Jenderal M. Jusuf: Kepemimpinan yang Menyatukan, Melayani, dan Menjaga Kepercayaan

Refleksi tentang pengabdian, integritas, dan keteladanan seorang pemimpin dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Oleh Muhammad Sapri Andi Pamulu

Ada pemimpin yang dikenang karena kekuasaannya. Ada pula yang dikenang karena keberanian mengambil keputusan besar. Namun, tidak sedikit pemimpin yang justru meninggalkan kesan paling mendalam melalui hal-hal sederhana: kesediaan mendengarkan, perhatian kepada bawahan, dan kepedulian terhadap kehidupan orang-orang yang dipimpinnya.

Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf merupakan salah satu tokoh yang perjalanan hidupnya menghadirkan pelajaran tentang arti kepemimpinan semacam itu.

Namanya pernah berada pada posisi penting dalam sejarah Indonesia. Ia menjadi Menteri Perindustrian, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan, kemudian dipercaya memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, di balik deretan jabatan tersebut, terdapat sisi kepemimpinan yang menarik untuk dipelajari: kemampuannya membangun hubungan dengan orang-orang yang dipimpin, perhatiannya terhadap kesejahteraan prajurit, dan pandangannya mengenai integritas dalam menjalankan kewenangan negara.

Menjelang Hari Pahlawan, 10 November 2026, nama M. Jusuf kembali mendapat perhatian. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum, sebagaimana diberitakan berdasarkan surat Kementerian Sosial tertanggal 6 November 2026.

Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk membaca kembali perjalanan hidupnya, bukan semata-mata sebagai tokoh militer dan pemerintahan, melainkan sebagai manusia yang menjalani tanggung jawab besar dalam kehidupan bangsa.

Sebab, sejarah kepemimpinan pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang siapa yang pernah berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan dan nilai apa yang ditinggalkan.

Dari Bone Menuju Pengabdian Nasional

Andi Muhammad Jusuf Amir lahir pada 23 Juni 1928 di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia tumbuh dalam lingkungan masyarakat Bugis yang mengenal nilai kehormatan, keteguhan pendirian, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Dalam khazanah budaya Bugis, nilai-nilai seperti lempu’ (kejujuran), getteng (keteguhan), dan acca (kecendekiaan) merupakan bagian dari etika kehidupan yang diwariskan melalui pendidikan keluarga dan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut dapat menjadi salah satu kerangka untuk memahami pentingnya tanggung jawab dalam kepemimpinan. Namun, perjalanan seseorang tentu tidak hanya dibentuk oleh lingkungan budaya tempat ia dilahirkan. Pengalaman hidup, pendidikan, pergaulan, dan tantangan zaman juga turut menentukan pilihan-pilihannya.

Jusuf termasuk generasi yang mengalami langsung pergolakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, pengabdian kepada negara menuntut keberanian menghadapi ketidakpastian, bahkan mempertaruhkan keselamatan pribadi.

Karier militernya kemudian berkembang seiring perjalanan Republik. Ia pernah menduduki berbagai jabatan penting, termasuk memimpin Komando Daerah Militer Hasanuddin, sebelum menjalankan tugas dalam pemerintahan.

Pengalamannya sebagai Menteri Perindustrian sejak masa Presiden Soekarno hingga masa Presiden Soeharto memperlihatkan bahwa tanggung jawab yang diembannya tidak terbatas pada bidang pertahanan.

Ia juga terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi nasional.

Perjalanan lintas bidang ini penting untuk dicermati. Seorang pemimpin yang berpindah dari satu tanggung jawab ke tanggung jawab lain dituntut memiliki kemampuan belajar, beradaptasi, dan memahami persoalan yang berbeda.

Kepemimpinan bukan hanya persoalan menguasai satu bidang keahlian. Ia juga menuntut keluasan pandangan dan kesediaan memahami kebutuhan organisasi serta masyarakat.

Panglima yang Hadir di Tengah Prajurit

Ketika dipercaya menjadi Panglima ABRI pada 1978–1983, M. Jusuf dikenal melalui kebiasaannya mengunjungi kesatuan-kesatuan militer di berbagai daerah.

Kegiatan tersebut kemudian dikenal sebagai Safari Jusuf.

Dalam sejumlah catatan dan kesaksian, ia digambarkan sebagai panglima yang memberikan perhatian terhadap keadaan prajurit, mulai dari kebutuhan dasar hingga kesejahteraan keluarga mereka.

Ia mendatangi barak, mengamati fasilitas, dan berinteraksi langsung dengan anggota di lapangan.

Bagi sebagian orang, kunjungan seorang panglima mungkin terlihat sebagai bagian biasa dari tugas pemeriksaan atau pengawasan. Namun, jika dilakukan dengan kesungguhan, kehadiran semacam itu mengandung makna yang jauh lebih besar.

Seorang prajurit yang setiap hari menjalankan tugas tentu memerlukan disiplin dan arahan. Akan tetapi, ia juga manusia yang mempunyai keluarga, kebutuhan hidup, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Kepemimpinan yang hanya menuntut kepatuhan tanpa memahami keadaan manusia berisiko menciptakan jarak antara atasan dan bawahan.

Di sinilah pengalaman M. Jusuf memberikan pelajaran yang menarik.

Ia memperlihatkan bahwa disiplin organisasi dan kepedulian terhadap manusia tidak harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat saling memperkuat.

Prajurit yang merasa diperhatikan mempunyai alasan lebih kuat untuk mempercayai pemimpinnya. Sementara pemimpin yang mengenal keadaan bawahannya dapat mengambil keputusan berdasarkan kenyataan, bukan semata-mata laporan administratif.

Kedekatan tersebut tidak berarti menghilangkan kewibawaan.

Sebaliknya, kewibawaan dapat memperoleh dasar yang lebih kokoh ketika orang-orang yang dipimpin melihat bahwa ketegasan disertai tanggung jawab.

Dalam teori kepemimpinan modern, pendekatan semacam ini memiliki kedekatan dengan konsep servant leadership, yaitu kepemimpinan yang menempatkan pelayanan dan kepentingan orang-orang yang dipimpin sebagai bagian penting dari tanggung jawab seorang pemimpin.

Tentu, tidak berarti M. Jusuf secara khusus menerapkan teori tersebut. Namun, pengalaman kepemimpinannya dapat dibaca dan dipelajari melalui perspektif itu.

Memimpin dengan Memahami, Bukan Sekadar Memerintah

Ada pelajaran yang sangat relevan dari kebiasaan M. Jusuf turun langsung ke lapangan.

Pemimpin yang baik harus memahami bahwa keadaan organisasi tidak selalu tercermin sepenuhnya dalam laporan.

Angka-angka dapat menunjukkan pencapaian. Tabel dapat memperlihatkan penyimpangan. Grafik dapat membantu menjelaskan perubahan kinerja.

Namun, tidak semua persoalan manusia dapat dipahami melalui angka.

Di balik sebuah target yang tidak tercapai, mungkin terdapat kendala operasional yang belum terselesaikan. Di balik rendahnya produktivitas, mungkin ada persoalan koordinasi, keterbatasan fasilitas, atau menurunnya semangat kerja.

Karena itu, kehadiran pemimpin di lapangan bukan sekadar kegiatan simbolis.

Ia merupakan bagian dari proses memahami persoalan secara lebih utuh.

Pengalaman M. Jusuf mengingatkan bahwa kepemimpinan membutuhkan kemampuan menghubungkan keputusan strategis dengan kenyataan operasional.

Pemimpin perlu memahami arah besar organisasi, tetapi juga tidak boleh kehilangan perhatian terhadap persoalan kecil yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya.

Dalam dunia pemerintahan dan bisnis modern, pendekatan tersebut tetap relevan.

Perkembangan teknologi memungkinkan organisasi dipantau melalui sistem informasi dan berbagai indikator kinerja. Kemajuan ini tentu penting dan tidak mungkin diabaikan.

Akan tetapi, teknologi seharusnya membantu pemimpin memahami keadaan, bukan menggantikan hubungan manusia.

Laporan yang baik perlu dilengkapi percakapan yang jujur. Pengawasan yang kuat perlu disertai kesediaan mendengar. Sementara keputusan yang tegas membutuhkan pemahaman terhadap akibatnya bagi orang lain.

Dari sini kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya kemampuan memberikan instruksi, melainkan juga kesediaan hadir untuk memahami.

Membangun Kepercayaan dan Menjaga Persatuan

Memimpin organisasi sebesar ABRI tentu bukan pekerjaan sederhana.

Pada masa M. Jusuf, ABRI mencakup berbagai angkatan dan kepolisian, dengan wilayah tugas yang membentang di seluruh Indonesia. Perbedaan pengalaman, lingkungan penugasan, dan kebutuhan masing-masing kesatuan menghadirkan tantangan tersendiri.

