Oleh: Mustamin Raga
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ada kalimat yang terdengar sederhana, tetapi kadang-kadang justru kalimat sederhana itulah yang paling mudah menempel di kepala publik: “Mari kita kaya bersama.” Kalimat itu muncul dari Purbaya Yudhi Sadewa ketika pertama kali memasuki panggung sebagai Menteri Keuangan. Ia dilantik menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025. Kemunculannya seperti membawa udara baru ke sebuah ruangan yang selama bertahun-tahun akrab dengan bahasa defisit, penerimaan negara, efisiensi anggaran, disiplin fiskal, dan rasio utang. Purbaya datang dengan bahasa yang terasa lebih dekat dengan telinga rakyat. Bukan semata-mata tentang bagaimana negara menjaga uangnya, tetapi bagaimana negara membuat masyarakat mempunyai lebih banyak uang. “Mari kita kaya bersama.” Kalimat itu terdengar seperti janji sederhana tentang kemakmuran. Seolah-olah negara tidak ingin sekadar sibuk menghitung berapa uang yang masuk ke kas negara, tetapi juga ingin memastikan ada lebih banyak uang yang mengalir ke kehidupan masyarakat.
Di situlah Purbaya memperoleh simpati awal. Publik selalu menyukai harapan, terlebih ketika harapan itu disampaikan dalam bahasa yang tidak terlalu birokratis. Namun, dunia ekonomi tidak pernah sesederhana sebuah slogan. Menjadi kaya bersama membutuhkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, investasi, produktivitas, penerimaan negara, daya beli, stabilitas rupiah, dan tentu saja APBN yang sehat. Negara tidak bisa membagikan kemakmuran yang belum diciptakannya. Maka kalimat “Mari kita kaya bersama” sesungguhnya menyimpan pertanyaan yang jauh lebih besar: bagaimana caranya? Pertanyaan itu menjadi semakin menarik ketika perjalanan Purbaya sebagai Menteri Keuangan ternyata tidak berlangsung panjang.
Sebelum Purbaya, ada Sri Mulyani. Nama itu terlalu lama melekat pada Kementerian Keuangan sehingga seolah-olah kementerian tersebut mempunyai wajah tunggal. Sri Mulyani adalah wajah kehati-hatian fiskal, disiplin anggaran, kredibilitas APBN, dan kepercayaan pasar. Ia terbiasa berdiri di wilayah yang kadang tidak terlalu populer: mengatakan bahwa uang negara terbatas, bahwa belanja harus dikendalikan, bahwa utang harus dihitung, dan bahwa defisit tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan. Bahasa Sri Mulyani adalah bahasa ketahanan fiskal. Kemudian datang Purbaya. Bahasanya terasa berbeda. Ia membawa optimisme, keberanian, dan dorongan agar negara lebih agresif menggerakkan ekonomi. Seolah-olah setelah bertahun-tahun negara sibuk memastikan kapal fiskal tidak bocor, sekarang waktunya kapal itu didorong lebih cepat.
Perubahan itu sebenarnya menarik. Sebab setiap pemerintahan selalu berhadapan dengan dilema yang sama: berapa jauh negara boleh berhati-hati dan kapan negara harus berani mengambil risiko? Terlalu hati-hati, ekonomi bisa berjalan lamban. Terlalu berani, fiskal bisa kehilangan kendali. Di antara keduanya ada wilayah abu-abu yang sangat luas. Di sanalah seorang Menteri Keuangan diuji. Purbaya kemudian tidak hanya berbicara tentang optimisme. Ia bergerak di dalam rumahnya sendiri. Beberapa hari sebelum akhirnya diganti, Purbaya melakukan perombakan besar terhadap ratusan pejabat struktural di Kementerian Keuangan.
Ini bukan perkara kecil. Kementerian Keuangan bukan sekadar gedung tempat orang mengurus angka. Ia adalah salah satu pusat saraf negara. Pajak, bea cukai, anggaran, perbendaharaan, kekayaan negara, transfer ke daerah, hingga berbagai instrumen fiskal bertemu di sana. Mengubah posisi ratusan pejabat berarti menyentuh struktur sebuah mesin birokrasi yang besar. Karena itu, timing menjadi menarik. Seorang Menteri Keuangan melakukan perubahan besar di internal kementeriannya, lalu tidak lama kemudian ia sendiri meninggalkan kursi yang baru didudukinya. Apakah kedua peristiwa itu berhubungan? Kita tidak boleh terburu-buru menjawab iya. Tetapi kita juga tidak perlu berpura-pura bahwa timing tersebut tidak menarik untuk dipertanyakan. Dalam politik kekuasaan, kadang-kadang yang berbicara bukan hanya pernyataan resmi. Urutan peristiwa juga bisa menjadi bahasa.
