi
Dalam konteks ini, konsep link and match perlu diperluas dari penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja menjadi keterhubungan dari hulu hingga hilir. Pendidikan tinggi menghasilkan sumber daya manusia dan inovasi. Sistem kesehatan mengidentifikasi kebutuhan pelayanan serta memberikan umpan balik berdasarkan pengalaman lapangan. Pemangku kebijakan dan regulator menyediakan arah kebijakan serta memastikan pemenuhan persyaratan. Industri mengembangkan hasil riset menjadi produk yang layak diproduksi dan digunakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan riset diukur pula dari kemampuannya menjawab permasalahan masyarakat.
Keterhubungan tersebut memiliki landasan dalam model Triple Helix yang diperkenalkan Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff pada 1995. Model ini menjelaskan hubungan dinamis antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan inovasi. Ketiganya perlu membangun interaksi yang memungkinkan pengetahuan, kebutuhan, dan sumber daya saling memperkuat. Dalam bidang kesehatan, penerapannya perlu melibatkan fasilitas pelayanan dan pengguna sejak perumusan masalah. Dengan cara ini, agenda penelitian dapat tumbuh dari kebutuhan nyata sekaligus mempertimbangkan peluang pengembangan produknya.
Dari sisi hulu, dukungan pendanaan dan kebijakan riset telah dibangun melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang), LPDP, dan BRIN. Program riset perguruan tinggi juga diarahkan untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional, termasuk bidang kesehatan. Dukungan tersebut menjadi modal penting untuk menghasilkan inovasi. Tantangan berikutnya adalah menyediakan jalur pengembangan yang memadai agar hasil penelitian dapat bergerak menuju pengujian, penyempurnaan, dan hilirisasi. Kesinambungan pendanaan antartahap menjadi penting karena prototipe yang menjanjikan masih memerlukan pembuktian sebelum siap dimanfaatkan.
Arah tersebut sejalan dengan pendekatan mission-oriented innovation policy yang dirumuskan secara sistematis oleh Mariana Mazzucato pada 2018. Pendekatan ini mengarahkan kebijakan inovasi pada penyelesaian masalah masyarakat melalui tujuan yang jelas, koordinasi lintas sektor, dan capaian yang terukur. Dalam penerapannya, dukungan riset kesehatan dapat dipusatkan pada misi tertentu, seperti memperkuat pencegahan stunting atau mengembangkan bahan baku obat prioritas. Setiap misi perlu diterjemahkan ke dalam pembagian peran, tahapan pengembangan, serta ukuran keberhasilan. Dengan demikian, pendanaan riset memperoleh arah manfaat yang dapat dinilai bersama.
Inovasi Unhas: Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Universitas Hasanuddin (Unhas) telah berupaya berkontribusi melalui berbagai inovasi riset. Fakultas Keperawatan mengembangkan aplikasi SEHATI untuk mendukung pencegahan stunting dan pemantauan pertumbuhan anak. Pengenalan aplikasi tersebut kepada ibu balita di Desa Bontobangun, Kabupaten Bulukumba, menjadi contoh pertemuan antara inovasi kampus dan kebutuhan masyarakat. Pengalaman ini memperlihatkan ruang bagi teknologi untuk mendukung edukasi keluarga dan pemantauan tumbuh kembang anak. Agar manfaatnya berkelanjutan, pengembangan aplikasi perlu disertai pendampingan pengguna dan keterhubungan dengan pelayanan kesehatan setempat.
Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam naskah ini, Fakultas Kedokteran Gigi, dengan pendampingan BPOM, mengembangkan obat kumur antiperdarahan berbasis bahan alam dari rumput laut. Inisiatif tersebut memperlihatkan peluang perguruan tinggi menghadirkan solusi kesehatan sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal. Pengembangan produk kesehatan berbasis rumput laut juga membuka kemungkinan keterhubungan antara penelitian, industri, dan masyarakat pesisir. Peluang tersebut perlu ditopang konsistensi bahan baku, pembuktian manfaat, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan demikian, potensi laut dapat diterjemahkan menjadi manfaat kesehatan dan peluang ekonomi yang lebih luas.
Menjembatani Riset, Regulasi dan Industri
Namun, inovasi bahan baku obat, obat-obatan, dan alat kesehatan memerlukan proses lanjutan sebelum dapat dimanfaatkan secara luas. Proses tersebut mencakup pengujian, pemenuhan standar mutu dan keamanan, serta sertifikasi dan perizinan sesuai jenis produknya. Karena itu, kolaborasi Academic-Business-Government (ABG), sebagaimana tercermin dalam pendekatan pendampingan BPOM, perlu diperkuat sejak tahap awal penelitian. Keterlibatan para pemangku kepentingan membantu menyelaraskan rancangan inovasi dengan kebutuhan pelayanan, ketentuan regulasi, dan kesiapan industri. Persyaratan yang dipahami sejak awal juga dapat mengurangi kebutuhan mengulang tahapan pengembangan.
Penguatan berikutnya dapat menggunakan Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR), yang diperkenalkan Laura J. Damschroder dan kolega pada 2009 serta diperbarui pada 2022. Kerangka ini membantu menjelaskan pengaruh karakteristik inovasi, lingkungan eksternal, kondisi internal organisasi, individu yang terlibat, dan proses penerapan terhadap keberhasilan implementasi. Pembaruan 2022 memberikan perhatian lebih kuat kepada penerima manfaat dan kesetaraan dalam penerapan inovasi. Artinya, keberhasilan sebuah teknologi kesehatan juga bergantung pada kesiapan lingkungan tempat teknologi tersebut digunakan.
Sebagai ilustrasi, aplikasi pemantauan pertumbuhan anak perlu mempertimbangkan kemampuan keluarga menggunakan gawai, ketersediaan jaringan, perlindungan data, dan kesiapan tenaga kesehatan menindaklanjuti hasil pemantauan. Demikian pula, alat kesehatan yang berhasil dikembangkan memerlukan tenaga terlatih, pemeliharaan, serta dukungan purnajual. Contoh tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi mencakup kesiapan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Produk yang tersedia perlu dapat dipahami, dipercaya, dan digunakan secara tepat oleh masyarakat maupun tenaga pelayanan.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan sektor kesehatan menjadi penting untuk menjembatani inovasi perguruan tinggi dengan kebutuhan sistem kesehatan. Perannya mencakup pemetaan kebutuhan teknologi, pendampingan pemenuhan persyaratan, serta fasilitasi pengujian dan uji coba di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Kejelasan peluang pemanfaatan produk yang telah memenuhi standar juga membantu memperkuat arah pengembangan. Keterhubungan dengan industri perlu dibangun sejak awal agar inovasi memiliki jalur pengembangan dan keberlanjutan produksi yang jelas. Pembagian tanggung jawab yang terbuka akan membantu setiap pihak memahami kontribusi yang harus diberikan.
Kearifan Lokal Sulawesi Selatan
Semangat kolaborasi tersebut memiliki kedekatan dengan kearifan lokal Sulawesi Selatan, khususnya nilai Bugis sipakatau, sipakainge’, dan sipakalebbi: saling memanusiakan, saling mengingatkan, dan saling menghargai. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar etis dalam membangun kemitraan pendidikan, kesehatan, dan industri. Dalam penerapannya, sipakatau mengingatkan bahwa keselamatan dan kebutuhan pasien harus menjadi pusat inovasi. Sipakainge’ mendorong keterbukaan untuk mengingatkan persoalan mutu, keamanan, dan integritas penelitian. Adapun sipakalebbi mengajarkan penghargaan terhadap kontribusi peneliti, tenaga kesehatan, pelaku industri, regulator, dan masyarakat.
Petuah rebba sipatokkong, mali siparappe, malilu sipakainge’ juga mengandung pesan untuk saling menopang, menolong ketika menghadapi kesulitan, dan mengingatkan ketika keliru. Dalam ekosistem inovasi, pesan ini dapat diwujudkan melalui kemitraan yang membantu mengatasi keterbatasan masing-masing pihak. Perguruan tinggi membutuhkan dukungan produksi, industri memerlukan pengetahuan dan pembuktian ilmiah, sedangkan pelayanan kesehatan membutuhkan solusi yang aman dan sesuai kebutuhan. Kebersamaan memperoleh arti ketika setiap pihak ikut menjaga agar proses pengembangan tidak terhenti saat menghadapi hambatan.
Menuju Kedaulatan Kesehatan
Adagium bahasa Inggris yang populer, “Where there’s a will, there’s a way”-di mana ada kemauan, di situ ada jalan-selaras dengan semangat tersebut. Dalam transformasi kesehatan, kemauan bersama perlu diterjemahkan menjadi pendanaan yang berkesinambungan, pendampingan yang konsisten, dan tanggung jawab yang terukur. Komitmen menjadi bermakna ketika menghasilkan langkah yang dapat dikerjakan dan manfaat yang dapat dirasakan. Di balik setiap agenda hilirisasi, ada masyarakat yang menunggu akses terhadap pelayanan yang lebih baik.
Dengan demikian, kemandirian kesehatan nasional membutuhkan ekosistem yang menghubungkan pendidikan, riset, regulasi, pelayanan kesehatan, dan industri secara berkelanjutan. Melalui link and match dari hulu hingga hilir yang terintegrasi, riset perguruan tinggi dapat menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat industri nasional, dan mempercepat transformasi kesehatan Indonesia. Kedaulatan bangsa memperoleh wujud yang konkret ketika pengetahuan mampu melindungi kehidupan, sumber daya lokal menghasilkan manfaat, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang aman serta terjangkau. (***)
