KABARIKA.ID, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendorong kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) untuk memperkuat ekspor komoditas unggulan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan klaster komoditas, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan akses pasar ekspor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut disampaikan Fatmawati saat menerima Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, bersama jajaran di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fatmawati menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM agar lebih memahami prosedur dan fasilitas ekspor. Menurutnya, potensi komoditas Sulawesi Selatan sangat besar, tetapi belum sepenuhnya didukung kapasitas pelaku usaha, akses pasar, dan sistem pengelolaan komoditas yang terintegrasi.
“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujar Fatmawati.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Fatmawati mendorong pemetaan komoditas unggulan berdasarkan klaster di setiap kabupaten dan kota. Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan antara lain rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa.
Menurutnya, pengembangan klaster perlu melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan mitra usaha sebagai pengumpul sekaligus penghubung produk petani dan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.
Dengan pola tersebut, komoditas unggulan daerah diharapkan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah kepada perantara, tetapi juga dapat diolah dan dikembangkan untuk menghasilkan nilai tambah serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.
Selain pengembangan klaster, Fatmawati menyoroti persoalan pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor. Sejumlah komoditas yang diproduksi di Sulawesi Selatan, menurutnya, justru tercatat sebagai ekspor dari daerah lain karena pengirimannya dilakukan melalui pelabuhan di Surabaya atau Jakarta.
Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar kontribusi Sulawesi Selatan terhadap ekspor nasional dapat tercatat secara lebih akurat. Penguatan fasilitas logistik, termasuk ketersediaan kapal dengan rute langsung dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), juga dinilai penting untuk menekan biaya pengiriman.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung upaya pemerintah daerah melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, dan pendampingan bagi UMKM di kabupaten dan kota.
Ia menjelaskan, kesiapan ekspor setidaknya harus memenuhi tiga aspek utama, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk. Karena itu, pelaku usaha perlu didorong membangun kerja sama agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor secara berkelanjutan.
Bea Cukai juga membuka peluang fasilitasi kepabeanan bagi kegiatan usaha dan investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha dapat difasilitasi untuk bertemu dengan calon pembeli di luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia.
Di luar pengembangan ekspor, pertemuan tersebut juga membahas penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima Sulawesi Selatan serta meningkatnya peredaran rokok ilegal.
Fatmawati mengungkapkan, alokasi DBH CHT Sulsel yang menurun. Sementara itu, daerah juga menghadapi tantangan pengawasan peredaran rokok ilegal serta dampak kesehatan akibat konsumsi produk tembakau.
Ia menilai, formula pembagian DBH CHT perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan beban daerah pemasaran dan konsumsi, tidak hanya wilayah penghasil tembakau atau industri hasil tembakau.
“Ini menjadi perhatian kami karena daerah pemasaran juga menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatannya. Kami berharap ada evaluasi terhadap indikator pembagian DBHCHT agar kebutuhan daerah dapat diperhitungkan secara lebih proporsional,” ungkap Fatmawati.
Sementara itu, berdasarkan pemaparan jajaran Bea Cukai dalam pertemuan tersebut, penindakan rokok ilegal hingga November 2026 mencapai sekitar 125 juta hingga 130 juta batang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hasil penindakan pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 40 juta batang.
Fatmawati menyatakan, Pemprov Sulsel akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta DPR RI untuk membahas evaluasi formula pembagian DBH CHT. Ia juga menilai pengembangan kembali Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Soppeng dan rencana pengembangan sentra serupa di Kabupaten Maros perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, pengembangan industri hasil tembakau yang legal dapat menciptakan aktivitas ekonomi produktif sekaligus memberikan nilai tambah bagi daerah.
Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta pemangku kepentingan terkait. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengembangkan klaster komoditas ekspor, memperkuat pemberdayaan UMKM, dan meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal. (*)