Pada 14 September 2026, Purbaya kemudian digantikan. Yang menarik, penggantinya bukan figur yang datang dari luar. Ia adalah Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan. Di sinilah cerita menjadi semakin menarik. Jika Sri Mulyani adalah figur yang sudah sangat kuat sebagai simbol stabilitas fiskal, Purbaya datang membawa energi perubahan, maka Suahasil adalah orang yang telah berada di dalam mesin Kementerian Keuangan. Ia mengetahui lorong-lorongnya, mengetahui bagaimana birokrasi bekerja, mengetahui bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi angka dan bagaimana angka diterjemahkan menjadi kebijakan. Maka pengangkatan Suahasil dapat dibaca sebagai pilihan terhadap kontinuitas institusional. Pemerintah tidak harus membongkar rumah dari fondasinya. Cukup mengganti orang yang memegang kemudi. Tetapi pertanyaan berikutnya justru lebih menarik: apakah arah kapalnya juga berubah?
Rangkaian Sri Mulyani, Purbaya, dan Suahasil tidak seharusnya dibaca hanya sebagai pergantian tiga orang. Ada kemungkinan di dalamnya terdapat pencarian formula. Sri Mulyani membawa pertanyaan: bagaimana menjaga agar negara tidak jatuh karena terlalu banyak mengambil risiko? Purbaya membawa pertanyaan: bagaimana menggunakan kekuatan negara untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih cepat? Suahasil kini membawa pertanyaan baru: bagaimana menjaga mesin negara tetap berjalan setelah terjadi perubahan arah dan perubahan struktur? Tiga pertanyaan itu sebenarnya bukan pertentangan. Sebuah negara membutuhkan ketiganya. Ia membutuhkan disiplin, membutuhkan keberanian, dan membutuhkan kesinambungan. Masalahnya adalah menentukan dosisnya.
Di sinilah kita kembali kepada kalimat Purbaya: “Mari kita kaya bersama.” Kalimat itu indah karena berbicara tentang tujuan akhir. Tetapi negara tidak hidup hanya dari tujuan akhir. Negara hidup dari proses menuju ke sana. Untuk membuat rakyat kaya, negara harus membuat ekonomi produktif. Untuk membuat ekonomi produktif, investasi harus tumbuh. Untuk membuat investasi tumbuh, kepastian hukum harus kuat. Untuk menciptakan lapangan kerja, industri harus berkembang. Untuk membiayai semuanya, negara membutuhkan penerimaan. Dan untuk meningkatkan penerimaan, masyarakat harus memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Lingkarannya panjang. Kemakmuran tidak lahir dari satu kebijakan. Ia lahir dari ekosistem.
Karena itu, seorang Menteri Keuangan sebenarnya tidak sedang mengelola uang. Ia sedang mengelola kepercayaan. Kepercayaan masyarakat, kepercayaan dunia usaha, kepercayaan investor, kepercayaan lembaga keuangan, dan yang paling penting, kepercayaan Presiden terhadap kemampuan seorang menteri menerjemahkan visi pemerintahan menjadi kebijakan fiskal. Pergantian Purbaya karena itu menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah ia gagal? Belum tentu. Apakah ia terlalu agresif? Belum tentu. Apakah perombakan besar-besaran di Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor yang membuat posisinya berubah? Kita belum boleh menyimpulkan tanpa bukti yang cukup. Tetapi justru karena kita belum mempunyai seluruh jawabannya, pertanyaan-pertanyaan itu layak diletakkan di atas meja.
Sebab dalam pemerintahan, sebuah keputusan tidak selalu mempunyai satu alasan. Kadang-kadang ada persoalan kebijakan, kadang ada persoalan komunikasi, kadang ada persoalan koordinasi, kadang ada persoalan timing. Dan kadang-kadang, sesuatu yang terlihat sebagai pergantian pejabat sebenarnya adalah bagian dari penataan ulang arah pemerintahan. Karena itu, pergantian Purbaya harus dibaca dengan kepala dingin. Jangan terlalu cepat menjadikannya pahlawan ketika ia datang dengan kalimat yang menyenangkan. Jangan pula terlalu cepat menjadikannya gagal hanya karena ia pergi lebih cepat dari yang diperkirakan. Sejarah kebijakan ekonomi tidak pernah sesederhana itu. Yang lebih penting adalah membaca jejaknya.
Ada hal lain yang juga tidak boleh dilepaskan dari cerita ini: Danantara. Ketika negara mulai mencari cara yang lebih aktif untuk mengelola aset dan kekayaan negara, kita sedang melihat perubahan dalam cara negara memandang sumber daya ekonominya. Dulu negara terutama dikenal sebagai pemungut pajak dan pembelanja APBN. Kini muncul gagasan bahwa negara juga dapat bertindak sebagai pemilik aset, investor, dan pengelola modal. Ini membuat posisi Menteri Keuangan menjadi semakin strategis. Sebab pertanyaannya bukan lagi sekadar: berapa uang yang dimiliki negara? Tetapi: bagaimana negara menggunakan seluruh kekuatan ekonominya untuk menciptakan kekayaan baru?
Di titik inilah kalimat Purbaya kembali menemukan relevansinya: “Mari kita kaya bersama.” Tetapi kekayaan bersama hanya akan menjadi kenyataan apabila kekayaan negara tidak berhenti menjadi angka di neraca, tidak berhenti menjadi aset yang dipajang, dan tidak berhenti menjadi proyek yang dibangun. Kekayaan harus berubah menjadi produktivitas. Produktivitas berubah menjadi pekerjaan. Pekerjaan berubah menjadi pendapatan. Pendapatan berubah menjadi daya beli. Dan pada akhirnya, daya beli berubah menjadi kesejahteraan.
Mungkin inilah cara yang lebih adil melihat perjalanan Purbaya. Jangan terlalu cepat memujanya ketika ia datang dengan kalimat yang menyenangkan. Jangan pula terlalu cepat menghakiminya hanya karena ia pergi lebih cepat dari yang diperkirakan. Yang penting adalah membaca jejaknya. Sri Mulyani datang membawa disiplin. Purbaya datang membawa optimisme dan keberanian. Suahasil datang membawa pengalaman dari dalam sistem. Tiga nama, tiga karakter, tiga pendekatan. Tetapi semuanya berada di bawah satu pertanyaan yang sama: bagaimana negara membuat rakyatnya lebih sejahtera?
Sebab pada akhirnya, APBN bukan tentang angka. Utang bukan tentang angka. Pajak bukan tentang angka. Defisit bukan tentang angka. Semua angka itu pada akhirnya harus kembali kepada manusia. Ada keluarga yang ingin membeli beras tanpa menghitung ulang uang di dompetnya. Ada anak yang ingin sekolah tanpa membuat orang tuanya menjual tanah. Ada pekerja yang ingin pulang membawa gaji yang cukup. Ada pengusaha kecil yang ingin membuka toko kedua. Dan ada rakyat yang tidak membutuhkan negara berbicara terlalu tinggi tentang pertumbuhan ekonomi. Mereka hanya ingin merasakan bahwa hidupnya benar-benar tumbuh.
Maka kalimat “Mari kita kaya bersama” sesungguhnya bukan sekadar slogan. Ia adalah janji yang sangat besar. Dan setiap janji besar selalu membawa pertanyaan yang lebih besar: apakah negara benar-benar sedang menciptakan kekayaan bersama, atau hanya sedang berganti-ganti cara menghitungnya? Mungkin waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal sudah jelas: pergantian Sri Mulyani, Purbaya, dan kini Suahasil bukan sekadar cerita tentang siapa duduk di kursi Menteri Keuangan. Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah pemerintahan mencari cara terbaik untuk mengelola uang, kekuasaan, risiko, dan harapan rakyatnya.
Dan di balik semua itu, ada satu ukuran yang tidak pernah bisa ditipu oleh angka: rakyat. Jika rakyat semakin sejahtera, kebijakan menemukan pembenarannya. Jika rakyat tetap berjalan di tempat, seindah apa pun angka pertumbuhan ekonomi, negara masih mempunyai pekerjaan rumah yang panjang.
_Gerhana Alauddin, 15 September 2026_