Kepemimpinan dalam organisasi besar seperti itu membutuhkan lebih dari sekadar struktur komando.

Disiplin diperlukan untuk memastikan organisasi berjalan sesuai ketentuan. Namun, soliditas juga membutuhkan komunikasi dan kepercayaan.

Seseorang dapat memiliki kewenangan formal untuk memberikan perintah. Akan tetapi, kepercayaan terhadap kepemimpinannya tidak otomatis lahir dari jabatan tersebut.

Kepercayaan dibangun melalui konsistensi tindakan, kejelasan tujuan, keadilan dalam mengambil keputusan, dan kesediaan menanggung konsekuensi.

Perhatian M. Jusuf terhadap kesejahteraan prajurit dapat dipahami sebagai salah satu pendekatan untuk memperkuat hubungan antara pimpinan dan anggota.

Ketika pemimpin menunjukkan bahwa kehidupan anggota merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi, hubungan yang terbentuk tidak hanya bersifat administratif.

Ada rasa saling memiliki yang dapat tumbuh di dalamnya.

Dalam kehidupan bangsa yang beragam, kemampuan membangun kepercayaan mempunyai arti penting.

Persatuan tidak cukup dipelihara melalui seruan atau simbol. Ia juga membutuhkan pengalaman nyata bahwa setiap pihak diperlakukan secara bermartabat dan memperoleh perhatian yang adil.

Pelajaran tersebut tidak hanya berlaku dalam institusi militer, tetapi juga dalam pemerintahan, perusahaan, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan.

Organisasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik peraturannya disusun, melainkan juga seberapa jauh anggotanya mempercayai bahwa aturan tersebut dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab.

Integritas sebagai Fondasi Kepemimpinan

Setelah mengakhiri tugas sebagai Panglima ABRI, M. Jusuf memasuki babak pengabdian berikutnya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada 1983–1993.

Tanggung jawab ini membawa dirinya ke lingkungan yang berbeda.

Jika dalam organisasi militer disiplin dan kesiapan menjadi bagian penting dari tugas kepemimpinan, di BPK ia menghadapi tuntutan menjaga kredibilitas pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.

Di lingkungan BPK, M. Jusuf dikenal melalui sebuah prinsip yang tetap dikenang hingga sekarang:

“Yang memeriksa harus lebih bersih dari yang diperiksa.”

Kalimat tersebut sederhana, tetapi mengandung pesan moral yang mendalam.

Seseorang yang memiliki kewenangan menilai, memeriksa, atau mengawasi orang lain harus terlebih dahulu mampu menjaga integritas dirinya sendiri.

Tanpa integritas, kewenangan dapat kehilangan legitimasi.

Prinsip tersebut tidak hanya berlaku bagi lembaga pemeriksa keuangan. Ia juga memiliki relevansi luas dalam tata kelola pemerintahan, dunia usaha, dan kehidupan organisasi.

Seorang pemimpin yang menghendaki kedisiplinan harus memberi contoh kedisiplinan. Pemimpin yang menuntut kejujuran harus memperlihatkan kejujuran. Mereka yang mengharapkan tanggung jawab dari bawahannya harus terlebih dahulu menunjukkan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusannya sendiri.

Dalam konteks pengelolaan organisasi modern, integritas bukan sekadar kualitas pribadi yang baik untuk dimiliki.

Integritas merupakan prasyarat bagi terbangunnya kepercayaan.

Sistem pengawasan yang canggih sekalipun tidak akan bekerja secara optimal apabila orang-orang yang menjalankannya tidak mempunyai komitmen terhadap kejujuran dan kepentingan publik.

Warisan pemikiran M. Jusuf dalam bidang ini menjadi semakin penting ketika tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas terus meningkat.

Mengenang dengan Penghargaan, Memahami dengan Sikap Kritis

Membicarakan seorang tokoh sejarah perlu dilakukan dengan penghargaan sekaligus kejernihan.

Jusuf hidup pada periode yang penuh perubahan politik. Namanya juga tercatat dalam rangkaian peristiwa sekitar lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966, atau Supersemar, yang menjadi salah satu titik penting dalam sejarah peralihan kekuasaan Indonesia.

Sejumlah aspek peristiwa tersebut hingga kini masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan sejarah.

Karena itu, memahami perjalanan M. Jusuf perlu dilakukan secara utuh, dengan memperhatikan dokumen, kesaksian, dan konteks politik zamannya.

Penghormatan kepada tokoh nasional tidak perlu dibangun dengan mengabaikan bagian-bagian sejarah yang kompleks.

Justru melalui kajian yang jernih, kita dapat memperoleh pelajaran yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab, pilihan kepemimpinan, dan konsekuensi dari sebuah keputusan.

Sejarah yang baik tidak hanya mengajarkan kekaguman, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis.

Warisan Kepemimpinan bagi Generasi Mendatang

Jenderal M. Jusuf wafat pada 8 September 2004 di Makassar. Ia meninggalkan perjalanan panjang sebagai prajurit, pemimpin militer, menteri, dan pejabat negara.

Lebih dari dua dasawarsa setelah kepergiannya, kisah kepemimpinannya tetap memiliki ruang untuk dipelajari.

Menjelang rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026, kita memperoleh kesempatan untuk merenungkan kembali apa yang sesungguhnya perlu diwariskan dari seorang pemimpin.

Bukan semata-mata kebesaran nama, pangkat, atau jabatan yang pernah disandang.

Yang lebih penting ialah nilai-nilai yang dapat terus digunakan untuk memperbaiki kehidupan bersama.

Dari pengalaman M. Jusuf, terdapat sejumlah pelajaran yang relevan bagi kepemimpinan masa kini: pentingnya mengenal keadaan bawahan, kemampuan membangun kepercayaan, ketegasan dalam menjalankan tanggung jawab, serta integritas dalam penggunaan kewenangan.

Pelajaran-pelajaran tersebut semakin penting di tengah kehidupan organisasi yang bergerak cepat dan semakin bergantung pada teknologi.

Kita membutuhkan pemimpin yang mampu membaca data dan membuat keputusan strategis. Namun, kita juga membutuhkan pemimpin yang memahami manusia, mampu mendengarkan, dan tidak kehilangan kepekaan terhadap keadaan orang-orang yang dipimpinnya.

Kita membutuhkan ketegasan untuk mencapai tujuan. Namun, ketegasan itu harus berjalan bersama keadilan dan tanggung jawab.

Kita membutuhkan keberhasilan yang dapat diukur. Namun, keberhasilan tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan kepercayaan dan martabat manusia.

Dalam pengertian itulah, kepemimpinan M. Jusuf dapat menjadi bahan pembelajaran lintas generasi.

Bagi masyarakat Bone dan Sulawesi Selatan, perjalanan hidupnya tentu merupakan bagian dari kontribusi daerah terhadap sejarah nasional. Namun, pengabdiannya telah melampaui batas daerah asalnya dan menjadi bagian dari sejarah Indonesia.

Kepahlawanan pada akhirnya bukan hanya tentang keberanian dalam menghadapi bahaya atau besarnya kekuasaan yang pernah dipegang.

Ia juga berkaitan dengan kesediaan mengabdikan kemampuan, kesempatan, dan tanggung jawab untuk sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.

Pada titik inilah perjalanan Jenderal M. Jusuf menghadirkan pesan yang tetap relevan.

Seorang pemimpin boleh saja memiliki jabatan tinggi dan kewenangan luas. Namun, yang akan terus diingat bukan semata-mata seberapa besar kekuasaan yang pernah dimilikinya, melainkan bagaimana kekuasaan itu digunakan.

Apakah ia mampu membangun kepercayaan? Apakah ia memahami mereka yang dipimpinnya? Apakah ia berani mengambil keputusan dengan tanggung jawab? Dan apakah ia meninggalkan nilai yang bermanfaat bagi generasi sesudahnya?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat sejarah kepemimpinan tetap hidup dan bermakna.

Jenderal M. Jusuf mengingatkan kita bahwa pemimpin tidak cukup hanya berdiri di depan untuk memberikan arahan. Ia juga perlu hadir di tengah untuk memahami, bersedia mendengar untuk membangun kepercayaan, dan tetap teguh menjaga integritas ketika memegang kewenangan.

Sebab, pada akhirnya, jabatan akan berakhir dan kekuasaan akan berganti, tetapi keteladanan yang diwujudkan dalam tindakan dapat terus hidup dalam ingatan dan pembelajaran sebuah bangsa.

Muhammad Sapri Andi Pamulu — Pemerhati sejarah, kebudayaan, dan kepemimpinan.

8 November 2026