Mentan Amran Tawarkan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Rakor Pj Kepala Daerah

Berita510 Dilihat

KABARIKA.ID, JAKARTA–Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menawarkan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Rakor Penjabat (Pj) Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Rapat Koordinasi Penjabat (Pj) gubernur, wali kota dan bupati ini digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Rakor ini digelar untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Pada kegiatan tersebut hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), diantaranya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

Para menteri ini memberikan sejumlah arahan terkait kondisi ekonomi global hingga pengendalian inflasi.

Mentan Amran Sulaiman yang ikut membawakan materi pada rakor tersebut, menawarkan sejumlah solusi untuk menekan laju inflasi.

Program yang ditawarkan Amran, diantaranya program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera, Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani.

Selain itu, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), gerakan percepatan tanam, penyuluhan dan kewirausahaan, serta regulasi.

“Saran untuk kepala daerah, para gubernur dan bupati, untuk menekan inflasi itu kita berikan kalau ada anggaran kecil saja, berikan bibit kepada petani, bibit cabai terutama, kemudian bibit sayur dan bibit ayam. Itu murah,” tandas Andi Amran.

Sementara, Menkeu Sri Mulyani menerangkan bahwa ekonomi global saat ini dalam kondisi tidak baik.

Hal ini ditandai dengan tingginya inflasi dan suku bunga di beberapa negara.

Namun, dia bersyukur Indonesia justru dapat menjaga ekonomi tetap stabil di tengah gejolak perekonomian global yang terjadi.

Menurutnya, kondisi ini juga tak lepas dari topangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berperan sebagai shock absorber dalam menjaga serta melindungi perekonomian dan rakyat.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani meminta para Pj. kepala daerah agar dapat mengelola dana APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan benar.

“Ibarat naik mobil, kalau shockbreaker bagus, rasanya jalan bolong saja kita masih bisa minum kopi tidak tumpah, ini shockbreakernya yang kerja keras,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan sejumlah upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi.

Pertama, melalui dukungan subsidi dan kompensasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Kedua, melalui penguatan ketahanan pangan dengan menjaga pasokan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan.

Ketiga, dengan meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, serta melibatkan peran otoritas moneter seperti Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Keempat, dengan mendorong Bapanas dalam koordinasi kebijakan pangan melalui BUMN Pangan yakni Bulog dan ID Food.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan beberapa harga komoditas yang menjadi penyumbang tingginya angka inflasi.

“Komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras sebesar 0,55 persen (yoy), salah satu kunci terkendalinya inflasi nasional adalah dengan menjaga stabilitas stok dan harga pangan,” ujar Arief.

Berdasarkan data, tingkat inflasi nasional bulan September 2023 sebesar 2,28 persen (year on year). Turun dari inflasi Agustus 3,27 persen. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *