KABARIKA.ID, MAKASSAR – Survei terbaru Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi dan Pembangunan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (UNHAS) menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat di Indonesia Timur berada di angka 51,02%, sementara kepercayaan terhadap kemampuan Presiden Prabowo menyelesaikan masalah mendekati 60%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Angka ini disampaikan dalam “Diskusi Hasil Survei Suara Indonesia Timur: Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto” di Unhas Hotel dan Convention, Rabu (21/10).
Prof. Imam Mujahidin Fahmid, Kepala Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi dan Pembangunan LPPM Unhas, menegaskan bahwa survei ini murni beban moral kampus dan sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan rezim manapun.
Dalam paparannya, Prof. Imam membedah angka kepuasan dan kepercayaan publik. Berdasarkan temuan survei, kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo berada di angka 51,02%, dengan ketidakpuasan sebesar 44,27%. Sementara itu, kepercayaan terhadap kemampuan Prabowo menyelesaikan masalah mendekati 60 persen.
“Kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo 51,02 persen. Tapi kepercayaan terhadap Pak Prabowo bisa menyelesaikan masalah itu hampir 60 persen. Angka 51,02 persen itu adalah angka yang kritis menurut saya. Kepercayaan itu harus diperbaiki terus agar paling tidak di atas 60 persen,” ujar Prof. Imam.
Menurutnya, masih ada waktu bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat agar tingkat kepercayaan tersebut bisa meningkat.
Persoalan kepercayaan (trust) ini, kata dia, menjadi isu yang sangat fundamental saat ini, dan tingginya kepercayaan terhadap Presiden Prabowo menjadi modal penting yang perlu terus dirawat melalui perbaikan kinerja dan komunikasi program.
Rendahnya kepuasan publik di Indonesia Timur dinilai bukan tanpa sebab. Prof. Imam menyebut ada dua faktor utama: program pemerintah yang belum berjalan optimal di lapangan, serta sosialisasi yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Data survei menunjukkan sebanyak 71,50% responden mengaku belum pernah mendengar program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, 37,70% rumah tangga memiliki anggota yang menerima Makan Bergizi Gratis (MBG), namun 62,30% di antaranya menyatakan belum pernah menerimanya.
“Sosialisasi program unggulan pemerintah masih sangat terbatas sekali, terutama di Indonesia Timur. 71,50 persen belum pernah mendengar KDMP. Ini menandakan program belum menyentuh akar rumput,” ungkapnya. Temuan ini menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk memperkuat kanal komunikasi dan distribusi program agar manfaatnya dirasakan lebih merata hingga ke pelosok.
Survei ini juga merekam pergeseran kepercayaan publik terhadap lembaga penyalur aspirasi. Media sosial kini menjadi saluran tertinggi dengan 34,39%, disusul intelektual/perguruan tinggi (33,67%), DPR RI (21,00%), dan DPD RI (10,94%).
“Ada kepercayaan (tiket) ke kampus sebagai nomor dua setelah media sosial. Pak Rektor ingin Unhas bisa menjadi hub of knowledge, titik temu pengetahuan untuk mengantarkan aspirasi dari masyarakat Indonesia Timur ke Jakarta,” jelas Prof. Imam.
Posisi kampus sebagai saluran aspirasi terpercaya menjadi peluang bagi pemerintah untuk membangun dialog konstruktif dengan dunia akademik.
Selain persoalan trust, survei ini memotret aspirasi mendasar masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Sebanyak 94,99% masyarakat Indonesia Timur mendukung pengelolaan SDA sesuai Pasal 33 UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat.
“Mereka juga mengharapkan audit konferensif terhadap para pemilik tambang. Apakah mereka berkontribusi positif atau justru negatif. Bila perlu, harus ada ganti rugi ekologis bagi pemilik tambang yang selama ini menikmati hasilnya,” ujar Prof. Imam.
Selain itu, masyarakat mendambakan penegakan hukum yang adil. Tercatat 70,11% menilai penerapan hukum masih kurang adil, dengan ketidakpuasan terhadap pemberantasan korupsi mencapai 65,83%.
Wartawan, intelektual, dan NGO diharapkan tidak mendapat respons negatif dari pemerintah atas kritik yang mereka berikan. Aspirasi ini menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Prof. Imam mengingatkan, angka kepuasan 51,02% tersebut sebaiknya direspons dengan dialog yang konstruktif. Pemerintah diminta jangan menutup mata terhadap ketidakpuasan yang ada, terutama terkait akses kerja dan hilirisasi. Data menunjukkan 69,22% menilai pekerjaan sulit diperoleh, dan 69,33% merasa manfaat hilirisasi masih kecil atau nihil.
“Semua ketidakpuasan akan melahirkan kekecewaan yang lebih tinggi. Dan kekecewaan itu bisa memunculkan letupan-letupan sosial yang bisa berbahaya untuk kepentingan kehidupan bersama. Oleh karena itu, ketidakpuasan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah,” tegasnya.
“Jangan sampai meningkat menjadi kekecewaan atau dasar letupan-letupan sosial. Pemerintah punya kesempatan untuk berbicara dengan semua stakeholders, termasuk dengan kampus dan para intelektual, untuk bersama-sama mencari jalan keluar,” tutup Prof. Imam.
Rektor UNHAS, Prof Jamaluddin Jompa saat membuka kegiatan menyebut, diskusi digelar sebagai bentuk tanggung jawab moral kampus untuk menyerap dinamika sosial-politik, khususnya aspirasi masyarakat di kawasan Timur Indonesia.
“UNHAS hadir sebagai alternatif untuk menyuarakan aspirasi publik, dan pertanggungjawaban sebagai universitas yang harus berkontribusi pada bangsa lewat tridharma perguruan tinggi,” sebutnya. (*)
