KABARIKA.ID – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyoroti mahalnya biaya politik di Indonesia yang berpotensi membuka jalan bagi praktik korupsi, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain persoalan politik, JK mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengelola belanja negara dan utang karena keputusan fiskal saat ini dapat menjadi beban bagi generasi mendatang.
Peringatan tersebut disampaikan JK saat memberikan kuliah bertajuk Leadership Amidst Uncertainty: Lessons from Experience di Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, Kamis (22/10/2026) waktu setempat.
Di hadapan mahasiswa Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston University, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya, JK menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Mantan wakil presiden dua periode itu menilai persoalan ekonomi Indonesia tidak cukup dijawab hanya dengan mengantisipasi konflik internasional dan bencana alam.
Pemerintah juga perlu membenahi persoalan dalam negeri, terutama sistem pembiayaan politik, tata kelola pemerintahan, serta penentuan prioritas anggaran.
JK Soroti Mahalnya Biaya Politik dan Risiko Korupsi
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian JK adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk mengikuti kontestasi politik.
Menurutnya, biaya pemilihan kepala daerah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kampanye, tetapi juga mencakup proses pencalonan, pembiayaan saksi, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Pengeluaran politik yang terlalu besar, kata JK, berpotensi menimbulkan persoalan ketika pejabat terpilih berupaya mengembalikan dana yang telah digunakan selama proses pemilihan.
Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi apabila sistem pembiayaan politik tidak dibenahi.
“Kalau biaya untuk menjadi kepala daerah sangat besar, sementara penghasilan resminya jauh lebih kecil, kita harus mempertanyakan bagaimana sistem politik itu dibiayai. Persoalan biaya politik perlu dibenahi agar tidak menjadi pintu masuk korupsi,” kata JK.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pandangan JK mengenai pentingnya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, pembenahan sistem politik diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak dibayangi tekanan pembiayaan yang muncul sejak proses pemilihan.
Ingatkan Pemerintah soal Utang Negara
Selain biaya politik, JK memberikan perhatian terhadap kebijakan belanja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal pemerintah.
Menurut JK, pemerintah perlu menentukan program yang paling mendesak agar pengeluaran negara dapat memberikan manfaat secara optimal.
Penggunaan anggaran yang tidak terkendali berisiko menimbulkan persoalan apabila tidak diimbangi kemampuan keuangan negara.
JK juga mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada pembiayaan melalui utang dapat memunculkan kewajiban pembayaran pada masa mendatang.
“Belanja negara harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan. Jangan sampai pengeluaran terlalu besar, sementara kemampuan membayar terbatas. Utang hari ini pada akhirnya menjadi tanggungan generasi mendatang,” tegas JK.
Karena itu, ia menilai perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan jangka pendek, tetapi juga konsekuensi keuangan dalam jangka panjang.
Perang Global Bisa Tekan Daya Beli Masyarakat
Dalam kuliah tersebut, JK turut menguraikan tantangan eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia.
Ia menyebut konflik bersenjata di berbagai kawasan dunia sebagai salah satu sumber ketidakpastian yang perlu diantisipasi.
Ketegangan geopolitik dapat mengganggu jalur perdagangan, pasokan energi, serta distribusi berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat.
“Ketidakpastian dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh perang di berbagai kawasan. Konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berdampak terhadap perekonomian dunia. Indonesia juga tidak bisa menghindari dampak dari situasi tersebut,” ujar JK.
Menurutnya, perkembangan situasi internasional memiliki hubungan erat dengan stabilitas ekonomi domestik.
Ketika distribusi minyak dan komoditas terganggu, kenaikan harga dapat berdampak terhadap biaya produksi maupun kebutuhan rumah tangga.
“Kita tidak bisa menganggap persoalan global sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ketika pasokan terganggu dan harga naik, rakyat yang merasakan dampaknya secara langsung,” ujar JK.
Karena itu, JK menekankan pentingnya kemampuan pemimpin membaca perkembangan geopolitik dan menyiapkan langkah antisipasi sebelum dampaknya semakin luas.
Perubahan Iklim dan Ancaman Produksi Pangan
Tidak hanya konflik internasional, JK juga menyinggung risiko bencana alam dan perubahan iklim terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.
Ia mencontohkan kebakaran hutan dan fenomena El Niño yang dapat mengganggu produktivitas pertanian serta ketersediaan air.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi hasil produksi pangan, termasuk beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.
JK mengingatkan pemerintah agar memiliki perencanaan yang matang dalam menghadapi kemungkinan gangguan produksi.
Menurutnya, ancaman terhadap ketersediaan pangan perlu diantisipasi sejak dini untuk mengurangi risiko tekanan terhadap harga dan daya beli masyarakat.
Persoalan pangan juga menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak semata-mata ditentukan kebijakan keuangan, tetapi berkaitan erat dengan kemampuan negara menghadapi perubahan kondisi alam.
JK: Uang Saja Tidak Cukup
Dalam kesempatan tersebut, JK juga berbicara mengenai kualitas kepemimpinan ketika menghadapi situasi yang tidak menentu.
Menurutnya, ketersediaan anggaran dan peralatan modern tidak selalu menjadi penentu keberhasilan suatu negara dalam menghadapi krisis.
Kemampuan sumber daya manusia, keberanian mengambil keputusan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor yang tidak kalah penting.
“Uang saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan semangat, keberanian, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Teknologi harus dikuasai dan kemampuan manusia harus terus dikembangkan,” kata JK.
Ia menyinggung pengalaman Iran yang tetap mempertahankan sejumlah kemampuan strategis di tengah tekanan dan sanksi internasional selama bertahun-tahun.
JK juga mengangkat persoalan keamanan di Timur Tengah, termasuk tantangan yang dihadapi Arab Saudi dalam menghadapi kelompok Houthi.
Melalui contoh tersebut, JK menekankan bahwa kekuatan finansial dan persenjataan tetap membutuhkan dukungan strategi, kemampuan manusia, serta penguasaan teknologi.
Dari Harvard, JK Lanjutkan Agenda Akademik ke Yale
Kuliah JK berlangsung di Belfer Case Study Room, CGIS South, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
Forum akademik tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan JK ke sejumlah perguruan tinggi di Amerika Serikat.
Sebelumnya, JK menjalani kegiatan akademik selama sekitar dua pekan di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois.
Melalui program Vice President Kalla Lecture Series, ia membagikan pengalaman mengenai pelaksanaan otonomi daerah, perkembangan politik Indonesia, penyelesaian konflik, hingga transisi energi hijau.
Pada 20 Oktober 2026, JK juga menerima penghargaan khusus dari NIU dalam rangkaian penutupan tugasnya sebagai dosen tamu.
Setelah menyelesaikan agenda di Harvard, JK dijadwalkan melanjutkan kunjungan akademiknya ke Yale University, New Haven, Connecticut, Jumat (23/10/2026) waktu setempat.
Di Yale, ia akan membahas penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, serta respons kemanusiaan dan penanganan bencana dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.
Rangkaian kuliah di tiga perguruan tinggi Amerika Serikat tersebut menjadi kesempatan bagi JK untuk membagikan pengalaman Indonesia dalam menghadapi persoalan politik, ekonomi, konflik, dan pembangunan.
Melalui berbagai forum itu, JK menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu merespons perubahan dunia sekaligus menyelesaikan persoalan mendasar di dalam negeri.
