Pemprov Sulsel Optimis Peserta JKN Capai 98 Persen 

Berita635 Dilihat

KABARIKA.ID, MAKASSAR- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimistis peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98 persen di 24 Kabupaten Kota se-Sulsel.

Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Darmawan Bintang menyampaikan hal tersebut saat membuka Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Gratis Integrasi Ke JKN, di Hotel Almadera, Makassar, Rabu (7/6/2023).

Andi Darmawan mengatakan, telah menjadi komitmen pemerintah provinsi untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

Bahkan, kata Andi Darmawan pada  tahun 2022 dan 2023 pemerintah provinsi telah mengembalikan dan menambah kuota peserta program jaminan kesehatan gratis untuk terintegrasi JKN dengan peserta sebanyak 1,8 juta orang sebagai upaya memenuhi target Universal Health Coverage (UHC).

“Harapan kita yang sudah mencapai jaminan kesehatan sebanyak 8,5 juta. Jadi kita sudah 97 persen, tersisa 1 persen dan itulah sebabnya kita berharap bahwa terobosan-terobosan yang kita lakukan ini bisa mencapai angka 98 persen pada tahun 2024,” katanya.

Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Darmawan Bintang foto bersama usai membuka Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Gratis Integrasi Ke JKN, di Hotel Almadera, Makassar, Rabu (7/6/2023)..Foto: humas pemprov sulsel/kabarika

Penjabat Sekda menjelaskan ada tiga tantangan yang saat ini dihadapi sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan kepesertaan jaminan kesehatan gratis.

Yakni, ungkapnya kepesertaan ganda, peserta yang sudah meninggal tapi masih dicover jaminan kesehatan, dan juga tidak adanya Nomor Induk Kependudukan.

Untuk penyelesaiannya, lanjutnya, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah provinsi dan daerah termasuk dengan pemerintah pada tingkat bawah dalam menelusuri temuan tersebut dan menyelesaikan tantangan itu.

“Tantangan-tantangan yang kita hadapi sesuai dengan temuan BPK pertama ada peserta ganda, kemudian ada peserta yang sudah meninggal tapi masih dicover BPJS Kesehatan, dan ada yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK),” terangnya.

Ia berharap agar permasalahan ini bisa segera diatasi dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN.

“Termasuk, untuk memenuhi target UHC sebesar-besarnya 98 persen di Sulawesi Selatan sesuai dengan target pemerintah pusat,” katanya.  (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *